alexametrics
30 C
Pontianak
Monday, May 23, 2022

Ubah Rusun jadi RS Lapangan

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bakal menempuh beberapa langkah apabila temuan kasus covid 19 belum menunjukkan penurunan. Salah satunya dengan menjadikan Rusunawa Jalan Nipah Kuning Dalam sebagai rumah sakit lapangan. Demikian dikatakannya usai melakukan peninjauan PPKM darurat menggundakan motor, ke RS Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan beberapa lokasi usaha nonesensial, Selasa kemarin.

“Pelaksanaan hari kedua PPKM darurat di Pontianak kita bersama Kapolresta Pontianak Kota dan Dandim 1207/BS Pontianak keliling dibeberapa pos penyekatan, termasuk meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak,” terang Edi.

Hasil pantauannya langsung saat ini (kemarin) ruang ICU RSUD Sultan Mohamad Alkadrie penuh, lalu untuk ruang isolasi masih tersisa 10 tempat tidur. Lalu untuk ketersediaan oksigen di RSUD Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dipastikan tidak boleh kosong sedetikpun. Agar kekosongan oksigen tidak terjadi, ia akan melakukan koordinasi bersama tim Satgas oksigen Provinsi Kalbar untuk memasuk oksigen.

TINJAU: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau ruang ICU RS Sultan Mohamad Alkadrie yang penuh pasien Covid. ISTIMEWA

Jika kasus covid kembali mengalami peningkatan pihaknya akan mengambil beberapa langkah, diantaranya penambahan tempat tidur ruang isolasi. Kemudian akan diupayakan agar Rusunawa Nipah Kuning bisa menjadi rumah sakit lapangan. “Kita juga mempersiapkan beberapa puskesmas yang bisa menjadi ruang perawatan isolasi,” ujarnya.

Selain memantau perkembangan covid 19 di RS Kota Pontianak, Edi juga meninjau proses PPKM darurat di harri ke dua. Menurutnya, 80 persen masyarakat sudah patuh dengan aturan ini. Terutama pelaku usaha nonesensial dan kritikal.

Baca Juga :  Sukseskan Vaksinasi Demi Pulihkan Ekonomi

Akan tetapi memang masih ada beberapa yang masih buka. Iapun menegur langsung pada pelaku usaha, agar sementara waktu tutup dan kembali buka 20 Juli mendatang.

Kemudian untuk lalu lintas memang ada beberapa masyarakat yang sudah mengerti dengan adanya penyekatan sehingga mengurangi mobilitas. Namun masih ada masyarakat yang dengan kepentingan mendesak yang berkaitan dengan sektor esensial dan kritikal harus turun bekerja. “Kita juga akan melihat kebijakan yang terbaik sementara uji coba kita di Pontianak Timur menyebabkan kekroditan sehingga tidak kita sekat lagi. Mungkin kita lebih mengutamakan di batas kota. Terutama pada daerah perkantoran dan perdagangan seperti Jalan Gajah Mada dan Ahmad Yani,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pontianak, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo menambahkan, adanya penyekatan masayarakat dilakukan selama PPKM darurat hingga 20 Julli mendatang.

Pemerintah mengharapkan agar masyarakat mengurangi mobilitas dengan bertahan di rumah. Sehingga upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal. “Kita berharap di Kota Pontianak bisa menjadi zona hijau yang saat ini masih zona merah,” terangnya.

Sebagaimana diketahui pada Selasa (13/7) siang yang meninggal di RSUD Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sudah mencapai enam orang. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan hal ini tidak main-main.

Baca Juga :  Bandel, Satu Pasien Covid-19 Magetan Pulang Diam-diam ke Kalbar

Dalam penyekatan apabila masyarakat menyampaikan kegiatan dan tidak sesuai dengan yang diperbolehkan untuk masuk penyekatan maka akan dialihkan arusnya. Untuk pelaku usaha non esensial yang masih membandel pihaknya bersama Sat Pol PP Kota Pontianak akan memberi teguran sebanyak dua kali. Jika dua kali diberikan teguran masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas pidana karantina kesehatan. “Ini bisa dikenakan untuk pelanggaran karantina kesehatan karena sudah dua kali mendapatkan teguran,”ujarnya.

Kepada masyarakat sementara ini untuk memperhatikan marwah penyekatan yakni membatasi pergerakan masyarakat. Sehingga tidak ada kumpul-kumpul dan pertemuan yang melebihi dua orang.

Salah satu pedagang pakaian yang berjualan di ruko tepian Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat,  menuturkan, mengenai aturan PPKM darurat yang berjalan hingga 20 Juli mendatang, tak terlalu menjadi pikiriannya. Sebab, jika tokonya tutup, ia masih miliki sedikit simpanan buat makan dan minum.

Ia khawatir, akibat penutupan hingga 20 Juli mendatang, membuatnya tak miliki pemasukan untuk membayar pinjaman usahanya ke bank. Jumlahnya lumayan besar. Rp7,5 juta.

