alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Sidang Gugatan Ismawan, Tergugat Hadirkan Dua Saksi

PONTIANAK– Pengadilan Negeri Putussibau kembali menggelar sidang gugatan perdata antara dr. Ismawan Adrianto melawan Bupati Kapuas Hulu (2016-2021), Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas Bika, Selasa (13/4).

Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.

Dari pihak tergugat menghadirkan dua orang saksi, yakni Dewi Melissa Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, sejak 10 januari 2017. Dalam keterangannya, saksi menerangkan tentang proses penjatuhan hukuman disiplin berat pada dr Ismawan.

Menurut keterangan saksi, dr Ismawan tidak masuk kerja karena surat kerjanya keliru yaitu kesalahan pada penulisan nama yang seharusnya Ismawan Adrianto tapi ditulis Ismawan Ardianto.

Saksi juga menyampaikan bahwa pada bulan April 2017, di puskesmas Bika sedang tidak banyak banyak pasien, sehingga dr Ismawan lebih ke praktek di rumah, di Putussibau.

Baca Juga :  PPM JTA Polnep: Peta dan Panduan Perjalanan Wisata Paloh

Dalam kesempatan itu, saksi menjelaskan bahwa dr Ismawan diberikan cuti tiga bulan yaitu terhitung sejak tanggal 05 Mei-05 Agustus 2017. Namun karena tidak masuk hingga tanggal 14 Agustus 2017, maka yang bersangkutan dipanggil lagi oleh SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu dan tanggal 15 Agustus diberi hukuman berupa teguran Lisan.

Pada tanggal 07 September 2017, diberi teguran tertulis dan tanggal 02 Okyober 2017 kasus dilimpahkan ke BKPSDM.

Saat ditanya bagaimana sistem absensi di Bika, Dewi Melissa mengaku tidak mengetahui.

Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Tarung, bagian TU pada Puskesma Bika. Ia menyatakan dr Ismawan dinyatakan tidak masuk kerja selama 253 hari belum dipotong cuti sakit selama 181 hari.

Saat ditanya siapa yang memgawasi absensi? Pak Tarung menyampaikan tidak ada yang mengawasi. Atau masing masing pribadi ngawasin sendiri.

Baca Juga :  Gugatan Ismawan Masuk Tahap Penyerahan Bukti

Menangapi hal tersebut dr Ismawan mengatakan, dirinya dimutasi ke Puskesmas Bika pada tahun 2016 setelah bekerja selama 5 tahun di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagaimana sistem kontrol dari BKPSDM, Baperjakat dan SDK Dinkes? Karena jelas dinyatakan harus sarjana bukan lulusan D3 untuk pengangkatan Kepala Puskesmas.

Sementara penasehat hukum Ismawan, Irwan Pangaribuan mengatakan, masalah penerapan Permenkes No. 75, seharusnya yang dipakai adalah pasal 33 ayat 2 bukan pasal pasal 33 ayat 5 dikarenakn masih banyak yang berkompeten dibidangnya kalau menggunakan pasal 33 ayat 5 itu memang di ijinkan untuk D3 untuk daerah terpencil dan tidak ada S1 maka kepala Puskesmas bisa dari lulusan D3.

Selain itu, Ismawan juga telah bersurat ke Bupati Kapuas Hulu yang dilayangkan pada Rabu (14/4). (arf)

PONTIANAK– Pengadilan Negeri Putussibau kembali menggelar sidang gugatan perdata antara dr. Ismawan Adrianto melawan Bupati Kapuas Hulu (2016-2021), Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas Bika, Selasa (13/4).

Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.

Dari pihak tergugat menghadirkan dua orang saksi, yakni Dewi Melissa Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, sejak 10 januari 2017. Dalam keterangannya, saksi menerangkan tentang proses penjatuhan hukuman disiplin berat pada dr Ismawan.

Menurut keterangan saksi, dr Ismawan tidak masuk kerja karena surat kerjanya keliru yaitu kesalahan pada penulisan nama yang seharusnya Ismawan Adrianto tapi ditulis Ismawan Ardianto.

Saksi juga menyampaikan bahwa pada bulan April 2017, di puskesmas Bika sedang tidak banyak banyak pasien, sehingga dr Ismawan lebih ke praktek di rumah, di Putussibau.

Baca Juga :  Atlet Kalbar Raih Medali Pertama

Dalam kesempatan itu, saksi menjelaskan bahwa dr Ismawan diberikan cuti tiga bulan yaitu terhitung sejak tanggal 05 Mei-05 Agustus 2017. Namun karena tidak masuk hingga tanggal 14 Agustus 2017, maka yang bersangkutan dipanggil lagi oleh SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu dan tanggal 15 Agustus diberi hukuman berupa teguran Lisan.

Pada tanggal 07 September 2017, diberi teguran tertulis dan tanggal 02 Okyober 2017 kasus dilimpahkan ke BKPSDM.

Saat ditanya bagaimana sistem absensi di Bika, Dewi Melissa mengaku tidak mengetahui.

Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Tarung, bagian TU pada Puskesma Bika. Ia menyatakan dr Ismawan dinyatakan tidak masuk kerja selama 253 hari belum dipotong cuti sakit selama 181 hari.

Saat ditanya siapa yang memgawasi absensi? Pak Tarung menyampaikan tidak ada yang mengawasi. Atau masing masing pribadi ngawasin sendiri.

Baca Juga :  Ordo Kapusin Layangkan Gugatan atas Surat Waris RP Petrus Rostandy

Menangapi hal tersebut dr Ismawan mengatakan, dirinya dimutasi ke Puskesmas Bika pada tahun 2016 setelah bekerja selama 5 tahun di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagaimana sistem kontrol dari BKPSDM, Baperjakat dan SDK Dinkes? Karena jelas dinyatakan harus sarjana bukan lulusan D3 untuk pengangkatan Kepala Puskesmas.

Sementara penasehat hukum Ismawan, Irwan Pangaribuan mengatakan, masalah penerapan Permenkes No. 75, seharusnya yang dipakai adalah pasal 33 ayat 2 bukan pasal pasal 33 ayat 5 dikarenakn masih banyak yang berkompeten dibidangnya kalau menggunakan pasal 33 ayat 5 itu memang di ijinkan untuk D3 untuk daerah terpencil dan tidak ada S1 maka kepala Puskesmas bisa dari lulusan D3.

Selain itu, Ismawan juga telah bersurat ke Bupati Kapuas Hulu yang dilayangkan pada Rabu (14/4). (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/