alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

KSOP akan Tertibkan Alur Kapuas

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak berencana melakukan penertibkan dokumen kapal di alur Sungai Kapuas. Rencana penertiban ini akan dilakukan secara gabungan melibatkan banyak pihak.

ARIEF NUGROHO, Pontianak

KEPALA KSOP Kelas II Pontianak Totok Mukarto memastikan upaya mereka ini juga telah mendapat dukungan dari Badan Intelejen Daerah Kalbar dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, saat berkunjung ke Kantor KSOP Kelas II Pontianak, beberapa waktu lalu. Dijelaskan Totok, kunjungan tersebut sekaligus penyelarasan dan sinkronisasi aturan terkait alur Sungai Kapuas.

Pertemuan tersebut juga merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas dalam menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pusat dan daerah. Selain itu, pertemuan juga membahas tentang antisipasi potensi kerawanan terkait dengan pelanggaran aturan sepanjang alur Kapuas, baik terkait TUKS maupun perizinan kapal.

“Rencananya ke depan kami akan melakukan operasi gabungan guna penertiban pelanggaran, demi keselamatan pelayaran serta mencegah ternjadinya potensi kerawanan, khususnya penyelundupan orang dan barang ilegal yang masuk melalui alur Kapuas,” katanya, kemarin.

Sebelumnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak menggelar sosialisasi secara virtual tentang peraturan terkait kewenangan penertiban dokumen pelayaran yang melibatkan Dinas Perhubungan daerah dan pelaku jasa pelayaran. Sosialisasi itu menghadirkan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dit KPLP) dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Dit Kapel).

“Intinya, sosialiasi ini, kami mendapatkan arahan, petunjuk, serta pedoman. Peraturan mana yang berlaku pada saat ini agar bisa menjadikan pedoman, sehingga tidak membingungkan dan tidak menjadi tumpang tindih,” jelasnya. Dijelaskan dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi tugas dan fungsinya di masing-masing kewenangan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Yang mana, lanjut Totok, di dalam item pemerintah kota/kabupaten dan provinsi, salah satu kewenangannya memberikan izin usaha angkutan laut di daerah, dan ada beberapa item sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang menjadi kewenangannya di daerah. Ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi kembali antarlembaga/instansi, untuk mempelajari lebih dalam, sehingga muncul satu kesepakatan dalam melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Baca Juga :  Wagub Kalbar Lintasi Jalan Rusak di Kayong Utara

“Semua ini tidak ada lain bertujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat maritime di Kalimanan Karat,” tegasnya.

Dalam sosialisaisi itu, Totok juga mengklarifikasi aktivitas penertiban dokumen pelayaran yang dilakukan beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat itu pihaknya hanya melakukan operasi sosialiasi penertiban, bukan penegakan hukum. “Artinya kalau penertiban itu tidak ada memberikan sanksi. Kalau penegakan hukum kami memberikan sanksi yang melanggar kita pidanakan. Tapi kalau penertiban itu tidak ada sanksi,” tegasnya.

Diakui Totok, dalam penertiban tersebut, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan pada dokumen yang dimiliki nakhoda atau pelaku jasa pelayaran. Dalam operasi yang dilakukan sebanyak dua kali itu, pihaknya menemukan sebuah kapal yang tidak memiliki surat izin gerak. Ada pula tugboat yang menarik tongkang yang surat persetujuan berlayar (SPB)-nya dikeluarkan oleh KSOP, namun didapati dia jika tugboat-nya dikeluarkan oleh dinas terkait. “Jelas ini bermasalah. Untuk itu, kami ingin mengurai satu persatu,” bebernya.

Baca Juga :  Satgas Temukan Lagi Kasus Covid-19 di Bioskop

Hasil penertiban itu, pihaknya telah mengamankan sejumlah dokumen dan mamanggil nakhoda maupun pemilik atau pengguna jasa pelayaran. “Namun, hingga detik ini, mereka tidak ada yang datang,” bebernya.

Sebelumnya, tim gabungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kelas I Tanjung Priok melakukan penertiban penertiban dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran di daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pontianak, Jumat (6/11). Selain melakukan penertiban tersebut, KSOP Pontianak dan KPLP melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi SPOG (surat persetujuan olah gerak) dan SPB (surat persetujuan berlayar) terhadap kapal di atas 7 Gross Ton (GT).

Dalam operasi itu, tim gabungan melakukan pemeriksaan dokumen sejumlah tugboat di antaranya Tugboat KM Erna IV, Tongkang Mas 08, Tugboat Citra, dan Tugboat Cipta Karya yang bersandar maupun yang berlayar di wilayah Pelabuhan Pontianak. Dalam pemeriksaan dokumen itu, petugas menemukan ketidaklengkapan dokumen, sertifikat alat keselamatan, dan sertifikat kelengkapan radio. Tim juga menemukan dokumen pelayaran yang dikeluarkan oleh instansi lain, yang seharusnya dokumen itu dikeluarkan oleh Kantor KSOP Pontianak. (*)

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak berencana melakukan penertibkan dokumen kapal di alur Sungai Kapuas. Rencana penertiban ini akan dilakukan secara gabungan melibatkan banyak pihak.

