Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mengikuti Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia Tahun 2020 secara virtual bersama Presiden RI, Senin (14/12). Dalam kesempatan itu sekaligus diberikan penghargaan terhadap dua daerah peduli HAM dan tiga daerah cukup peduli HAM di Kalbar. Adapun dua daerah yang masuk kategori peduli HAM adalah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas. Sementara tiga daerah cukup peduli HAM adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Mempawah dan Kota Singkawang.
“Kalbar hari ini dapat lima penghargaan untuk lima daerah, mudah-mudahan seluruh kabupaten/kota nanti mendapat anugerah sebagai kabupaten peduli HAM,” ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji. Ia berharap ke depan kehidupan bernegara dan berbangsa di Kalbar bisa semakin baik. Mengingat wilayah provinsi ini cukup unik dan berbeda dari daerah lainnya karena bersifat heterogen atau majemuk.
“Sehingga me-manage-nya juga harus lebih hati-hati. Karena dari sisi budaya, agama, suku, SDM-nya dan lain-lainnya. Pimpinan daerah harus benar-benar memahami itu, sehingga bisa membuat daerah kondusif,” pesannya. Midji sapaannya menilai ketika HAM tidak diperhatikan betul atau ada ketimpangan dalam implementasinya, terutama terkait hak-hak dasar antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, maka akan rawan terhadap hal-hal yang tidak kondusif. Di Kalbar ia mellihat dari sisi ekonomi angka gini ratio masih cukup rendah.
Sementara dari sisi lain di bidang pendidikan dan kesehatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Termasuk infrastruktur jalan. “Makanya provinsi, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Infrastruktur jalan dan lain sebagainya,” terangnya. Kemudian yang tak kalah penting menurutnya adalah kuallitas Sumber Daya Manusia. Jika kualitas SDM tidak baik maka cenderung bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. “Tingkatkan SDM supaya selalu bisa berpikir baik dalam kehidupan majemuk ini,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum, Kanwil Kemenkumham Kalbar Ismanto Kurniawan berharap di tahun 2021 nanti seluruh kabupaten/kota di Kalbar bisa masuk kategori peduli HAM. “Semoga dapat terwujud apa yang telah direncanakan Presiden untuk HAM di RI, karena tahun ini hanya lima kabupaten/kota saja (di Kalbar) belum seluruhnya dapat,” ungkapnya.
Selain pemerintah daerah, juga ada beberapa instansi di bawah Kemenkumham Kalbar yang mendapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, yakni Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas IIA Pontianak, Kantor Imigrasi kelas II Entikong, Kantor Imigrasi kelas II Sambas, Kantor Imigrasi kelas II Singkawang dan Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang. Serta pembina UPT pelayanana publik berbasis HAM diberikaan kepada Kanwil Kemenkumham Kalbar.(bar)
