alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

70 Persen Migor untuk Kalbar, Wilmar Produksi 500 Ton Perhari

PONTIANAK –  Langkanya minyak goreng di Kalimantan Barat disebabnya oleh berbagai hal. Salah satunya adalah panic buying di tataran masyarakat. Hal itu diungkapkan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro usai meninjau produksi dan rencana distribusi minyak goreng sawit di PT. Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, bersama sejumlah pejabat dan kepala dinas, Rabu (16/3).

“Yang menyebabkan langka, masyarakat panik. Kemudian membeli minyak goreng secara berlebihan,” katanya, kemarin.

Panic buying adalah pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan takut berlebih. Tindakan membeli produk atau komoditas tertentu dalam jumlah besar ini karena ketakutan tiba-tiba akan kekurangan atau kenaikan harga pada barang tersebut.

Sebelum melakukan peninjauan proses produksi dan rencana distribusi, Kapolda menggelar rapat singkat dengan manajemen PT. Wilmar Cahaya Indonesia. Dari rapat itu, kata Suryanbodo, pihaknya menemukan fakta bahwa PT. Wilmar selaku produsen minyak goreng kelapa sawit di Kalimantan Barat, sebelumnya hanya menyediakan 30 persen pemenuhan minyak goreng di Kalbar. Sementara 70 persen lainnya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di luar Kalbar.

“Tapi sekarang sudah dibalik. 70 persen untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Kalbar, sedangkan 30 persen untuk luar Kalbar,” beber Suryanbodo.

Dikatakan Suryanbodo, strategi ini dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan maupun kekosongan minyak goreng di Kalimantan Barat, akibat kendala distribusi maupun faktor produksi.

“Jadi, selama ini ada hambatan. Dan hambatannya bervariasi, karena tidak bisa masuk, karena cuaca, atau faktor produksi. Sehingga strategi harus dibalik. 70 persen untuk Kalbar, dan 30 persen untuk luar Kalbar,” jelasnya.

“Dengan seperti ini diharapkan tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng,” sambungnya.

Untuk perubahan harga, kata Suryanbodo, sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, sehingga dirinya berharap produsen minyak goreng bisa menyesuaikan.

Demikian juga operasi pasar. Selama masyarakat memerlukan, akan tetap dilaksanakan operasi pasar.

Sementara, Kepala Cabang PT. Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, Muhammad Erwin mengatakan, pihaknya mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal mengisi kekosongan minyak goreng di Kalimantan Barat, sehingga bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi.

Erwin mengatakan, saat ini pihaknya mampu memproduksi antara 400-500 ton perhari, tergantung kualitas CPO yang dihasilkan.

“Dari 400-500 ton itu, full hasil produksi kami untuk lokal. Prioritas kami mengisi kekosongan yang ada di Kalbar. Baik itu berupa curah, kemasan sederhana kemasan premium, maupun industri. Kami full support untuk memenhui kebutuhan di Pontianak dan Kalimantan Barat,” jelasnya.

Kendati demikian, Erwin mengaku, dari 70 persen hasil produksi tersebut, belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan minyak goreng di Kalimantan Barat, terutama di daerah-daerah yang pinggiran.

Baca Juga :  Minyak Goreng Masih Langka Sejak Beberapa Bulan di Pasar Mempawah

Sehingga, pihaknya perlu dukungan tekanan dan mitra produsen minta goreng yang belakangan mulai mengalami kendala.

“Sasaran kami adalah masyarakat dan industri UMKM. Perlu memang dibantu oleh para rekanan yang produsen minyak goreng yang kami lihat belakangan agak on off suplainya di Kalbar. Karena mereka berproduksi di luar Kalbar,” bebernya.

Erwin mengaku, pada Maret 2022 ini PT. Wilmar telah memproduksi 10 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. “Sehingga kenaikan produksi cukup signifikan dibandingkan bulan Januari dan Februari,” kata dia.

Erwin mengatakan, selain panic buying, kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi juga sedikit banyak dipengaruhi kenaikan harga CPO global, yang tidak dibarengi dengan kurangnya suplai bahan baku.

“Bisa jadi karena memang harga CPO saat ini sedang mengalami kenaikan, namun suplai agak kurang di Kalbar,” lanjutnya.

Terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) terbaru, pihaknya akan menyesuaikan. Yakni harga minyak curah sekitar Rp14 ribu, kemasan sederhana Rp 20.000. Namun demikian, pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa.

“Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,” kata Puan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka.

Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus.

“Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,” kata Puan.

Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.

“Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi,” ucap Puan.

DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI.

“Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini,” katanya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Baca Juga :  Tanggapi Aspirasi Mahasiswa, Usul PTPN Fokus Produksi Migor

“Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022,” kata mantan Menko PMK ini.

Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022.

“Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan,” ucapnya.

Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Ikut Mekanisme Pasar

Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) mengungkapkan harga minyak goreng kemasan atau premium akan mengikuti harga keekonomian atau mekanisme pasar.

“Jadi untuk minyak goreng kemasan nanti ikut harga keekonomian artinya melihat atau mengikuti harga market dan kita lepas di pasar,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam peninjauan distribusi minyak goreng curah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu.