ARIEF NUGROHO, Pontianak

KEPALA KSOP Kelas II Pontianak Totok Mukarto memastikan upaya mereka ini juga telah mendapat dukungan dari Badan Intelejen Daerah Kalbar dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, saat berkunjung ke Kantor KSOP Kelas II Pontianak, beberapa waktu lalu. Dijelaskan Totok, kunjungan tersebut sekaligus penyelarasan dan sinkronisasi aturan terkait alur Sungai Kapuas.

Pertemuan tersebut juga merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas dalam menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pusat dan daerah. Selain itu, pertemuan juga membahas tentang antisipasi potensi kerawanan terkait dengan pelanggaran aturan sepanjang alur Kapuas, baik terkait TUKS maupun perizinan kapal.

“Rencananya ke depan kami akan melakukan operasi gabungan guna penertiban pelanggaran, demi keselamatan pelayaran serta mencegah ternjadinya potensi kerawanan, khususnya penyelundupan orang dan barang ilegal yang masuk melalui alur Kapuas,” katanya, kemarin.

Sebelumnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak menggelar sosialisasi secara virtual tentang peraturan terkait kewenangan penertiban dokumen pelayaran yang melibatkan Dinas Perhubungan daerah dan pelaku jasa pelayaran. Sosialisasi itu menghadirkan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dit KPLP) dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Dit Kapel).

“Intinya, sosialiasi ini, kami mendapatkan arahan, petunjuk, serta pedoman. Peraturan mana yang berlaku pada saat ini agar bisa menjadikan pedoman, sehingga tidak membingungkan dan tidak menjadi tumpang tindih,” jelasnya. Dijelaskan dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi tugas dan fungsinya di masing-masing kewenangan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Yang mana, lanjut Totok, di dalam item pemerintah kota/kabupaten dan provinsi, salah satu kewenangannya memberikan izin usaha angkutan laut di daerah, dan ada beberapa item sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang menjadi kewenangannya di daerah. Ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi kembali antarlembaga/instansi, untuk mempelajari lebih dalam, sehingga muncul satu kesepakatan dalam melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Baca Juga :  Fakta Baru PT SRD, Bukan Pinjol Melainkan Penagih Utang

“Semua ini tidak ada lain bertujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat maritime di Kalimanan Karat,” tegasnya.

Dalam sosialisaisi itu, Totok juga mengklarifikasi aktivitas penertiban dokumen pelayaran yang dilakukan beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat itu pihaknya hanya melakukan operasi sosialiasi penertiban, bukan penegakan hukum. “Artinya kalau penertiban itu tidak ada memberikan sanksi. Kalau penegakan hukum kami memberikan sanksi yang melanggar kita pidanakan. Tapi kalau penertiban itu tidak ada sanksi,” tegasnya.

Diakui Totok, dalam penertiban tersebut, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan pada dokumen yang dimiliki nakhoda atau pelaku jasa pelayaran. Dalam operasi yang dilakukan sebanyak dua kali itu, pihaknya menemukan sebuah kapal yang tidak memiliki surat izin gerak. Ada pula tugboat yang menarik tongkang yang surat persetujuan berlayar (SPB)-nya dikeluarkan oleh KSOP, namun didapati dia jika tugboat-nya dikeluarkan oleh dinas terkait. “Jelas ini bermasalah. Untuk itu, kami ingin mengurai satu persatu,” bebernya.

Baca Juga :  Satgas Temukan Lagi Kasus Covid-19 di Bioskop

Hasil penertiban itu, pihaknya telah mengamankan sejumlah dokumen dan mamanggil nakhoda maupun pemilik atau pengguna jasa pelayaran. “Namun, hingga detik ini, mereka tidak ada yang datang,” bebernya.

Sebelumnya, tim gabungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kelas I Tanjung Priok melakukan penertiban penertiban dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran di daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pontianak, Jumat (6/11). Selain melakukan penertiban tersebut, KSOP Pontianak dan KPLP melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi SPOG (surat persetujuan olah gerak) dan SPB (surat persetujuan berlayar) terhadap kapal di atas 7 Gross Ton (GT).

Dalam operasi itu, tim gabungan melakukan pemeriksaan dokumen sejumlah tugboat di antaranya Tugboat KM Erna IV, Tongkang Mas 08, Tugboat Citra, dan Tugboat Cipta Karya yang bersandar maupun yang berlayar di wilayah Pelabuhan Pontianak. Dalam pemeriksaan dokumen itu, petugas menemukan ketidaklengkapan dokumen, sertifikat alat keselamatan, dan sertifikat kelengkapan radio. Tim juga menemukan dokumen pelayaran yang dikeluarkan oleh instansi lain, yang seharusnya dokumen itu dikeluarkan oleh Kantor KSOP Pontianak. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/