alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Buruh Kalbar Tolak Omnibus Law

Tuntut Presiden Terbitkan Perppu

PONTIANAK– Ratusan demonstran yang menamakan diri Aliansi Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Barat menyambangi Gedung DPRD Kalbar, Selasa (13/10) pagi. Meski tak bisa masuk ke halaman karena diadang barisan aparat keamanan yang berjaga di luar pagar, mereka tetap berorasi menyampaikan tuntutan dari  enam organisasi pekerja/buruh di Provinsi Kalbar.

Adapun tuntutan yang disampaikan yakni tetap menolak pengesahan Omnibus Law Klaster Cipta Kerja, mendesak presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan mendesak DPRD Kalbar membuat pernyataan menolak UU Ciptaker.

Tuntutan aliansi buruh diperdengarkan dan disampaikan ke beberapa pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menemui mereka dari dalam pagar. Sejurus kemudian, beberapa perwakilan aliansi buruh dipersilakan melakukan audiensi di depan anggota DPRD.

“Bahwa Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak buruh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman, mewakili Aliansi Pekerja/Buruh di Kalbar, saat aksi.

Dia menilai, usulan serikat buruh atau serikat pekerja dalam pertemuan tripartit tidak diakomodasi dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang baru disahkan tersebut. Adapun hak-hak dasar yang terdegradasi itu seperti, PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, serta besaran pesangon diturunkan.

“Beberapa ketentuan yang dirancang dalam RUU Cipta Kerja pengusaha melalui Kadin dan Apindo selaku pengusaha dalam Tim Tripartit pada tanggal 10-23 Juli 2020 telah sepakat dengan Tim Serikat Buruh untuk tetap sesuai dengan UU 13/2003,” tutur dia.

Baca Juga :  Pencaci Gubernur Masih Pelajar, KPPAD Berikan Pendampingan dan Perlindungan

Karena itulah, pihaknya menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dan mendesak presiden menerbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja. Pihaknya juga mendesak Pimpinan DPRD Kalbar untuk membuat pernyataan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta mendukung serikat buruh/serikat pekerja di tingkat nasional untuk melakukan judicial review UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Kalbar yang menemui para pendemo menyebutkan bahwa para perwakilan buruh telah melakukan audiensi dengan para wakil rakyat di dalam Gedung DPRD Kalbar.

“Kami bersama-sama dengan perwakilan buruh sudah melakukan audiensi. Perlu diketahui bahwa kawan-kawan dari delapan fraksi di DPRD Kalbar sudah melakukan dialog dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan pekerja, baik dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat,” katanya di hadapan para pendemo.

Prabasa mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh gabungan serikat buruh akan pihaknya teruskan ke presiden dan DPR RI. Namun pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan serikat buruh yang mendesak adanya pernyataan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, karena hal itu di luar kewenangan anggota dewan provinsi.

“Hanya sebatas ini kemampuan kami selaku anggota DPRD sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita bukan yang membuat UU, dan bisa menolak dan menerima,” tutur politisi Partai Golkar itu. Namun ia menegaskan bahwa DPRD Kalbar secepatnya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan Aliansi Pekerja/Buruh Kalbar kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI.

Baca Juga :  Terus Dorong Geliat UMKM, BRI Gelar Bazaar Klaster Mantriku

“Maka perlu kami sampaikan bahwa sikap DPRD Kalbar akan meneruskan pernyataan sikap Aliansi Buruh Kalbar terkait penolakan Omnibus Law Klaster Ciptaker,” katanya.

Usai menyampaikan tuntutannya di Jalan A Yani, tepat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, dan mendengarkan tanggapan para wakil rakyat, para demonstran membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 11.30 Wib. Perilaku demonstran yang tertib membuat aparat keamanan bertindak bersahabat. Berbagai perlengkapan, seperti tameng dan mobil water canon tak dikerahkan.

Beberapa jam sebelumnya, sekitar pukul 09.00 Wib, “pasukan” buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) berjalan menuju Gedung DPRD Kalbar. Mereka bergerak beriringan dan meneriakkan yel-yel perjuangan bagi nasib buruh.

“Hidup buruh, hidup buruh. selalu rapatkan barisan dan jaga kemananan,” ucap para pendemo sambil berseru serempat menolak UU Sapu Jagat, Omnibus Law Klaster Cipta Kerja. Sesampainya di Gedung DPRD Kalbar, para buruh langsung ditemui aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga di depan gerbang.

Para pendemo juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada aparat yang mengamankan. Salah satu pendemo berinisiatif mengambil komando mengimbau rekan-rekannya untuk tidak melakukan hal tak baik sepanjang aksi.

