alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, May 24, 2022

Pontianak Segera Miliki Perda Toleransi

PONTIANAK – Kota Pontianak akan segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat. Itu lantaran kini Rancangan Peraturan Daerah (Ranpenda) telah menjadi inisiatif Pemerintah Kota Pontianak dan akan segera dibahas oleh legislatif.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in mengatakan, naskah akademik ranperda tersebut akan segera dijadwalkan bersama Badan Pembentukan Perda yang dibahas lintas stakeholder. Setelah dibahas akan disosialisaiskan kepada tokoh masyarakat.

“Setelah itu baru diparipurnakan. Habis paripurna dikirim ke provinsi untuk dikoreksi bagian hukum, baru dikirim ke kementerian. Proses ini merupakan proses dari Ranperda mnejadi Perda” ujar saat kegiatan Multi Stakeholder Forum, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (16/2).

Pihaknya mengakui adanya dinamika internal antar anggota dewan terkait naskah akademik tersebut. Tetapi dinamika tersebut itu menurutnya hanya sebatas persepsi. “Nanti saya yang kawal. Pemahaman mengenai hal ini biar ahli yang menjelaskan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengapresiasi berbagai pihak yang mengawal proses lahirnya Ranperda ini. Baginya, payung hukum mengenai kehidupan toleransi diperlukan mengingat Kota Pontianak merupakan kota yang heterogen. Identitas yang beragam tersebut, baginya berpotensi memunculkan konflik di dalam masyarakat. 

Baca Juga :  Salatiga Berbagi Cerita Merawat Toleransi

“Dengan adanya payung hukum Perda toleransi ini, Pemerintah Kota Pontianak punya legalitas untuk bertindak cermat untuk mengantisipasi setiap ada riak-riak yang berdampak pada adanya potensi konflik sosial,” jelasnya.

Pihaknya sudah menyampaikan Ranperda tersebut kepada DPRD Kota Pontianak, dan tinggal menunggu waktu akan diparipurnakan. Pihaknya bersama legislatif pada intinya punya keinginan yang sama untuk mewujudkan Ranperda ini agar segera menjadi Perda.

Ketua Suar Asa Khatulistiwa (SAKA), Sri Wartati menilai masih ada bibit-bibit inteloransi yang tumbuh di Kota Pontianak. Sebagai contohnya, kata dia, adanya tindakan kriminalitas yang dalam perkembangannya bisa merembet ke konflik etnis ataupun konflik berbasis agama. 

“Keberagaman di dalam masyarakat merupakan ini sebenarnya menjadi modal untuk membangun dan lebih besar. Tapi kita harus akui bahwa kita punya titik rentan karena kita berbeda,” imbuhnya.

Baca Juga :  Untan dan DJKN Jalin Kerja Sama Pengelolaan Piutang

Asisten 3 Setda Provinsi Kalbar, Alfian berharap inisiasi untuk melahirkan Perda toleransi yang dilakukan oleh Kota Pontianak ini dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya di provinsi ini. 

“Seperti Kota Singkawang yang sudah menjadi kota toleran di Indonesia, mudah-mudahan Kota Pontianak bisa mencapai hal yang sama” ucapnya. 

Pihaknya mendukung lahirnya perda ini karena sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak menjadi cerminan Kalbar secara keseluruhan. Ranperda yang nantinya menjadi perda ini diharapkan menjadi sebuah kebijakan yang mengatur tata kehidupan bertoleransi dalam masyarakat. 

“Kota Pontianak punya masyarakat yang beragam identitas. Karena itu, komitmen ini harus benar-benar disinergikan dengan stakeholder yang ada apabila ingin menjadikan Kota Pontianak sebagai rumah bersama,” pungkasnya. (sti)

PONTIANAK – Kota Pontianak akan segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat. Itu lantaran kini Rancangan Peraturan Daerah (Ranpenda) telah menjadi inisiatif Pemerintah Kota Pontianak dan akan segera dibahas oleh legislatif.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in mengatakan, naskah akademik ranperda tersebut akan segera dijadwalkan bersama Badan Pembentukan Perda yang dibahas lintas stakeholder. Setelah dibahas akan disosialisaiskan kepada tokoh masyarakat.

“Setelah itu baru diparipurnakan. Habis paripurna dikirim ke provinsi untuk dikoreksi bagian hukum, baru dikirim ke kementerian. Proses ini merupakan proses dari Ranperda mnejadi Perda” ujar saat kegiatan Multi Stakeholder Forum, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (16/2).

Pihaknya mengakui adanya dinamika internal antar anggota dewan terkait naskah akademik tersebut. Tetapi dinamika tersebut itu menurutnya hanya sebatas persepsi. “Nanti saya yang kawal. Pemahaman mengenai hal ini biar ahli yang menjelaskan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengapresiasi berbagai pihak yang mengawal proses lahirnya Ranperda ini. Baginya, payung hukum mengenai kehidupan toleransi diperlukan mengingat Kota Pontianak merupakan kota yang heterogen. Identitas yang beragam tersebut, baginya berpotensi memunculkan konflik di dalam masyarakat. 

Baca Juga :  Satu Lagi Nakes Gugur Akibat Covid-19

“Dengan adanya payung hukum Perda toleransi ini, Pemerintah Kota Pontianak punya legalitas untuk bertindak cermat untuk mengantisipasi setiap ada riak-riak yang berdampak pada adanya potensi konflik sosial,” jelasnya.

Pihaknya sudah menyampaikan Ranperda tersebut kepada DPRD Kota Pontianak, dan tinggal menunggu waktu akan diparipurnakan. Pihaknya bersama legislatif pada intinya punya keinginan yang sama untuk mewujudkan Ranperda ini agar segera menjadi Perda.

Ketua Suar Asa Khatulistiwa (SAKA), Sri Wartati menilai masih ada bibit-bibit inteloransi yang tumbuh di Kota Pontianak. Sebagai contohnya, kata dia, adanya tindakan kriminalitas yang dalam perkembangannya bisa merembet ke konflik etnis ataupun konflik berbasis agama. 

“Keberagaman di dalam masyarakat merupakan ini sebenarnya menjadi modal untuk membangun dan lebih besar. Tapi kita harus akui bahwa kita punya titik rentan karena kita berbeda,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sinergisitas PLN-TNI Dorong Percepatan Pembangunan Kelistrikan di Kalbar

Asisten 3 Setda Provinsi Kalbar, Alfian berharap inisiasi untuk melahirkan Perda toleransi yang dilakukan oleh Kota Pontianak ini dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya di provinsi ini. 

“Seperti Kota Singkawang yang sudah menjadi kota toleran di Indonesia, mudah-mudahan Kota Pontianak bisa mencapai hal yang sama” ucapnya. 

Pihaknya mendukung lahirnya perda ini karena sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak menjadi cerminan Kalbar secara keseluruhan. Ranperda yang nantinya menjadi perda ini diharapkan menjadi sebuah kebijakan yang mengatur tata kehidupan bertoleransi dalam masyarakat. 

“Kota Pontianak punya masyarakat yang beragam identitas. Karena itu, komitmen ini harus benar-benar disinergikan dengan stakeholder yang ada apabila ingin menjadikan Kota Pontianak sebagai rumah bersama,” pungkasnya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/