alexametrics
32.8 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Selamat Hari Kesadaran Nasional

HARI ini setiap bulannya diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kesadaran Nasional. Untuk memperingatinya, oleh sejumlah instansi pemerintahan digelar upacara bendera.

Kegiatan upacara bendera ini sendiri merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Indonesia Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kesadaran nasional, tanggung jawab, pengabdian, dan disiplin pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, sehingga perlu untuk menyelenggarakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan di semua instansi pemerintah, bank-bank pemerintah dan badan-badan usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi itu sendiri ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung RI, para gubernur, para sekretaris jenderal lembaga tertinggi/tinggi negara, para kepala/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, dan para pimpinan bank pemerintah dan badan usaha milik negara. Kepada mereka diinstruksikan bahwa penyelenggaraan upacara digelar tanggal 17 setiap bulannya. Namun jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, penyelenggaraannya diadakan pada hari kerja berikutnya.

Sejumlah literatur menyebutkan, upacara bendera ini digelar sebagai momentum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memantapkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Bicara tentang ASN, istilah ini dimulai ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dijelaskan bahwa pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Baca Juga :  Satu Lagi Pekerja Positif Covid-19

Secara kelembagaan, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN; Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

Baca Juga :  Dorong UMKM Lokal Jadi Lokomotif Pembangunan Ekonomi

Nah, sementara di Kalbar sendiri, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dari situs bkd.kalbarprov.go.id dijelaskan bahwa BKD adalah lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar. Saat ini, BKD Kalbar dikepalai oleh Ani Sofian.

Di sejumlah kabupaten/kota di Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah berganti nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sementara di Kabupaten Sambas yang menambahkan kata Aparatur Daerah (AD), sehingga menjadi BKPSDMAD. (*)

HARI ini setiap bulannya diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kesadaran Nasional. Untuk memperingatinya, oleh sejumlah instansi pemerintahan digelar upacara bendera.

Kegiatan upacara bendera ini sendiri merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Indonesia Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kesadaran nasional, tanggung jawab, pengabdian, dan disiplin pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, sehingga perlu untuk menyelenggarakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan di semua instansi pemerintah, bank-bank pemerintah dan badan-badan usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi itu sendiri ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung RI, para gubernur, para sekretaris jenderal lembaga tertinggi/tinggi negara, para kepala/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, dan para pimpinan bank pemerintah dan badan usaha milik negara. Kepada mereka diinstruksikan bahwa penyelenggaraan upacara digelar tanggal 17 setiap bulannya. Namun jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, penyelenggaraannya diadakan pada hari kerja berikutnya.

Sejumlah literatur menyebutkan, upacara bendera ini digelar sebagai momentum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memantapkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Bicara tentang ASN, istilah ini dimulai ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dijelaskan bahwa pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Baca Juga :  Lawan KORUPSI !!! Bersama BPJAMSOSTEK Pontianak.

Secara kelembagaan, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN; Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

Baca Juga :  Satu Lagi Pekerja Positif Covid-19

Nah, sementara di Kalbar sendiri, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dari situs bkd.kalbarprov.go.id dijelaskan bahwa BKD adalah lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar. Saat ini, BKD Kalbar dikepalai oleh Ani Sofian.

Di sejumlah kabupaten/kota di Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah berganti nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sementara di Kabupaten Sambas yang menambahkan kata Aparatur Daerah (AD), sehingga menjadi BKPSDMAD. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/