alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Gidot Dipindah ke Pontianak

Siap Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor

PONTIANAK – Penahanan dua tersangka kasus suap proyek Pemda Bengkayang, Suryadman Gidot dan Aleksius, dipindahkan ke Pontianak. Keduanya tiba di Pontianak, Selasa (14/1) sore dengan dikawal oleh Jaksa Penuntut Umun KPK.

Sebelumnya, Gidot dan Aleksius ditahan KPK di Jakarta. Gidot dan Aleksius akan menjalani sidang perdana pada Kamis, 23 Januari 2020 pukul 09.00 di Pengadilan Tipikor Pontianak.

Keduanya ditempatkan di tahanan yang terpisah. Suryadman Gidot yang merupakan Bupati Bengkayang non aktif ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak. Sedangkan Aleksius, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Pontianak.

Setibanya di Rutan Klas IIA Pontianak, Suraydman Gidot langsung giring ke blok I 1 atau blok orientasi.

Kepala Rutan Kelas IIA Pontianak Muhammad Yani membenarkan adanya penitipan tahanan KPK tersebut. “Benar. Memang ada titipan tahanan KPK atas nama Suryadman Gidot,” katanya saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Hal serupa juga dibenarkan Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Farhan Hidayat. Menurut Farhan, tahanan KPK atas nama Aleksius tersebut tiba di Lapas Kelas IIA Pontianak sekitar pukul 13.00 dengan dikawal oleh JPU KPK dan pihak kejaksaan.

Baca Juga :  Adik Atut Cuci Uang Setengah Triliun

“Untuk sementara ini, yang bersangkutan kami tempatkan di blok pengasingan. Yakni Blok F nomor 5,” kata Farhan.

Suryadman Gidot ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Pontianak, pada September 2019 lalu.

Selain Gidot, KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp360 juta dan menetapkan sejumlah tersangka. Diantaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius, dan sejumlah kontraktor swasta, antara lain, Nely Margaretha, Rodi, Pandus, Yosep alias Ateng, dan  Bun Si Fat alias Alut.

Saat ini keempat kontraktor swasta Rodi, Pandus, Ateng, dan  Bun Si Fat alias Alut, sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pontianak dan dituntut pidana dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan pada sidang tuntutan JPU, Selasa, 7 Januari 2020.

Keempatnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya yakni melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Tunggu Kebijakan Arab Saudi

Jaksa Penuntut Umum KPK, Luki Dwi Nugroho mengungkapkan, proses penuntutan yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, terutama dilakukan setelah tahap pembuktian perkara.

Dia menuturkan, terkait tuntutan yang dijatuhkan pada empat terdakwa sudah melalui pertimbangan semua aspek, termasuk modus pidana yang dilakukan oleh keempat terdakwa.

Hal senada juga diungkapkan Jaksa KPK lainnya, Taufiq Ibnugroho. Menurutnya, tuntutan yang dijatuhkan terhadap keempat terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan. Disisi lain, dia juga menyampaikan beberapa fakta persidangan yang disampaikan guna memberatkan terdakwa.

Dia menilai keempat terdakwa dalam kasus ini sudah cukup terbuka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara terkait pendapat kuasa hukum yang menyebut tuntutan yang diberikan kepada terdakwa tidak logis mengingat dalam hal ini keempatnya berposisi sebagai korban bukan sebagai pemberi suap, ia mengatakan pendapat tersebut sah-sah saja dan tetap akan ditampung sembari dilakukan pendalaman lagi.

“Karena dari pihak terdakwa tentu punya sudut pandang sendiri. Kalau dari kami, semua ini sudah melalui apa yang sudah diuraikan dalam fakta-fakta persidangan yang muncul sebelum ini tanpa ditutupi,” jelasnya. (arf)

Siap Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor

PONTIANAK – Penahanan dua tersangka kasus suap proyek Pemda Bengkayang, Suryadman Gidot dan Aleksius, dipindahkan ke Pontianak. Keduanya tiba di Pontianak, Selasa (14/1) sore dengan dikawal oleh Jaksa Penuntut Umun KPK.

Sebelumnya, Gidot dan Aleksius ditahan KPK di Jakarta. Gidot dan Aleksius akan menjalani sidang perdana pada Kamis, 23 Januari 2020 pukul 09.00 di Pengadilan Tipikor Pontianak.

Keduanya ditempatkan di tahanan yang terpisah. Suryadman Gidot yang merupakan Bupati Bengkayang non aktif ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak. Sedangkan Aleksius, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Pontianak.

Setibanya di Rutan Klas IIA Pontianak, Suraydman Gidot langsung giring ke blok I 1 atau blok orientasi.

Kepala Rutan Kelas IIA Pontianak Muhammad Yani membenarkan adanya penitipan tahanan KPK tersebut. “Benar. Memang ada titipan tahanan KPK atas nama Suryadman Gidot,” katanya saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Hal serupa juga dibenarkan Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Farhan Hidayat. Menurut Farhan, tahanan KPK atas nama Aleksius tersebut tiba di Lapas Kelas IIA Pontianak sekitar pukul 13.00 dengan dikawal oleh JPU KPK dan pihak kejaksaan.

Baca Juga :  Artidjo-Albertina Masuk Kandidat Dewas KPK

“Untuk sementara ini, yang bersangkutan kami tempatkan di blok pengasingan. Yakni Blok F nomor 5,” kata Farhan.

Suryadman Gidot ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Pontianak, pada September 2019 lalu.

Selain Gidot, KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp360 juta dan menetapkan sejumlah tersangka. Diantaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius, dan sejumlah kontraktor swasta, antara lain, Nely Margaretha, Rodi, Pandus, Yosep alias Ateng, dan  Bun Si Fat alias Alut.

Saat ini keempat kontraktor swasta Rodi, Pandus, Ateng, dan  Bun Si Fat alias Alut, sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pontianak dan dituntut pidana dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan pada sidang tuntutan JPU, Selasa, 7 Januari 2020.

Keempatnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya yakni melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Strategi Boedjang Group Bertahan di Tengah Pandemi

Jaksa Penuntut Umum KPK, Luki Dwi Nugroho mengungkapkan, proses penuntutan yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, terutama dilakukan setelah tahap pembuktian perkara.

Dia menuturkan, terkait tuntutan yang dijatuhkan pada empat terdakwa sudah melalui pertimbangan semua aspek, termasuk modus pidana yang dilakukan oleh keempat terdakwa.

Hal senada juga diungkapkan Jaksa KPK lainnya, Taufiq Ibnugroho. Menurutnya, tuntutan yang dijatuhkan terhadap keempat terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan. Disisi lain, dia juga menyampaikan beberapa fakta persidangan yang disampaikan guna memberatkan terdakwa.

Dia menilai keempat terdakwa dalam kasus ini sudah cukup terbuka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara terkait pendapat kuasa hukum yang menyebut tuntutan yang diberikan kepada terdakwa tidak logis mengingat dalam hal ini keempatnya berposisi sebagai korban bukan sebagai pemberi suap, ia mengatakan pendapat tersebut sah-sah saja dan tetap akan ditampung sembari dilakukan pendalaman lagi.

“Karena dari pihak terdakwa tentu punya sudut pandang sendiri. Kalau dari kami, semua ini sudah melalui apa yang sudah diuraikan dalam fakta-fakta persidangan yang muncul sebelum ini tanpa ditutupi,” jelasnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/