“Pertama atas nama buruh, kami sampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian pada pagi ini ikut mengawal dan mengamankan kami para buruh untuk berdemo secara damai di Gedung DPRD Kalbar,” kata pemimpin aksi di lapangan. (den/sti)

Tuntut Presiden Terbitkan Perppu

PONTIANAK– Ratusan demonstran yang menamakan diri Aliansi Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Barat menyambangi Gedung DPRD Kalbar, Selasa (13/10) pagi. Meski tak bisa masuk ke halaman karena diadang barisan aparat keamanan yang berjaga di luar pagar, mereka tetap berorasi menyampaikan tuntutan dari  enam organisasi pekerja/buruh di Provinsi Kalbar.

Adapun tuntutan yang disampaikan yakni tetap menolak pengesahan Omnibus Law Klaster Cipta Kerja, mendesak presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan mendesak DPRD Kalbar membuat pernyataan menolak UU Ciptaker.

Tuntutan aliansi buruh diperdengarkan dan disampaikan ke beberapa pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menemui mereka dari dalam pagar. Sejurus kemudian, beberapa perwakilan aliansi buruh dipersilakan melakukan audiensi di depan anggota DPRD.

“Bahwa Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak buruh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman, mewakili Aliansi Pekerja/Buruh di Kalbar, saat aksi.

Dia menilai, usulan serikat buruh atau serikat pekerja dalam pertemuan tripartit tidak diakomodasi dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang baru disahkan tersebut. Adapun hak-hak dasar yang terdegradasi itu seperti, PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, serta besaran pesangon diturunkan.

“Beberapa ketentuan yang dirancang dalam RUU Cipta Kerja pengusaha melalui Kadin dan Apindo selaku pengusaha dalam Tim Tripartit pada tanggal 10-23 Juli 2020 telah sepakat dengan Tim Serikat Buruh untuk tetap sesuai dengan UU 13/2003,” tutur dia.

Baca Juga :  UMP 2021 Tak Naik, Pengusaha Nilai Keputusan Rasional

Karena itulah, pihaknya menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dan mendesak presiden menerbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja. Pihaknya juga mendesak Pimpinan DPRD Kalbar untuk membuat pernyataan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta mendukung serikat buruh/serikat pekerja di tingkat nasional untuk melakukan judicial review UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Kalbar yang menemui para pendemo menyebutkan bahwa para perwakilan buruh telah melakukan audiensi dengan para wakil rakyat di dalam Gedung DPRD Kalbar.

“Kami bersama-sama dengan perwakilan buruh sudah melakukan audiensi. Perlu diketahui bahwa kawan-kawan dari delapan fraksi di DPRD Kalbar sudah melakukan dialog dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan pekerja, baik dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat,” katanya di hadapan para pendemo.

Prabasa mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh gabungan serikat buruh akan pihaknya teruskan ke presiden dan DPR RI. Namun pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan serikat buruh yang mendesak adanya pernyataan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, karena hal itu di luar kewenangan anggota dewan provinsi.

“Hanya sebatas ini kemampuan kami selaku anggota DPRD sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita bukan yang membuat UU, dan bisa menolak dan menerima,” tutur politisi Partai Golkar itu. Namun ia menegaskan bahwa DPRD Kalbar secepatnya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan Aliansi Pekerja/Buruh Kalbar kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI.

Baca Juga :  Cerita Perawat RSUD Dr Soedarso Berjibaku Tangani Pasien Covid-19 di Bulan Puasa

“Maka perlu kami sampaikan bahwa sikap DPRD Kalbar akan meneruskan pernyataan sikap Aliansi Buruh Kalbar terkait penolakan Omnibus Law Klaster Ciptaker,” katanya.

Usai menyampaikan tuntutannya di Jalan A Yani, tepat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, dan mendengarkan tanggapan para wakil rakyat, para demonstran membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 11.30 Wib. Perilaku demonstran yang tertib membuat aparat keamanan bertindak bersahabat. Berbagai perlengkapan, seperti tameng dan mobil water canon tak dikerahkan.

Beberapa jam sebelumnya, sekitar pukul 09.00 Wib, “pasukan” buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) berjalan menuju Gedung DPRD Kalbar. Mereka bergerak beriringan dan meneriakkan yel-yel perjuangan bagi nasib buruh.

“Hidup buruh, hidup buruh. selalu rapatkan barisan dan jaga kemananan,” ucap para pendemo sambil berseru serempat menolak UU Sapu Jagat, Omnibus Law Klaster Cipta Kerja. Sesampainya di Gedung DPRD Kalbar, para buruh langsung ditemui aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga di depan gerbang.

Para pendemo juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada aparat yang mengamankan. Salah satu pendemo berinisiatif mengambil komando mengimbau rekan-rekannya untuk tidak melakukan hal tak baik sepanjang aksi.

“Pertama atas nama buruh, kami sampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian pada pagi ini ikut mengawal dan mengamankan kami para buruh untuk berdemo secara damai di Gedung DPRD Kalbar,” kata pemimpin aksi di lapangan. (den/sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/