alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Pemprov Kucurkan Rp3 M untuk Mahasiswa Rantau

Lima Ratus Mahasiwa Belum Terima Bantuan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengucurkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mahasiswa di luar Kalbar yang tidak bisa pulang akibat pandemi Covid-19. Namun, belum semua mahasiwa yang menempuh pendidikan di luar Kalbar mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan data survei yang dilakukan Inisiator Pergerakan Independen Mahasiswa Rantau Kalbar, setidaknya ada 503 mahasiwa asal Kalbar yang tersebar di seluruh Indonesia, belum mendapatkan bantuan itu.

“Totalnya ada 503 mahasiswa. Mereka tersebar di seluruh Indonesia,” kata Polycarvos Nubun, Koordinator Pergerakan kepada Pontianak Post, kemarin.

Data tersebut muncul setelah dirinya dan sejumlah mahasiwa lain melakukan beberapa kali survei. Survei tahap pertama, kata Polycarvos, terdata ada 1668 mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan. Namun, pada survei ke dua, ada 503 mahasiwa belum mendapatkan bantuan.

“Hasil survei yang kedua ini, kami menemukan banyak permasalahan. Di antaranya soal KTP/KTA, nomor rekening, serta ada yang sudah mendaftar tapi belum dikonfirmasi,” katanya.

Menurutnya, permasalahan yang muncul bukan karena semata-mata kesalahan mahasiswa. Permasalahan nomor rekening misalnya. Kata Polycarvos, tidak sedikit mahasiswa menggunakan nomor rekening orang tuanya. Sehingga bantuan tidak bisa diproses.

Demikian juga soal KTP. Nama yang tertera di KTP ternyata berbeda dengan yang tertera di Kartu Keluarga (KK).

Tidak hanya itu, Inisiator Pergerakan Independen Mahasiswa Rantau Kalbar juga menilai, tidak adanya transparansi data, oleh pihak petugas pendaftaran atau Tim Verifikasi Data terkait dengan data mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran dan yang dinyatakan tidak lolos sortir pada tahap penyortiran pada Data Dikti (Pusat) sebelum data diserahkan ke Tim Khusus yang berada di Pontianak.

Baca Juga :  Selamat Ulang Tahun Pak Wali

Selain itu, lanjut Polycarvos, tidak adanya transparasi data dari Tim Khusus di Pontianak, terkait berapa jumlah mahasiswa yang sudah diverifikasi.

“Kami menilai adanya indikasi manipulasi data terkait teknis penyaluran bantuan, mengingat ada mahasiswa yang sudah pulang ke Kalbar, namun masih bisa mendapatkan dana bantuan tunai,” katanya.

Untuk itu, ia minta kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk lebih transparan dalam melakukan pendataan dan verifikasi mahasiswa Kalbar yang tengah menempuh pendidikan di luar Kalbar.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengucurkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada mahasiswa di luar Kalbar yang tidak bisa pulang akibat pandemi Covid-19. Dari anggaran tersebut, ada sekitar dua ribu lebih mahasiswa penerima manfaat yang mendapat bantuan sebesar Rp1,5 juta untuk tiga bulan.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, awalnya jumlah pendaftar yang masuk untuk menerima bantuan mencapai 10 ribu orang. Namun setelah diverifikasi secara ketat hanya tersisa dua ribuan lebih mahasiswa yang memenuhi syarat.

Midji sapaan akrabnya menjelaskan ada empat tahapan penyaringan yang dilakukan sampai mahasiswa pendaftar benar-benar dianggap layak menerima bantuan.

Pertama dari sekitar 10 ribu pendaftar, setelah dilihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NIK-nya, ada tiga ribuan orang yang KTP-nya bukan lagi KTP Kalbar. “Walau anak Kalbar kalau bukan KTP Kalbar tidak termasuk kategori,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ajakan Rujuk Ditolak, Pria Perkosa Mantan Istri di Kamar Mandi

Lalu yang kedua, dilakukan pengecekan kembali terhadap Nomor Induk Mahasiswa (NIM) para pendaftar. Ternyata menurut Midji banyak ditemukan NIM yang sudah tidak tercatat lagi di perguruan tinggi yang bersangkutan. “Artinya meragukan. Terakhir dicek nomor rekening, nah nomor rekening bukan nama dia, tidak mungkin, kalau mahasiswa nomor rekening pasti nama dia, tidak mungkin nama orang tua. Oh itu rekening paman saya, rekening keluarga, tidak bisa saya bilang, tidak mungkin,” ucapnya.

Lalu yang terakhir dilakukan pengecekan dengan meminta mahasiswa tersebut menyalakan fitur lokasi (share live location) di handphone masing-masing. Ternyata, lanjut dia, sebagian mahasiswa yang mendaftar sudah berada di Kalbar. “Itu tidak bisa. Jadi jangan dikira kami tidak melakukan penelusuran betul,” katanya.

Akhirnya setelah para pendaftar yang tidak memenuhi syarat dikurangi, hanya tersisa sebanyak dua ribu lebih mahasiswa. Nilai bantuan yang telah dibayarkan sebesar Rp2,9 miliar lebih. “Hampir Rp3 miliar tapi masih terus berjalan lah. Beberapa yang sudah (komplain) kita masih (proses),” ujarnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap mahasiswa daerah yang berada di Kota Pontianak bisa dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota asalnya masing-masing. Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan anggaran terutama untuk penanggulangan Covid-19 dilaksanakan dengan hati-hati. “Jangan ada pemanfaatan anggaran yang tak benar, saya suruh periksa, kami selalu didampingi BPKP,” pungkasnya. (arf/bar)

Lima Ratus Mahasiwa Belum Terima Bantuan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengucurkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mahasiswa di luar Kalbar yang tidak bisa pulang akibat pandemi Covid-19. Namun, belum semua mahasiwa yang menempuh pendidikan di luar Kalbar mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan data survei yang dilakukan Inisiator Pergerakan Independen Mahasiswa Rantau Kalbar, setidaknya ada 503 mahasiwa asal Kalbar yang tersebar di seluruh Indonesia, belum mendapatkan bantuan itu.

