alexametrics
25.6 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Kesultanan Pontianak Ajukan Saksi dan Bukti

Didampingi 23 Pengacara, Kembali Datangi Mapolda Kalbar

PONTIANAK – Kesultanan Pontianak kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Senin (15/6) pagi. Diwakili Syarif Mahmud Alkadrie, kedatangan mereka untuk menindaklanjuti surat pengaduan atas pernyataan video AM Hendropriyono yang menyebutkan Sultan Hamid II sebagai pengkhianat bangsa yang beredar di kanal Youtube.

Dalam kesempatan itu, Syarif Mahmud didampingi  23 pengacara. “Hari ini saya memberikan keterangan lanjutan atas surat pengaduan kami pada Sabtu, kemarin,” kata Syarif Mahmud Alkadrie di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, kemarin.

Menurut Mahmud, pernyataan yang dilontarkan Hendropriyono itu telah menyinggung keluarga besar Kesultanan Pontianak. “Saya sebagai Pangeran Sri Negera Kesultanan Pontianak, tidak terima dengan pernyataan yang dibuat oleh Hendropriyono. Apa yang ungkapkan saudara Hendropriyono sangat melukai hati kami,” katanya.

Mahmud menyatakan, pihaknya akan menghadirkan dua orang saksi dari Yayasan Sultan Hamid II, sekaligus menyerahkan bukti tentang sejarah Sultan Hamid II. “Besok dua saksi lagi, dari Yayasan Sultan Hamid II. Sekaligus menyerahkan barang bukti,” lanjutnya.

Sebagai kerabat Kesultanan Pontianak, ia berharap aparat kepolisian menindak tegas Hendropriyono sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Saya minta, aparat penegak hukum, bawa Hendropriyono ke meja hijau untuk diadili se-adil-adilnya. Ini sudah penghinaan, melukai hati kami,” harapnya.

Disinggung video tersebut sebagai upaya penjegalan usulan gelar pahlawan, menurut Mahmud, usulan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hamid II, bukan sesuatu hal penting. Baginya dan keluarga besar Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II, adalah Sultan Pontianak yang sosoknya dihargai dan dicintai. Sultan Hamid II, kata Mahmud, sangat berjasa pada Republik Indonesia.

“Bagi saya dan keluarga besar, gelar pahlawan Sultan Hamid II itu tidak terlalu penting, memang beliau banyak jasanya untuk Republik Indonesia. Tapi, yang penting bagi kami, adalah beliau adalah Sultan Pontianak,” tegasnya.

Baca Juga :  209 Nakes Telah Divaksin

Sementara itu perwakilan penasehat hukum yang ditunjuk Syarif Mahmud,  Daniel Tangkau mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhkan kepada aparat kepolisian untuk menangani kasus tersebut.

“Prosedur hukum sudah kami jalani. Kami Lapor. Selanjutnya untuk pembutian, kami serahkan kepada pihak kepolisian. Silakan polisi menyidik masalah ini. Dudukkan permasalahan hukum ini dengan benar. Kami percayakan kepada polisi,” kata Daniel.

“Dan siapapun yang terlibat, silakan diselidiki. Di dalam video itu sudah jelas. Apa benar itu peryataan Hendropriyono? Siapa yang mengupload dan siapa yang memviralkan, sudah sangat jelas. Sesuai dengan UU ITE,” pungkasnya.

Sebelumnya, Yayasan Sultan Hamid II membantah pernyataan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono yang menuding Sultan Hamid II “pengkhianat bangsa”.

Ketua Yayasan Sultan Hamid II Pontianak Anshari Damyati dalam pernyataan sikapnya menegaskan pernyataan Hendropriyono itu sangat menyinggung hati masyarakat Kalbar.

“Pernyataan atau opini yang dikeluarkan oleh Hendropriyono melalui media sosial sangat tidak bijak dan tidak tepat, karena Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar. Meski, akhirnya ia dipenjara 10 tahun atas tuduhan berkomplot melakukan penyerangan bersama Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin Westerling di masa Revolusi Nasional Indonesia,” ungkapnya.

Sultan Hamid II dinilai sangat berjasa terhadap bangsa ini, karena karyanya sebagai pencipta lambang negara.

“Sebagai perancang lambang negara, Sultan Hamid II telah diusulkan agar mendapat gelar kepahlawanan sejak tahun 2016 hingga 2019, namun usulan itu selalu dijegal. Padahal segala persyaratan sudah dipenuhi, mulai dari kajian ilmiah, seminar hingga persyaratan administrasi sudah disampaikan ke Kementerian Sosial,” katanya.

