alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Mupen dan Motor KB on the Road 2020

Status Pernikahan jadi Sorotan

Persoalan status pernikahan warga perbatasan perlu menjadi perhatian semua pihak. Tak jarang masyarakat di sana hanya menikah siri. Akibatnya, anak dari buah pernikahan tersebut akan susah mendapatkan akta kelahiran, sehingga berakibat panjang bagi kehidupan masyarakat.

MIRZA A. MUIN, Pontianak

DEMIKIAN sekelumit pesan yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji, saat melepas rombongan BKKBN, yang akan memberikan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada TKI yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit milik Malaysia, Sabtu (15/2).

Diungkapkan Gubernur bahwa Provinsi Kalbar memiliki jalur perbatasan sepanjang 972 kilometer, dengan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kondisinya, menurut dia, memang perlu banyak pembenahan. “Utamanya alur lalu lintas orang,” kata dia.

Yang menjadi sorotan orang nomor satu di Kalbar tersebut, terkait status pernikahan warga di perbatasan. Pasalnya, dia menambahkan, mereka yang melakukan praktik pernikahan seperti ini, ketika sudah memiliki anak, akan menemui kesulitan. Kesulitan tersebut, menurut dia, terjadi akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Baca Juga :  Tinjau Pelayanan KB MKJP di Sekayam

Diakui dia, persoalan masyarakat hanya menikah siri, masih ditemukan di perbatasan. Akibatnya, tak dipungkiri dia, anak dari hasil pernikahan tersebut akan susah mendapatkan akta kelahiran. Masalah tersebut dikhawatirkan dia, bisa berakibat panjang bagi kehidupan masyarakat. “Itulah pentingnya pencatatan perkawinan,” katanya.

Konsep desa mandiri yang diterapkan pemerintahannya, menjadi salah satu upaya mengentaskan hal tersebut. Ketika semua desa telah menjadi desa mandiri, harapan dia, akses kesehatan akan mudah didapatkan masyarakat. Dengan konsep desa mandiri, dia yakin, pelayanan KB juga akan mudah diimplementasikan. “Itu indikator dasar akses kesehatan, sehingga pelayanan KB akan mudah di dapatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan bahwa ada tiga program yang dijalankan mereka. Pertama, sebut dia, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Program pelayanan pada TKI yang dilakukan mereka ini menyasar ke salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia, di mana pekerjanya didominasi oleh warga negara Indonesia. “Dalam upayanya ini saya meminta dukungan Gubernur dan Forkopimda di jajaran, agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar,” katanya.

Baca Juga :  Kadin dan KNPI Kalbar Berikan Bantuan APD

Di hadapan Gubernur, Hasto menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang mesti menjadi perhatian adalah soal stunting. Pasalnya, persoalan yang satu inii, menurut dia, kaitannya erat dengan fisik. “Artinya tumbuh kembang berjalan tidak sempurna. Kemudian intelektualnya juga berpengaruh,” timpal dia.

Karena itu, dalam mengemban amanat dari BKKBN, ia ingin mewujudkan SDM baik dan berkualitas. “Caranya dengan menjaga jarak kehamilan antara anak satu dan kedua,” sarannya.

Dia juga mengungkapkan bahwa perjalanan layanan luar Pulau Jawa yang dilakukan ini adalah kali pertama di 2020. “Mudah-mudahan pelayanan yang diberikan berjalan maksimal dan semua petugas bisa sampai dengan selamat,” harapnya. (*)

Status Pernikahan jadi Sorotan

Persoalan status pernikahan warga perbatasan perlu menjadi perhatian semua pihak. Tak jarang masyarakat di sana hanya menikah siri. Akibatnya, anak dari buah pernikahan tersebut akan susah mendapatkan akta kelahiran, sehingga berakibat panjang bagi kehidupan masyarakat.

MIRZA A. MUIN, Pontianak

DEMIKIAN sekelumit pesan yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji, saat melepas rombongan BKKBN, yang akan memberikan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada TKI yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit milik Malaysia, Sabtu (15/2).

Diungkapkan Gubernur bahwa Provinsi Kalbar memiliki jalur perbatasan sepanjang 972 kilometer, dengan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kondisinya, menurut dia, memang perlu banyak pembenahan. “Utamanya alur lalu lintas orang,” kata dia.

Yang menjadi sorotan orang nomor satu di Kalbar tersebut, terkait status pernikahan warga di perbatasan. Pasalnya, dia menambahkan, mereka yang melakukan praktik pernikahan seperti ini, ketika sudah memiliki anak, akan menemui kesulitan. Kesulitan tersebut, menurut dia, terjadi akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Baca Juga :  Dua Anggota Dewan Ditahan, Diduga Tilep Dana Hibah Pembangunan Gereja

Diakui dia, persoalan masyarakat hanya menikah siri, masih ditemukan di perbatasan. Akibatnya, tak dipungkiri dia, anak dari hasil pernikahan tersebut akan susah mendapatkan akta kelahiran. Masalah tersebut dikhawatirkan dia, bisa berakibat panjang bagi kehidupan masyarakat. “Itulah pentingnya pencatatan perkawinan,” katanya.

Konsep desa mandiri yang diterapkan pemerintahannya, menjadi salah satu upaya mengentaskan hal tersebut. Ketika semua desa telah menjadi desa mandiri, harapan dia, akses kesehatan akan mudah didapatkan masyarakat. Dengan konsep desa mandiri, dia yakin, pelayanan KB juga akan mudah diimplementasikan. “Itu indikator dasar akses kesehatan, sehingga pelayanan KB akan mudah di dapatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan bahwa ada tiga program yang dijalankan mereka. Pertama, sebut dia, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Program pelayanan pada TKI yang dilakukan mereka ini menyasar ke salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia, di mana pekerjanya didominasi oleh warga negara Indonesia. “Dalam upayanya ini saya meminta dukungan Gubernur dan Forkopimda di jajaran, agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar,” katanya.

Baca Juga :  Kadin dan KNPI Kalbar Berikan Bantuan APD

Di hadapan Gubernur, Hasto menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang mesti menjadi perhatian adalah soal stunting. Pasalnya, persoalan yang satu inii, menurut dia, kaitannya erat dengan fisik. “Artinya tumbuh kembang berjalan tidak sempurna. Kemudian intelektualnya juga berpengaruh,” timpal dia.

Karena itu, dalam mengemban amanat dari BKKBN, ia ingin mewujudkan SDM baik dan berkualitas. “Caranya dengan menjaga jarak kehamilan antara anak satu dan kedua,” sarannya.

Dia juga mengungkapkan bahwa perjalanan layanan luar Pulau Jawa yang dilakukan ini adalah kali pertama di 2020. “Mudah-mudahan pelayanan yang diberikan berjalan maksimal dan semua petugas bisa sampai dengan selamat,” harapnya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/