alexametrics
26.7 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

PONTIANAK – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kalimantan Barat, menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Ketua koordinator wilayah, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kalimantan Barat, Suherman menilai peraturan itu mengebiri hak pekerja. Seperti diketahui, dalam aturan itu disebutkan Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun.

Sementara Jaminan Hari Tua ini merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

“JHT itu adalah hak buruh, peraturan yang dikeluarkan itu mengebiri hak pekerja,” kata Suherman di Pontianak, kemarin.

Suherman menilai kondisi itu akan menjadi beban bagi pekerja. Ia mencontohkan jika pekerja mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun. Sementara peserta membutuhkan uang tunai dari manfaat JHT untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan kembali.

Baca Juga :  Jokowi Minta Menaker Revisi JHT

“Bagaimana jika usia peserta saat di-PHK 30 tahun. Jika baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun maka harus menunggu 26 tahun baru kemudian mendapatkan nilai manfaat dari JHT,” tanya Suherman.

Suherman memahami jika maksud pemerintah dari peraturan tersebut agar peserta memiliki dana tabungan. Hanya saja jika peserta tidak bekerja lagi dalam kondisi yang normal yakni di usia 56 tahun. Pada kondisi itu, dilanjutkan peserta bisa langsung merasakan nilai manfaat dari program JHT.

“Bagaimana jika terkena PHK sebelum usia 56 tahun, jadi harus menunggu lagi baru mengambil nilai manfaat JHT. Itukan mengebiri. Itu kan hak uang pekerja buruh, kenapa pemerintah menahan,” terang Suherman.

Baca Juga :  SK Pelantikan Bupati Terpilih Belum Keluar, Plh Bupati Bakal Dijabat Sekda

Pemerintah dilanjutkan Suherman, semestinya tidak mengeluarkan peraturan yang memberatkan pekerja. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19, dimana pekerja banyak merasakan dampaknya. Mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja hingga pemangkasan gaji.

“Saat kondisi sedang tidak baik seperti sekarang, pemerintah jangan mengeluarkan peraturan yang menahan hak pekerja dan buruh. Sementara ketika pekerja di-PHK uang itu sangat dibutuhkan,” tukas Suherman.

“Jangan saat krisis seperti ini pemerintah malah mengorbankan pekerja buruh terus.Pemerintah harus membuka hati, jangan pekerja buruh jadi objek yang hak-hak dikebiri,” pinta Suherman. (mse)

PONTIANAK – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kalimantan Barat, menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Ketua koordinator wilayah, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kalimantan Barat, Suherman menilai peraturan itu mengebiri hak pekerja. Seperti diketahui, dalam aturan itu disebutkan Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun.

Sementara Jaminan Hari Tua ini merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

“JHT itu adalah hak buruh, peraturan yang dikeluarkan itu mengebiri hak pekerja,” kata Suherman di Pontianak, kemarin.

Suherman menilai kondisi itu akan menjadi beban bagi pekerja. Ia mencontohkan jika pekerja mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun. Sementara peserta membutuhkan uang tunai dari manfaat JHT untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan kembali.

Baca Juga :  Pemerintah Geser JHT lantaran Ada JKP

“Bagaimana jika usia peserta saat di-PHK 30 tahun. Jika baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun maka harus menunggu 26 tahun baru kemudian mendapatkan nilai manfaat dari JHT,” tanya Suherman.

Suherman memahami jika maksud pemerintah dari peraturan tersebut agar peserta memiliki dana tabungan. Hanya saja jika peserta tidak bekerja lagi dalam kondisi yang normal yakni di usia 56 tahun. Pada kondisi itu, dilanjutkan peserta bisa langsung merasakan nilai manfaat dari program JHT.

“Bagaimana jika terkena PHK sebelum usia 56 tahun, jadi harus menunggu lagi baru mengambil nilai manfaat JHT. Itukan mengebiri. Itu kan hak uang pekerja buruh, kenapa pemerintah menahan,” terang Suherman.

Baca Juga :  Jokowi Minta Menaker Revisi JHT

Pemerintah dilanjutkan Suherman, semestinya tidak mengeluarkan peraturan yang memberatkan pekerja. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19, dimana pekerja banyak merasakan dampaknya. Mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja hingga pemangkasan gaji.

“Saat kondisi sedang tidak baik seperti sekarang, pemerintah jangan mengeluarkan peraturan yang menahan hak pekerja dan buruh. Sementara ketika pekerja di-PHK uang itu sangat dibutuhkan,” tukas Suherman.

“Jangan saat krisis seperti ini pemerintah malah mengorbankan pekerja buruh terus.Pemerintah harus membuka hati, jangan pekerja buruh jadi objek yang hak-hak dikebiri,” pinta Suherman. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/