Alasan penolakan karena Sultan Hamid II masih dianggap terlibat dengan Westerling, kemudian Sultan Hamid II masih diragukan sebagai perancang lambang negara secara tunggal.

Baca Juga :  Laksanakan Muscam Kecamatan, Golkar Pontianak Mulai Bangun Kekuatan

“Kami nyatakan, bahwa faktanya adalah ada masukan dari Soekarno, dari KH Dewantara, dan lain-lain. Artinya, mereka memberi masukan dalam proses pematangan atau penyempurnaan lambang negara itu, namun perancang tetaplah satu, yaitu, Sultan Hamid II itulah faktanya,” ujarnya.

Dia pun membantah tuduhan Hendropriyono yang menyebutkan ada upaya politisasi sejarah bangsa di balik pengajuan nama Sultan Hamid II sebagai pahlawan bangsa.

“Selama ini, kami tidak pernah melakukan upaya politisasi sejarah bangsa, yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia, yakni meluruskan yang kusut atau lainnya,” katanya.

Usulan pengajuan gelar kepahlawanan untuk Sultan Hamid II lahir berdasarkan fakta yang diungkap secara penelitian, dan fakta-fakta ilmiah juga harus diakui, katanya.

“Faktanya, Sultan Hamid adalah perancang lambang negara yang sudah diakui oleh semuanya dan rasa nasionalisme Sultan Hamid begitu besar dan pantas sebagai pejuang Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menyampaikan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan terkait laporan dari Syarif Mahmud tersebut.

“Saat ini kami laporannya sudah terima, dan Ditkrimsus masih akan mempelajari kasus ini, karena baru satu orang saksi yang kita periksa, dan barang bukti pun beluma ada yang kita sita, dan kita akan koordinasi intens dengan pelapor untuk melengkapi kesaksian dan alat bukti serta keterangan lain,’’katanya.

Kemudian, lanjut Donny, setelah dirasa berbagai ketarangan dan alat bukti mencukupi, maka pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status dari kasus tersebut.

“Nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan status lebih lanjut untuk kasus ini. Kita di Ditreskrimsus akan mempelajari dulu semua kelengkapan unsur – unsur yang diperlukan dalam suatu proses pidana, itu kita coba lengkapi dulu,” tutupnya. (arf)

Didampingi 23 Pengacara, Kembali Datangi Mapolda Kalbar

PONTIANAK – Kesultanan Pontianak kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Senin (15/6) pagi. Diwakili Syarif Mahmud Alkadrie, kedatangan mereka untuk menindaklanjuti surat pengaduan atas pernyataan video AM Hendropriyono yang menyebutkan Sultan Hamid II sebagai pengkhianat bangsa yang beredar di kanal Youtube.

Dalam kesempatan itu, Syarif Mahmud didampingi  23 pengacara. “Hari ini saya memberikan keterangan lanjutan atas surat pengaduan kami pada Sabtu, kemarin,” kata Syarif Mahmud Alkadrie di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, kemarin.

Menurut Mahmud, pernyataan yang dilontarkan Hendropriyono itu telah menyinggung keluarga besar Kesultanan Pontianak. “Saya sebagai Pangeran Sri Negera Kesultanan Pontianak, tidak terima dengan pernyataan yang dibuat oleh Hendropriyono. Apa yang ungkapkan saudara Hendropriyono sangat melukai hati kami,” katanya.

Mahmud menyatakan, pihaknya akan menghadirkan dua orang saksi dari Yayasan Sultan Hamid II, sekaligus menyerahkan bukti tentang sejarah Sultan Hamid II. “Besok dua saksi lagi, dari Yayasan Sultan Hamid II. Sekaligus menyerahkan barang bukti,” lanjutnya.

Sebagai kerabat Kesultanan Pontianak, ia berharap aparat kepolisian menindak tegas Hendropriyono sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Saya minta, aparat penegak hukum, bawa Hendropriyono ke meja hijau untuk diadili se-adil-adilnya. Ini sudah penghinaan, melukai hati kami,” harapnya.

Disinggung video tersebut sebagai upaya penjegalan usulan gelar pahlawan, menurut Mahmud, usulan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hamid II, bukan sesuatu hal penting. Baginya dan keluarga besar Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II, adalah Sultan Pontianak yang sosoknya dihargai dan dicintai. Sultan Hamid II, kata Mahmud, sangat berjasa pada Republik Indonesia.