“Totalnya ada 503 mahasiswa. Mereka tersebar di seluruh Indonesia,” kata Polycarvos Nubun, Koordinator Pergerakan kepada Pontianak Post, kemarin.

Data tersebut muncul setelah dirinya dan sejumlah mahasiwa lain melakukan beberapa kali survei. Survei tahap pertama, kata Polycarvos, terdata ada 1668 mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan. Namun, pada survei ke dua, ada 503 mahasiwa belum mendapatkan bantuan.

“Hasil survei yang kedua ini, kami menemukan banyak permasalahan. Di antaranya soal KTP/KTA, nomor rekening, serta ada yang sudah mendaftar tapi belum dikonfirmasi,” katanya.

Menurutnya, permasalahan yang muncul bukan karena semata-mata kesalahan mahasiswa. Permasalahan nomor rekening misalnya. Kata Polycarvos, tidak sedikit mahasiswa menggunakan nomor rekening orang tuanya. Sehingga bantuan tidak bisa diproses.

Demikian juga soal KTP. Nama yang tertera di KTP ternyata berbeda dengan yang tertera di Kartu Keluarga (KK).

Tidak hanya itu, Inisiator Pergerakan Independen Mahasiswa Rantau Kalbar juga menilai, tidak adanya transparansi data, oleh pihak petugas pendaftaran atau Tim Verifikasi Data terkait dengan data mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran dan yang dinyatakan tidak lolos sortir pada tahap penyortiran pada Data Dikti (Pusat) sebelum data diserahkan ke Tim Khusus yang berada di Pontianak.

Baca Juga :  Bermula Sesak Napas, Didiagnosis Alami Kelainan Jantung Bawaan

Selain itu, lanjut Polycarvos, tidak adanya transparasi data dari Tim Khusus di Pontianak, terkait berapa jumlah mahasiswa yang sudah diverifikasi.

“Kami menilai adanya indikasi manipulasi data terkait teknis penyaluran bantuan, mengingat ada mahasiswa yang sudah pulang ke Kalbar, namun masih bisa mendapatkan dana bantuan tunai,” katanya.

Untuk itu, ia minta kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk lebih transparan dalam melakukan pendataan dan verifikasi mahasiswa Kalbar yang tengah menempuh pendidikan di luar Kalbar.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengucurkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada mahasiswa di luar Kalbar yang tidak bisa pulang akibat pandemi Covid-19. Dari anggaran tersebut, ada sekitar dua ribu lebih mahasiswa penerima manfaat yang mendapat bantuan sebesar Rp1,5 juta untuk tiga bulan.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, awalnya jumlah pendaftar yang masuk untuk menerima bantuan mencapai 10 ribu orang. Namun setelah diverifikasi secara ketat hanya tersisa dua ribuan lebih mahasiswa yang memenuhi syarat.

Midji sapaan akrabnya menjelaskan ada empat tahapan penyaringan yang dilakukan sampai mahasiswa pendaftar benar-benar dianggap layak menerima bantuan.

Pertama dari sekitar 10 ribu pendaftar, setelah dilihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NIK-nya, ada tiga ribuan orang yang KTP-nya bukan lagi KTP Kalbar. “Walau anak Kalbar kalau bukan KTP Kalbar tidak termasuk kategori,” ungkapnya.

Baca Juga :  Satpol PP Bubarkan Pelajar Berkeliaran Saat Diliburkan Cegah Covid-19

Lalu yang kedua, dilakukan pengecekan kembali terhadap Nomor Induk Mahasiswa (NIM) para pendaftar. Ternyata menurut Midji banyak ditemukan NIM yang sudah tidak tercatat lagi di perguruan tinggi yang bersangkutan. “Artinya meragukan. Terakhir dicek nomor rekening, nah nomor rekening bukan nama dia, tidak mungkin, kalau mahasiswa nomor rekening pasti nama dia, tidak mungkin nama orang tua. Oh itu rekening paman saya, rekening keluarga, tidak bisa saya bilang, tidak mungkin,” ucapnya.

Lalu yang terakhir dilakukan pengecekan dengan meminta mahasiswa tersebut menyalakan fitur lokasi (share live location) di handphone masing-masing. Ternyata, lanjut dia, sebagian mahasiswa yang mendaftar sudah berada di Kalbar. “Itu tidak bisa. Jadi jangan dikira kami tidak melakukan penelusuran betul,” katanya.

Akhirnya setelah para pendaftar yang tidak memenuhi syarat dikurangi, hanya tersisa sebanyak dua ribu lebih mahasiswa. Nilai bantuan yang telah dibayarkan sebesar Rp2,9 miliar lebih. “Hampir Rp3 miliar tapi masih terus berjalan lah. Beberapa yang sudah (komplain) kita masih (proses),” ujarnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap mahasiswa daerah yang berada di Kota Pontianak bisa dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota asalnya masing-masing. Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan anggaran terutama untuk penanggulangan Covid-19 dilaksanakan dengan hati-hati. “Jangan ada pemanfaatan anggaran yang tak benar, saya suruh periksa, kami selalu didampingi BPKP,” pungkasnya. (arf/bar)

Most Read

Produksi Air Bersih Tetap Normal

Jalan di Desa Banyu Abang Rusak

Ajak Warga Disiplin Prokes

Stimulus Listrik Maret Sudah Siap

Artikel Terbaru

/