alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

THR Bisa Dibayar Cicil

PONTIANAK – Sebanyak 24 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) untuk lebaran tahun ini. Pejabat eselon II itu di antara kepala dinas, badan, staff ahli hingga asisten.

“Surat dari Kementerian Keuangan bahwa eselon I dan II tidak mendapat THR tahun ini. Termasuk pejabat eselon 2, salah satunya kepala OPD,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Multi Juto Batarendro di Pontianak, kemarin.

Secara total ada 4.993 pegawai di Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah itu kemudian dikurangi 24 pejabat eselon 2 yang tidak menerima THR berdasarkan edaran dari Kementerian Keuangan.

“Besarannya sesuai dengan gaji yang mereka terima,” kata Multi.

Multi menambahkan THR itu akan dicairkan pada Jumat (15/5). “Selambat-lambatnya hingga sore ini,” sebut Multi. Ia berharap THR yang diterima ASN itu bisa dimanfaatkan dengan baik di tengah masa Pandemi Covid-19. “Manfaatkan sebaik-baiknya untuk persiapan lebaran,” pesan Multi.

Di lain tempat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk THR, yakni pembayarannya kepada para pekerja bisa dengan cara dicicil. Ini berdasarkan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2020 pemberian tunjangan hari raya (THR) harus tetap dibayarkan meski ditengah pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Tenaga Ahli KSP, Bahas Infrastruktur hingga Berbagai Isu Aktual Daerah

Bahkan pembayaran THR bisa ditunda dengan catatan ada kesepakatan antarpekerja dan perusahaan. “Bila tidak mampu maka bisa dibayarkan secara bertahap atau menunda waktu pembayaran, karena perusahaan tetap berkewajiban membayarkan THR kepada pekerjanya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak Junaidi di Pontianak, kemarin.

Junaidi mengakui hingga saat ini sejumlah perusahaan sudah melaporkan kondisi keuangan di tengah wabah Covid-19. Dari laporan itu perusahaan meminta pertimbangan soal pembayaran THR.

Ia mengaku belum menerima laporan perusahaaan yang tetap tidak membayarkan THR meskipun kondisi keuangannya stabil. Jika itu diterjadi, Junaidi meminta pekerja untuk melapor.

“Laporkan langsung ke DPMTK-PTSP Pontianak,” pinta Junaidi.

Junaidi menambahkan jika itu terjadi pemerintah akan menjadi mediator. Pihaknya akan menyelidiki. Termasuk melihat kemampuan keuangan perusahaan dalam membayarkan THR. Proses itupun melibatkan akuntan publik untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan.

Junaidi terus mengimba seluruh perusahaan menaati Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. “Jangan sembunyi di balik surat edaran tersebut,” tegas Junaidi.

Sementara itu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) membuka posko bagi pekerja yang ingin mengadukan persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya. Posko itu dibuka posko itu H-7 hingga H+7 Idulfitri.

Baca Juga :  Komisioner KI : Kalbar Masuk Provinsi Informatif

“Kami buka posko itu di kabupaten/kota hingga di tingkat provinsi,” kata Koordinator Wilayah KSBSI Suherman di Pontianak, kemarin.

Suherman meminta pekerja untuk melapor jika tidak mendapatkan THR tahun ini. Dari laporan itu. “Dari laporan itu, kami akan input datanya untuk ditindaklanjuti,” ucap Suherman.

Ia menambahkan meski Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan edaran tentang kelonggaran pembayaran THR tpai bukan berarti perusahaan tidak membayar karena merupakan hak normatif yang harus diterima pekerja.

Suherman berharap meski dengan adanya ederan itu perusahaan tetap dapat memberikan THR secara utuh. “Tapi kalau yang benar-benar terdampak covid juga tidak bisa memaksa karena kondisi dan ini tentunya harus dikomunikasikan antara pihak perusahaan dengan karyawan,” kata Suherman.

Ia juga meminta agar perusahaan terbuka terhadap karyawan jika membayar dengan mencicil. Namun jangan dijadikan alasan bagi perusahaan yang mampu untuk melakukan pencicilan THR.

