alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, July 7, 2022

Wow… Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar, Ditemukan 4.595 Kasus Senilai Rp814,2 M

PONTIANAK—Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) memberikan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada semester II Tahun Anggaran (TA) 2019 di Aula Kantor BPK Kalbar. Gubernur Kalbar, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Inspektorat, Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar), dan Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa diundang.

Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Joko Agus Setyono langsung menyerahkan LHP dari hasil pemeriksaan selama Semester II Tahun Anggaran 2019. Itu adalah Lima LHP Kinerja dan Empat LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Sementara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan TLRHP diserahkan kepada 15 entitas.

“Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (aspek 3E) pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah,” ujar Joko yang disiarkan Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui situs www.pontianak.bpk.go.id
Pada periode ini, pemeriksaan kinerja meliputi bidang penyediaan air minum pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

Bidang pendidikan yakni menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Bidang Kesehatan yaitu pengelolaan dana dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada Pemerintah Kota Pontianak dan Singkawang.

Hasil dari pemeriksaan menunjukkan kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Pontianak cukup efektif. Sementara kinerja bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Sekadau dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang kurang efektif.

Baca Juga :  Pemprov Kalbar Raih WTP

Untuk pemeriksaan DTT pada periode ini meliputi pemeriksaan pengelolaan kredit segmen menengah dan korporasi serta beban operasional dan non operasional PT. BPD Kalbar. Pemeriksaan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan Pemerintah Kabupaten Landak.

Hasil dari pemeriksaan pada PT. BPD Kalbar menunjukkan bahwa terdapat penyaluran fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara penetapan nilai dan realisasi remunerasi direksi dan komisaris tidak didukung keputusan RUPS dan, atau Dewan Komisaris.

Untuk hasil pemeriksaan atas belanja daerah meliputi ketidakpatuhan terhadap peraturan atas proses pengadaan barang atau jasa, penetapan alokasi insentif, pengelolaan dana hibah bantuan sosial, dan pembayaran honorarium.

Ada juga kekurangan volume dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Semester II Tahun Anggaran 2019, terdapat 4.595 temuan pemeriksaan senilai Rp814,24 miliar dan dihasilkan 10.806 rekomendasi senilai Rp531,95 miliar.

Atas rekomendasi tersebut, kata Joko, sebanyak 8.742 rekomendasi atau 80,90 persen telah ditindaklanjuti dan telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 65 rekomendasi atau 0,60 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara sisanya, sebanyak 1.999 rekomendasi atau 18,50 persen masih dalam proses tindak lanjut maupun belum ditindaklanjuti dari entitas terkait.

Baca Juga :  Midji Minta KONI Mantapkan Pembinaan Atlet

Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalimantan Barat juga menerbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah (LPPKD). Dari hasil pemantauan ditemukan masih terdapat kelemahan. Antara lain belum adanya skema penyelesaian kerugian daerah yang mampu memberikan informasi jumlah dan nilai kasus kerugian. Belum adanya data pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan kurang aktifnya upaya penanganan kerugian daerah.

“Kurang aktifnya upaya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan. Atas permasalahan tersebut, BPK Kalbar menyarankan agar membuat skema penyelesaian kerugian daerah,” sarannya.

Penanganan hendaknya dilakukan secara lebih aktif. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian kasus, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan memantau dan mengevaluasi penanganan kerugian daerah.

Menjelang akhir tahun 2019, Joko menyebutkan bahwa BPK Kalbar mengingatkan dan berharap agar pemerintah daerah dapat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu. Caranya dengan penyajian sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan berlaku.

Inspektorat/Bawasda juga telah merevisi sebelum sebelum diserahkan kepada BPK RI Kalimantan Barat.(den)

PONTIANAK—Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) memberikan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada semester II Tahun Anggaran (TA) 2019 di Aula Kantor BPK Kalbar. Gubernur Kalbar, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Inspektorat, Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar), dan Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa diundang.

Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Joko Agus Setyono langsung menyerahkan LHP dari hasil pemeriksaan selama Semester II Tahun Anggaran 2019. Itu adalah Lima LHP Kinerja dan Empat LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Sementara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan TLRHP diserahkan kepada 15 entitas.

“Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (aspek 3E) pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah,” ujar Joko yang disiarkan Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui situs www.pontianak.bpk.go.id
Pada periode ini, pemeriksaan kinerja meliputi bidang penyediaan air minum pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

Bidang pendidikan yakni menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Bidang Kesehatan yaitu pengelolaan dana dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada Pemerintah Kota Pontianak dan Singkawang.

Hasil dari pemeriksaan menunjukkan kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Pontianak cukup efektif. Sementara kinerja bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Sekadau dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang kurang efektif.

Baca Juga :  Jeno: BPK Jangan Berpatokan pada Laporan Keuangan Semata

Untuk pemeriksaan DTT pada periode ini meliputi pemeriksaan pengelolaan kredit segmen menengah dan korporasi serta beban operasional dan non operasional PT. BPD Kalbar. Pemeriksaan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan Pemerintah Kabupaten Landak.

Hasil dari pemeriksaan pada PT. BPD Kalbar menunjukkan bahwa terdapat penyaluran fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara penetapan nilai dan realisasi remunerasi direksi dan komisaris tidak didukung keputusan RUPS dan, atau Dewan Komisaris.

Untuk hasil pemeriksaan atas belanja daerah meliputi ketidakpatuhan terhadap peraturan atas proses pengadaan barang atau jasa, penetapan alokasi insentif, pengelolaan dana hibah bantuan sosial, dan pembayaran honorarium.

Ada juga kekurangan volume dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Semester II Tahun Anggaran 2019, terdapat 4.595 temuan pemeriksaan senilai Rp814,24 miliar dan dihasilkan 10.806 rekomendasi senilai Rp531,95 miliar.

Atas rekomendasi tersebut, kata Joko, sebanyak 8.742 rekomendasi atau 80,90 persen telah ditindaklanjuti dan telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 65 rekomendasi atau 0,60 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara sisanya, sebanyak 1.999 rekomendasi atau 18,50 persen masih dalam proses tindak lanjut maupun belum ditindaklanjuti dari entitas terkait.

Baca Juga :  Warkop Diminta Tutup Pukul 21.00

Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalimantan Barat juga menerbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah (LPPKD). Dari hasil pemantauan ditemukan masih terdapat kelemahan. Antara lain belum adanya skema penyelesaian kerugian daerah yang mampu memberikan informasi jumlah dan nilai kasus kerugian. Belum adanya data pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan kurang aktifnya upaya penanganan kerugian daerah.

“Kurang aktifnya upaya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan. Atas permasalahan tersebut, BPK Kalbar menyarankan agar membuat skema penyelesaian kerugian daerah,” sarannya.

Penanganan hendaknya dilakukan secara lebih aktif. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian kasus, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan memantau dan mengevaluasi penanganan kerugian daerah.

Menjelang akhir tahun 2019, Joko menyebutkan bahwa BPK Kalbar mengingatkan dan berharap agar pemerintah daerah dapat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu. Caranya dengan penyajian sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan berlaku.

Inspektorat/Bawasda juga telah merevisi sebelum sebelum diserahkan kepada BPK RI Kalimantan Barat.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/