“Bagi saya dan keluarga besar, gelar pahlawan Sultan Hamid II itu tidak terlalu penting, memang beliau banyak jasanya untuk Republik Indonesia. Tapi, yang penting bagi kami, adalah beliau adalah Sultan Pontianak,” tegasnya.

Baca Juga :  Laksanakan Muscam Kecamatan, Golkar Pontianak Mulai Bangun Kekuatan

Sementara itu perwakilan penasehat hukum yang ditunjuk Syarif Mahmud,  Daniel Tangkau mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhkan kepada aparat kepolisian untuk menangani kasus tersebut.

“Prosedur hukum sudah kami jalani. Kami Lapor. Selanjutnya untuk pembutian, kami serahkan kepada pihak kepolisian. Silakan polisi menyidik masalah ini. Dudukkan permasalahan hukum ini dengan benar. Kami percayakan kepada polisi,” kata Daniel.

“Dan siapapun yang terlibat, silakan diselidiki. Di dalam video itu sudah jelas. Apa benar itu peryataan Hendropriyono? Siapa yang mengupload dan siapa yang memviralkan, sudah sangat jelas. Sesuai dengan UU ITE,” pungkasnya.

Sebelumnya, Yayasan Sultan Hamid II membantah pernyataan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono yang menuding Sultan Hamid II “pengkhianat bangsa”.

Ketua Yayasan Sultan Hamid II Pontianak Anshari Damyati dalam pernyataan sikapnya menegaskan pernyataan Hendropriyono itu sangat menyinggung hati masyarakat Kalbar.

“Pernyataan atau opini yang dikeluarkan oleh Hendropriyono melalui media sosial sangat tidak bijak dan tidak tepat, karena Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar. Meski, akhirnya ia dipenjara 10 tahun atas tuduhan berkomplot melakukan penyerangan bersama Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin Westerling di masa Revolusi Nasional Indonesia,” ungkapnya.

Sultan Hamid II dinilai sangat berjasa terhadap bangsa ini, karena karyanya sebagai pencipta lambang negara.

“Sebagai perancang lambang negara, Sultan Hamid II telah diusulkan agar mendapat gelar kepahlawanan sejak tahun 2016 hingga 2019, namun usulan itu selalu dijegal. Padahal segala persyaratan sudah dipenuhi, mulai dari kajian ilmiah, seminar hingga persyaratan administrasi sudah disampaikan ke Kementerian Sosial,” katanya.

Alasan penolakan karena Sultan Hamid II masih dianggap terlibat dengan Westerling, kemudian Sultan Hamid II masih diragukan sebagai perancang lambang negara secara tunggal.

Baca Juga :  Kirim 49 Sampel untuk Uji Laboratorium

“Kami nyatakan, bahwa faktanya adalah ada masukan dari Soekarno, dari KH Dewantara, dan lain-lain. Artinya, mereka memberi masukan dalam proses pematangan atau penyempurnaan lambang negara itu, namun perancang tetaplah satu, yaitu, Sultan Hamid II itulah faktanya,” ujarnya.

Dia pun membantah tuduhan Hendropriyono yang menyebutkan ada upaya politisasi sejarah bangsa di balik pengajuan nama Sultan Hamid II sebagai pahlawan bangsa.

“Selama ini, kami tidak pernah melakukan upaya politisasi sejarah bangsa, yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia, yakni meluruskan yang kusut atau lainnya,” katanya.

Usulan pengajuan gelar kepahlawanan untuk Sultan Hamid II lahir berdasarkan fakta yang diungkap secara penelitian, dan fakta-fakta ilmiah juga harus diakui, katanya.

“Faktanya, Sultan Hamid adalah perancang lambang negara yang sudah diakui oleh semuanya dan rasa nasionalisme Sultan Hamid begitu besar dan pantas sebagai pejuang Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menyampaikan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan terkait laporan dari Syarif Mahmud tersebut.

“Saat ini kami laporannya sudah terima, dan Ditkrimsus masih akan mempelajari kasus ini, karena baru satu orang saksi yang kita periksa, dan barang bukti pun beluma ada yang kita sita, dan kita akan koordinasi intens dengan pelapor untuk melengkapi kesaksian dan alat bukti serta keterangan lain,’’katanya.

Kemudian, lanjut Donny, setelah dirasa berbagai ketarangan dan alat bukti mencukupi, maka pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status dari kasus tersebut.

“Nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan status lebih lanjut untuk kasus ini. Kita di Ditreskrimsus akan mempelajari dulu semua kelengkapan unsur – unsur yang diperlukan dalam suatu proses pidana, itu kita coba lengkapi dulu,” tutupnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/