Iapun meminta agar persoalan PPKM darurat dapat membuat pembayaran cicilan usahanya ke bank juga di mudahkan. Jangan seperti yang lalu. Titah presiden untuk memberikan kompensasi pembayaran kredit di bank pada pelaku usaha.(iza)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bakal menempuh beberapa langkah apabila temuan kasus covid 19 belum menunjukkan penurunan. Salah satunya dengan menjadikan Rusunawa Jalan Nipah Kuning Dalam sebagai rumah sakit lapangan. Demikian dikatakannya usai melakukan peninjauan PPKM darurat menggundakan motor, ke RS Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan beberapa lokasi usaha nonesensial, Selasa kemarin.

“Pelaksanaan hari kedua PPKM darurat di Pontianak kita bersama Kapolresta Pontianak Kota dan Dandim 1207/BS Pontianak keliling dibeberapa pos penyekatan, termasuk meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak,” terang Edi.

Hasil pantauannya langsung saat ini (kemarin) ruang ICU RSUD Sultan Mohamad Alkadrie penuh, lalu untuk ruang isolasi masih tersisa 10 tempat tidur. Lalu untuk ketersediaan oksigen di RSUD Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dipastikan tidak boleh kosong sedetikpun. Agar kekosongan oksigen tidak terjadi, ia akan melakukan koordinasi bersama tim Satgas oksigen Provinsi Kalbar untuk memasuk oksigen.

TINJAU: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau ruang ICU RS Sultan Mohamad Alkadrie yang penuh pasien Covid. ISTIMEWA

Jika kasus covid kembali mengalami peningkatan pihaknya akan mengambil beberapa langkah, diantaranya penambahan tempat tidur ruang isolasi. Kemudian akan diupayakan agar Rusunawa Nipah Kuning bisa menjadi rumah sakit lapangan. “Kita juga mempersiapkan beberapa puskesmas yang bisa menjadi ruang perawatan isolasi,” ujarnya.

Selain memantau perkembangan covid 19 di RS Kota Pontianak, Edi juga meninjau proses PPKM darurat di harri ke dua. Menurutnya, 80 persen masyarakat sudah patuh dengan aturan ini. Terutama pelaku usaha nonesensial dan kritikal.

Baca Juga :  Siapkan 10 Titik Pos Penyekatan Selama PPKM Darurat

Akan tetapi memang masih ada beberapa yang masih buka. Iapun menegur langsung pada pelaku usaha, agar sementara waktu tutup dan kembali buka 20 Juli mendatang.

Kemudian untuk lalu lintas memang ada beberapa masyarakat yang sudah mengerti dengan adanya penyekatan sehingga mengurangi mobilitas. Namun masih ada masyarakat yang dengan kepentingan mendesak yang berkaitan dengan sektor esensial dan kritikal harus turun bekerja. “Kita juga akan melihat kebijakan yang terbaik sementara uji coba kita di Pontianak Timur menyebabkan kekroditan sehingga tidak kita sekat lagi. Mungkin kita lebih mengutamakan di batas kota. Terutama pada daerah perkantoran dan perdagangan seperti Jalan Gajah Mada dan Ahmad Yani,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pontianak, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo menambahkan, adanya penyekatan masayarakat dilakukan selama PPKM darurat hingga 20 Julli mendatang.

Pemerintah mengharapkan agar masyarakat mengurangi mobilitas dengan bertahan di rumah. Sehingga upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal. “Kita berharap di Kota Pontianak bisa menjadi zona hijau yang saat ini masih zona merah,” terangnya.

Sebagaimana diketahui pada Selasa (13/7) siang yang meninggal di RSUD Sultan Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sudah mencapai enam orang. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan hal ini tidak main-main.

Baca Juga :  Evaluasi Dampak PPKM Darurat

Dalam penyekatan apabila masyarakat menyampaikan kegiatan dan tidak sesuai dengan yang diperbolehkan untuk masuk penyekatan maka akan dialihkan arusnya. Untuk pelaku usaha non esensial yang masih membandel pihaknya bersama Sat Pol PP Kota Pontianak akan memberi teguran sebanyak dua kali. Jika dua kali diberikan teguran masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas pidana karantina kesehatan. “Ini bisa dikenakan untuk pelanggaran karantina kesehatan karena sudah dua kali mendapatkan teguran,”ujarnya.

Kepada masyarakat sementara ini untuk memperhatikan marwah penyekatan yakni membatasi pergerakan masyarakat. Sehingga tidak ada kumpul-kumpul dan pertemuan yang melebihi dua orang.

Salah satu pedagang pakaian yang berjualan di ruko tepian Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat,  menuturkan, mengenai aturan PPKM darurat yang berjalan hingga 20 Juli mendatang, tak terlalu menjadi pikiriannya. Sebab, jika tokonya tutup, ia masih miliki sedikit simpanan buat makan dan minum.

Ia khawatir, akibat penutupan hingga 20 Juli mendatang, membuatnya tak miliki pemasukan untuk membayar pinjaman usahanya ke bank. Jumlahnya lumayan besar. Rp7,5 juta.

Iapun meminta agar persoalan PPKM darurat dapat membuat pembayaran cicilan usahanya ke bank juga di mudahkan. Jangan seperti yang lalu. Titah presiden untuk memberikan kompensasi pembayaran kredit di bank pada pelaku usaha.(iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/