alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Hendri vs KPU Masih Berseteru

PONTIANAK—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sudah menggelar sidang lanjutan yakni pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di ruang sidang DKPP Rabu (13/11) sekitar pukul 13.30 Wib.

Sidang yang disiarkan langsung melalui medsos facebook merupakan penggadu dari Hendri Makaluas (Anggota DPRD Kalbar) dengan memberikan kuasa kepada Hanfi Fajri SH, Zulham Effendi SH, Dwi Ratna Maharani SH, Nita Puspita Sari SH dengan Suhono SH.

Sementara pihak teradu dari Komisioner KPU Republik Indonesia (RI) adalah
Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Viryan Azis, Hasyim Ashari, Evi Novita Ginting. Mereka adalah Ketua dengan Anggota KPU RI.

Pihak teradu lainnya yakni Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yakni Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo dengan Zainab. Mereka adalah Ketua bersama Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Persidangan kali ini langsung dibawah empat hakim. Mereka adalah pimpinan dengan anggota majelis hakim dari DKPP RI sendiri. Dr. Harjono merupakan Ketua DKPP RI. Sementara, Profesor Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati dengan Profesor Muhammad adalah anggota DKPP RI.

Proses persidangan yang disiarkan live selama selama 11 menit, 38 detik berlangsung aman dan tertib. Majelis hakim tampak membacakan amanat persoalan. Semuanya tampak menjelaskan secara seksama.

Persoalan sendiri bermula dari pencabutan Hendri Makaluasc sebagai caleg Gerindra nomor urut 1 dari dapil 6 (Sanggau-Sekadau) dengan seterunya, Cok Hendri Ramapon nomor urut 7 bersama KPU Kalbar. KPU Kalbar membuat keputusan baru yakni membatalkan keputusan pleno terbuka tanggal 5 September 2019 dan menetapkan nama Cok Hendri Ramapon masuk daftar yang akan dilantik.

Baca Juga :  Pontianak Ditunjuk Jadi Kota Bebas Pungli

Berita Acara pembatalan bernomor 29/PL.01-9-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Pembatalan Rapat Pleno Terbuka KPU Kalbar Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019. Isinya pada hari Rabu 11 September 2019 di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta dihadiri Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kalbar telah melaksanakan Pembatalan Rapat Pleno Terbuka KPU Kalbar tindaklanjut Putusan Bawaslu RI.

KPU Kalbar beranggapan bahwa keputusan Bawaslu RI waktu itu bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 154-02-20/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 serta menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kalbar, sesuai amar putusan MK dan melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf 1 dan pasal 17 huruf n UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Rapat Pleno KPU Kalbar.

Berita Acara Pembatalan Pleno Terbuka tertanggal 5 September 2019 oleh KPU Kalbar, Komisioner sempat direspon keras Bawaslu Provinsi Kalbar melalui Faisal Riza. Waktu itu bahkan Bawaslu Provinsi Kalbar menjawab sama sekali tak mengetahui keputusan terbaru KPU Kalbar yang sudah pleno ulang di Jakarta.

KPU Kalbar memang melakukan pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 48/PL.01.9-Kpt/61/prov/IX/2019 tentang perubahan atas keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalbar dalam Pemilu 2019.

Hal ini tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 yang ditandatangani Ketua KPU Kalbar Ramdan, di Jakarta pada 11 September 2019 silam.
Bermula dari kesalahan tersebut, Hendri Makaluasc kemudian melakukan pengaduan hingga ke DKPP RI dan sudah berproses persidangan selama dua kali. Yang dilaporkan adalah KPU RI dan KPU Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Pendidikan Kader Kembalikan Kejayaan Golkar Pontianak

Terkait sidang lanjutan yang digelar di DKPP RI hari ini (kemarin), Divisi Hukum KPU Kalbar, Mujiyo menjawab bahwa KPU Kalbar menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan sudah menyampaikan seluruh data secara rigit (lengkap) kepada DKPP. “Apapun hasil diputuskan di DKPPRI, kami (KPU Kalbar) akan terima,” ujarnya.

Mujiwo bercerita awalnya data dipermasahkan adalah hasil pleno. Hanya memang sebenarnya KPU Kalbar sudah menyampaikan sejumlah bukti bersama data rigit. Apalagi ada keputusan ada amar putusan MK bernomor 154-02-20/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 yakni penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kalbar. ”Terjemahan kami (KPU), memang Hendri Cok Ramapon harus dilantik sesuai keputusan MK itu. Kami melaksanakan keputusan MK bersama plus minus seperti digugat sekarang,” ujarnya.

Mujiwo menambahkan bahwa sidang lanjutan DKPP RI berkenaan dengan Penyelenggara Pemilu. Dipersidangan nantinya dilihat proses dari awal hingga akhir. Apakah melakukan kesalahan atau tidak. Pastinya KPU Kalbar sudah menyampaikan keputusan seadil-adilnya. “Jadi ya kami (KPU Kalbar) mengikuti saja. Ini sidang kedua. Tidak tahu kapan selesainya tergantung majelis hakim di DKPP RI,” ucap dia.(den)

PONTIANAK—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sudah menggelar sidang lanjutan yakni pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di ruang sidang DKPP Rabu (13/11) sekitar pukul 13.30 Wib.

