alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Midji Targetkan APBD Tembus Rp7 Triliun

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 sebesar Rp3,82 triliun dari pemerintah pusat. Angka tersebut diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Sutarmidji memperkirakan APBD Kalbar 2020 bisa mencapai Rp6,3 triliun. “Ada kenaikan Rp900 miliar dibanding 2019,” kata Midji, Jumat (15/11).

Pihaknya akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah. Pada 2023, APBD Kabar ditargetkan bisa menembus Rp7 triliun. “Insyallah akan tercapai,” katanya.

Pengamat Ekonomi Untan, Eddy Suratman mengungkapkan, ada beberapa cara yang bisa ditempuh Pemprov Kalbar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau diperhatikan dana perimbangan (Pemprov Kalbar) angkanya sekitar Rp3,8 triliun (2020). Kalau diperhatikan yang terbesar adalah Dana Alokasi Uumum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ungkapnya.

Masing-masing jenis penerimaan dari dana perimbangan tersebut menurutnya bisa dioptimalkan. Jika DAU hanya akan naik sesuai formula yang proporsional dan sudah baku, Eddy mengatakan peningkatan yang bisa dioptimalkan ada di DAK dan Dana Bagi Hasil. “Saya menyoroti DAK, sebenarnya sangat mungkin naik, karena DAK fisik sangat diperlukan untuk Kalbar yang wilayahnya luas. Di sampiang wilayahnya luas, sebagian besar juga masih tertinggal infrastrukturnya,” ujar Eddy.

Baca Juga :  Menuju Dua Tahun Kepemimpinan Midji-Norsan, Jalan Rusak Jadi PR  

Kondisi itu, menurutnya, bisa menjadi dasar untuk berkomunikasi dengan pusat agar mau mengalokasikan DAK fisik yang lebih besar. Jika di tahun 2020 DAK fisik untuk Pemprov Kalbar hanya sebesar Rp433 miliar, bukan tidak mungkin ke depan bisa ditingkatkan menjadi di atas Rp500 miliar bahkan Rp1 triliun.

Kemudian selain itu, yang juga bisa dioptimalkan adalah dana bagi hasil. Terdiri dari dua, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Ia melihat dana bagi hasil SDA masih sangat rendah. Padahal Kalbar memiliki sumber SDA yang berlimpah mulai dari perkebunan sampai pertambangan khsusnya bauksit.

“Itu yang didapatkan rasanya sekitar Rp44 miliar, rasanya terlau kecil untuk daerah yang hasil alamnya besar,” ucapnya.

Eddy menyarankan Pemprov berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Agar ada peningkatan dalam dana bagi hasil SDA. Cara yang dilakukan ada dua langkah, pertama meminta kenaikan tarif. “Saya ambil contoh bauksit, itu seingat saya tarif PNBP 3,5 persen, itu sesuai Perpres, tentu untuk ukuran sekarang kecil. Kita bisa minta kenaikan tarif tujuh persen sampai 10 persen,” sarannya.

Baca Juga :  Prodi D3 Teknik Informatika Gelar FGD Sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer

Lalu yang kedua sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Di pasal 14 diatur pertambangan umum, termasuk bauksit membagi penerimaannya 20 persen untuk pusat dan 80 persen untuk daerah.

Pemprov bisa meminta UU direvisi agar pembagiannya dibalik, provinsi dapat 20 persen dan pusat yang 16 persen. Dengan demikian jika itu bisa diperjuangan akan ada dua manfaat yang bisa diambil. Pertama dengan tarif yang naik maka penerimaan meningkat, serta dari penerimaan  yang meningkat bagi hasilnya juga meningkat.

“Kalau itu terjadi maka APBD di Kalbar bisa meningkat, karena ada peningkatan bagi hasil SDA,” ucapnya. (bar)

 

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 sebesar Rp3,82 triliun dari pemerintah pusat. Angka tersebut diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Sutarmidji memperkirakan APBD Kalbar 2020 bisa mencapai Rp6,3 triliun. “Ada kenaikan Rp900 miliar dibanding 2019,” kata Midji, Jumat (15/11).

Pihaknya akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah. Pada 2023, APBD Kabar ditargetkan bisa menembus Rp7 triliun. “Insyallah akan tercapai,” katanya.

Pengamat Ekonomi Untan, Eddy Suratman mengungkapkan, ada beberapa cara yang bisa ditempuh Pemprov Kalbar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau diperhatikan dana perimbangan (Pemprov Kalbar) angkanya sekitar Rp3,8 triliun (2020). Kalau diperhatikan yang terbesar adalah Dana Alokasi Uumum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ungkapnya.

Masing-masing jenis penerimaan dari dana perimbangan tersebut menurutnya bisa dioptimalkan. Jika DAU hanya akan naik sesuai formula yang proporsional dan sudah baku, Eddy mengatakan peningkatan yang bisa dioptimalkan ada di DAK dan Dana Bagi Hasil. “Saya menyoroti DAK, sebenarnya sangat mungkin naik, karena DAK fisik sangat diperlukan untuk Kalbar yang wilayahnya luas. Di sampiang wilayahnya luas, sebagian besar juga masih tertinggal infrastrukturnya,” ujar Eddy.

Baca Juga :  Wilmar Group Kalbar Serahkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng

Kondisi itu, menurutnya, bisa menjadi dasar untuk berkomunikasi dengan pusat agar mau mengalokasikan DAK fisik yang lebih besar. Jika di tahun 2020 DAK fisik untuk Pemprov Kalbar hanya sebesar Rp433 miliar, bukan tidak mungkin ke depan bisa ditingkatkan menjadi di atas Rp500 miliar bahkan Rp1 triliun.

Kemudian selain itu, yang juga bisa dioptimalkan adalah dana bagi hasil. Terdiri dari dua, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Ia melihat dana bagi hasil SDA masih sangat rendah. Padahal Kalbar memiliki sumber SDA yang berlimpah mulai dari perkebunan sampai pertambangan khsusnya bauksit.

“Itu yang didapatkan rasanya sekitar Rp44 miliar, rasanya terlau kecil untuk daerah yang hasil alamnya besar,” ucapnya.

Eddy menyarankan Pemprov berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Agar ada peningkatan dalam dana bagi hasil SDA. Cara yang dilakukan ada dua langkah, pertama meminta kenaikan tarif. “Saya ambil contoh bauksit, itu seingat saya tarif PNBP 3,5 persen, itu sesuai Perpres, tentu untuk ukuran sekarang kecil. Kita bisa minta kenaikan tarif tujuh persen sampai 10 persen,” sarannya.

Baca Juga :  Menuju Dua Tahun Kepemimpinan Midji-Norsan, Jalan Rusak Jadi PR  

Lalu yang kedua sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Di pasal 14 diatur pertambangan umum, termasuk bauksit membagi penerimaannya 20 persen untuk pusat dan 80 persen untuk daerah.

Pemprov bisa meminta UU direvisi agar pembagiannya dibalik, provinsi dapat 20 persen dan pusat yang 16 persen. Dengan demikian jika itu bisa diperjuangan akan ada dua manfaat yang bisa diambil. Pertama dengan tarif yang naik maka penerimaan meningkat, serta dari penerimaan  yang meningkat bagi hasilnya juga meningkat.

“Kalau itu terjadi maka APBD di Kalbar bisa meningkat, karena ada peningkatan bagi hasil SDA,” ucapnya. (bar)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/