“Oleh karena itu peran pengawas sangat dibutuhkan dalam mengawal pemnayaran THR lebaran tahun ini,” tukas Suherman. (mse)

PONTIANAK – Sebanyak 24 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) untuk lebaran tahun ini. Pejabat eselon II itu di antara kepala dinas, badan, staff ahli hingga asisten.

“Surat dari Kementerian Keuangan bahwa eselon I dan II tidak mendapat THR tahun ini. Termasuk pejabat eselon 2, salah satunya kepala OPD,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Multi Juto Batarendro di Pontianak, kemarin.

Secara total ada 4.993 pegawai di Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah itu kemudian dikurangi 24 pejabat eselon 2 yang tidak menerima THR berdasarkan edaran dari Kementerian Keuangan.

“Besarannya sesuai dengan gaji yang mereka terima,” kata Multi.

Multi menambahkan THR itu akan dicairkan pada Jumat (15/5). “Selambat-lambatnya hingga sore ini,” sebut Multi. Ia berharap THR yang diterima ASN itu bisa dimanfaatkan dengan baik di tengah masa Pandemi Covid-19. “Manfaatkan sebaik-baiknya untuk persiapan lebaran,” pesan Multi.

Di lain tempat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk THR, yakni pembayarannya kepada para pekerja bisa dengan cara dicicil. Ini berdasarkan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2020 pemberian tunjangan hari raya (THR) harus tetap dibayarkan meski ditengah pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Komisioner KI : Kalbar Masuk Provinsi Informatif

Bahkan pembayaran THR bisa ditunda dengan catatan ada kesepakatan antarpekerja dan perusahaan. “Bila tidak mampu maka bisa dibayarkan secara bertahap atau menunda waktu pembayaran, karena perusahaan tetap berkewajiban membayarkan THR kepada pekerjanya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak Junaidi di Pontianak, kemarin.

Junaidi mengakui hingga saat ini sejumlah perusahaan sudah melaporkan kondisi keuangan di tengah wabah Covid-19. Dari laporan itu perusahaan meminta pertimbangan soal pembayaran THR.

Ia mengaku belum menerima laporan perusahaaan yang tetap tidak membayarkan THR meskipun kondisi keuangannya stabil. Jika itu diterjadi, Junaidi meminta pekerja untuk melapor.

“Laporkan langsung ke DPMTK-PTSP Pontianak,” pinta Junaidi.

Junaidi menambahkan jika itu terjadi pemerintah akan menjadi mediator. Pihaknya akan menyelidiki. Termasuk melihat kemampuan keuangan perusahaan dalam membayarkan THR. Proses itupun melibatkan akuntan publik untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan.

Junaidi terus mengimba seluruh perusahaan menaati Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. “Jangan sembunyi di balik surat edaran tersebut,” tegas Junaidi.

Sementara itu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) membuka posko bagi pekerja yang ingin mengadukan persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya. Posko itu dibuka posko itu H-7 hingga H+7 Idulfitri.

Baca Juga :  Izin Pesta Nikah Bakal Terbit

“Kami buka posko itu di kabupaten/kota hingga di tingkat provinsi,” kata Koordinator Wilayah KSBSI Suherman di Pontianak, kemarin.

Suherman meminta pekerja untuk melapor jika tidak mendapatkan THR tahun ini. Dari laporan itu. “Dari laporan itu, kami akan input datanya untuk ditindaklanjuti,” ucap Suherman.

Ia menambahkan meski Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan edaran tentang kelonggaran pembayaran THR tpai bukan berarti perusahaan tidak membayar karena merupakan hak normatif yang harus diterima pekerja.

Suherman berharap meski dengan adanya ederan itu perusahaan tetap dapat memberikan THR secara utuh. “Tapi kalau yang benar-benar terdampak covid juga tidak bisa memaksa karena kondisi dan ini tentunya harus dikomunikasikan antara pihak perusahaan dengan karyawan,” kata Suherman.

Ia juga meminta agar perusahaan terbuka terhadap karyawan jika membayar dengan mencicil. Namun jangan dijadikan alasan bagi perusahaan yang mampu untuk melakukan pencicilan THR.

“Oleh karena itu peran pengawas sangat dibutuhkan dalam mengawal pemnayaran THR lebaran tahun ini,” tukas Suherman. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/