Sidang yang disiarkan langsung melalui medsos facebook merupakan penggadu dari Hendri Makaluas (Anggota DPRD Kalbar) dengan memberikan kuasa kepada Hanfi Fajri SH, Zulham Effendi SH, Dwi Ratna Maharani SH, Nita Puspita Sari SH dengan Suhono SH.

Sementara pihak teradu dari Komisioner KPU Republik Indonesia (RI) adalah
Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Viryan Azis, Hasyim Ashari, Evi Novita Ginting. Mereka adalah Ketua dengan Anggota KPU RI.

Pihak teradu lainnya yakni Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yakni Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo dengan Zainab. Mereka adalah Ketua bersama Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Persidangan kali ini langsung dibawah empat hakim. Mereka adalah pimpinan dengan anggota majelis hakim dari DKPP RI sendiri. Dr. Harjono merupakan Ketua DKPP RI. Sementara, Profesor Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati dengan Profesor Muhammad adalah anggota DKPP RI.

Proses persidangan yang disiarkan live selama selama 11 menit, 38 detik berlangsung aman dan tertib. Majelis hakim tampak membacakan amanat persoalan. Semuanya tampak menjelaskan secara seksama.

Persoalan sendiri bermula dari pencabutan Hendri Makaluasc sebagai caleg Gerindra nomor urut 1 dari dapil 6 (Sanggau-Sekadau) dengan seterunya, Cok Hendri Ramapon nomor urut 7 bersama KPU Kalbar. KPU Kalbar membuat keputusan baru yakni membatalkan keputusan pleno terbuka tanggal 5 September 2019 dan menetapkan nama Cok Hendri Ramapon masuk daftar yang akan dilantik.

Baca Juga :  KPU Bengkayang Langsungkan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten

Berita Acara pembatalan bernomor 29/PL.01-9-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Pembatalan Rapat Pleno Terbuka KPU Kalbar Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019. Isinya pada hari Rabu 11 September 2019 di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta dihadiri Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kalbar telah melaksanakan Pembatalan Rapat Pleno Terbuka KPU Kalbar tindaklanjut Putusan Bawaslu RI.

KPU Kalbar beranggapan bahwa keputusan Bawaslu RI waktu itu bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 154-02-20/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 serta menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kalbar, sesuai amar putusan MK dan melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf 1 dan pasal 17 huruf n UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Rapat Pleno KPU Kalbar.

Berita Acara Pembatalan Pleno Terbuka tertanggal 5 September 2019 oleh KPU Kalbar, Komisioner sempat direspon keras Bawaslu Provinsi Kalbar melalui Faisal Riza. Waktu itu bahkan Bawaslu Provinsi Kalbar menjawab sama sekali tak mengetahui keputusan terbaru KPU Kalbar yang sudah pleno ulang di Jakarta.

KPU Kalbar memang melakukan pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 48/PL.01.9-Kpt/61/prov/IX/2019 tentang perubahan atas keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalbar dalam Pemilu 2019.

Hal ini tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 yang ditandatangani Ketua KPU Kalbar Ramdan, di Jakarta pada 11 September 2019 silam.
Bermula dari kesalahan tersebut, Hendri Makaluasc kemudian melakukan pengaduan hingga ke DKPP RI dan sudah berproses persidangan selama dua kali. Yang dilaporkan adalah KPU RI dan KPU Kalimantan Barat.

Baca Juga :  KPU Kalbar  Ingatkan Prokes Pilkada Di Tengah Covid-19

Terkait sidang lanjutan yang digelar di DKPP RI hari ini (kemarin), Divisi Hukum KPU Kalbar, Mujiyo menjawab bahwa KPU Kalbar menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan sudah menyampaikan seluruh data secara rigit (lengkap) kepada DKPP. “Apapun hasil diputuskan di DKPPRI, kami (KPU Kalbar) akan terima,” ujarnya.

Mujiwo bercerita awalnya data dipermasahkan adalah hasil pleno. Hanya memang sebenarnya KPU Kalbar sudah menyampaikan sejumlah bukti bersama data rigit. Apalagi ada keputusan ada amar putusan MK bernomor 154-02-20/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 yakni penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kalbar. ”Terjemahan kami (KPU), memang Hendri Cok Ramapon harus dilantik sesuai keputusan MK itu. Kami melaksanakan keputusan MK bersama plus minus seperti digugat sekarang,” ujarnya.

Mujiwo menambahkan bahwa sidang lanjutan DKPP RI berkenaan dengan Penyelenggara Pemilu. Dipersidangan nantinya dilihat proses dari awal hingga akhir. Apakah melakukan kesalahan atau tidak. Pastinya KPU Kalbar sudah menyampaikan keputusan seadil-adilnya. “Jadi ya kami (KPU Kalbar) mengikuti saja. Ini sidang kedua. Tidak tahu kapan selesainya tergantung majelis hakim di DKPP RI,” ucap dia.(den)

Most Read

Pemkot Genjot Kepesertaan JKN

Awali Musim dengan Kemenangan

Ironi Pangan di Negeri Lumbung Padi

Artikel Terbaru

/