alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

BPSDM Kalbar Gelar Bimtek Sistem Informasi Pelayanan Publik

PONTIANAK- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat (Kalbar) Suprianus Herman membuka kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kalbar, Selasa (16/3). Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi ASN di bidang pelayanan publik itu diikuti oleh para ASN yang bertugas sebagai admin SIPP.

Dalam kesempatan itu, Suprianus Herman mengungkapkan bahwa pelayanan publik merupakan proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. “Pelayanan publik berarti memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan,” ungkapnya.

Di era demokratisasi saat ini, menurutnya diperlukan adanya marwah pemerintah yang melayani, dimana pelayanan publik menjadi ruhnya. Pelayanan publik dikatakan dia dituntut lebih suportif, dengan mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Idealnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik, dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi. “Sehingga masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju,” terangnya.

Baca Juga :  Suriansyah-Edi Penasehat, Yuliansyah Siap Lanjutkan Estafet Kepemimpinan

Herman sapaan akrabnya mengakui, saat ini telah terjadi peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah pusat juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Semisal dengan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan publik serta Sistem Informasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. “Kesemuanya itu bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Selain itu di era globalisasi lanjut dia, tuntutan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik harus disertai dengan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpatisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Baca Juga :  Kiprah Yayasan Pontianak Plus Sejak 2005, Kembalikan Fungsi Sosial Orang dengan HIV

Salah satu kesungguhan pemerintah dalam upaya penyediaan informasi publik telah dilakukan dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional. Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional maka diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui kegiatan Bimtek tersebut berlangsung mulai Selasa (16/3) hingga Kamis (18/3). Diharapkan selama mengikuti kegiatan ini para peserta dapat serius, disiplin dan maksimal. Jadi tidak hanya sekedar pemenuhan tuntutan penugasan dari pimpinan tetapi mampu belajar secara bersungguh-sungguh.**

PONTIANAK- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat (Kalbar) Suprianus Herman membuka kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kalbar, Selasa (16/3). Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi ASN di bidang pelayanan publik itu diikuti oleh para ASN yang bertugas sebagai admin SIPP.

Dalam kesempatan itu, Suprianus Herman mengungkapkan bahwa pelayanan publik merupakan proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. “Pelayanan publik berarti memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan,” ungkapnya.

Di era demokratisasi saat ini, menurutnya diperlukan adanya marwah pemerintah yang melayani, dimana pelayanan publik menjadi ruhnya. Pelayanan publik dikatakan dia dituntut lebih suportif, dengan mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Idealnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik, dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi. “Sehingga masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju,” terangnya.

Baca Juga :  Dukung Pencegahan Covid-19, MPC PP Pontianak Bagi-bagi Masker

Herman sapaan akrabnya mengakui, saat ini telah terjadi peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah pusat juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Semisal dengan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan publik serta Sistem Informasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. “Kesemuanya itu bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Selain itu di era globalisasi lanjut dia, tuntutan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik harus disertai dengan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpatisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Baca Juga :  Kiprah Yayasan Pontianak Plus Sejak 2005, Kembalikan Fungsi Sosial Orang dengan HIV

Salah satu kesungguhan pemerintah dalam upaya penyediaan informasi publik telah dilakukan dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional. Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional maka diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui kegiatan Bimtek tersebut berlangsung mulai Selasa (16/3) hingga Kamis (18/3). Diharapkan selama mengikuti kegiatan ini para peserta dapat serius, disiplin dan maksimal. Jadi tidak hanya sekedar pemenuhan tuntutan penugasan dari pimpinan tetapi mampu belajar secara bersungguh-sungguh.**

Most Read

Artikel Terbaru

/