Arief menjelaskan bahwa karena kemarin ada selisih harga dari ritel modern yakni Rp14.000, kemudian di level pasar tradisional tidak bisa dikontrol bersama-sama, sehingga inilah yang menyebabkan stok dari ritel modern selalu menimbulkan rush atau panic buying.

Kemudian juga ada beberapa oknum yang memang membeli, lalu beberapa minyak goreng ada yang masuk ke pasar tradisional.

“Artinya ini yang harus bisa kita atur bersama-sama, kita buat supaya seimbang atau balance antara ritel modern dan juga di pasar tradisional,” kata Arief.

Maka dari itu hal yang paling penting adalah bekerjasama dengan para pedagang pasar, sehingga rantai pasok minyak goreng ini benar dan teman-teman pedagang masih berjualan serta mendapatkan keuntungan dibandingkan tidak melibatkan mereka dan langsung menjual kepada masyarakat itu juga tidak benar.

Rencana harga minyak goreng kemasan akan mengikuti mekanisme pasar, karena mempertimbangkan masyarakat bawah yang membutuhkan minyak goreng curah. Hal ini harus dijaga oleh pemerintah. Kalau untuk minyak goreng kemasan atau premium nanti biarkan mengikuti mekanisme harga pasar.

“Makanya yang penting minyak goreng curah yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah ini yang kita harus buat harga eceran tertingginya (HET) dan kita harus jaga, bukan harga untuk minyak goreng premium atau kemasannya. Biarkan nanti masyarakat memilih mana minyak goreng yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Kepala NFA. (arf/ant)

PONTIANAK –  Langkanya minyak goreng di Kalimantan Barat disebabnya oleh berbagai hal. Salah satunya adalah panic buying di tataran masyarakat. Hal itu diungkapkan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro usai meninjau produksi dan rencana distribusi minyak goreng sawit di PT. Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, bersama sejumlah pejabat dan kepala dinas, Rabu (16/3).

“Yang menyebabkan langka, masyarakat panik. Kemudian membeli minyak goreng secara berlebihan,” katanya, kemarin.

Panic buying adalah pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan takut berlebih. Tindakan membeli produk atau komoditas tertentu dalam jumlah besar ini karena ketakutan tiba-tiba akan kekurangan atau kenaikan harga pada barang tersebut.

Sebelum melakukan peninjauan proses produksi dan rencana distribusi, Kapolda menggelar rapat singkat dengan manajemen PT. Wilmar Cahaya Indonesia. Dari rapat itu, kata Suryanbodo, pihaknya menemukan fakta bahwa PT. Wilmar selaku produsen minyak goreng kelapa sawit di Kalimantan Barat, sebelumnya hanya menyediakan 30 persen pemenuhan minyak goreng di Kalbar. Sementara 70 persen lainnya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di luar Kalbar.

“Tapi sekarang sudah dibalik. 70 persen untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Kalbar, sedangkan 30 persen untuk luar Kalbar,” beber Suryanbodo.

Dikatakan Suryanbodo, strategi ini dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan maupun kekosongan minyak goreng di Kalimantan Barat, akibat kendala distribusi maupun faktor produksi.

“Jadi, selama ini ada hambatan. Dan hambatannya bervariasi, karena tidak bisa masuk, karena cuaca, atau faktor produksi. Sehingga strategi harus dibalik. 70 persen untuk Kalbar, dan 30 persen untuk luar Kalbar,” jelasnya.

“Dengan seperti ini diharapkan tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng,” sambungnya.

Untuk perubahan harga, kata Suryanbodo, sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, sehingga dirinya berharap produsen minyak goreng bisa menyesuaikan.

Demikian juga operasi pasar. Selama masyarakat memerlukan, akan tetap dilaksanakan operasi pasar.

Sementara, Kepala Cabang PT. Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, Muhammad Erwin mengatakan, pihaknya mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal mengisi kekosongan minyak goreng di Kalimantan Barat, sehingga bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi.

Erwin mengatakan, saat ini pihaknya mampu memproduksi antara 400-500 ton perhari, tergantung kualitas CPO yang dihasilkan.

“Dari 400-500 ton itu, full hasil produksi kami untuk lokal. Prioritas kami mengisi kekosongan yang ada di Kalbar. Baik itu berupa curah, kemasan sederhana kemasan premium, maupun industri. Kami full support untuk memenhui kebutuhan di Pontianak dan Kalimantan Barat,” jelasnya.

Kendati demikian, Erwin mengaku, dari 70 persen hasil produksi tersebut, belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan minyak goreng di Kalimantan Barat, terutama di daerah-daerah yang pinggiran.

Baca Juga :  Wilmar Group Kalbar Serahkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng

Sehingga, pihaknya perlu dukungan tekanan dan mitra produsen minta goreng yang belakangan mulai mengalami kendala.

“Sasaran kami adalah masyarakat dan industri UMKM. Perlu memang dibantu oleh para rekanan yang produsen minyak goreng yang kami lihat belakangan agak on off suplainya di Kalbar. Karena mereka berproduksi di luar Kalbar,” bebernya.

Erwin mengaku, pada Maret 2022 ini PT. Wilmar telah memproduksi 10 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. “Sehingga kenaikan produksi cukup signifikan dibandingkan bulan Januari dan Februari,” kata dia.

Erwin mengatakan, selain panic buying, kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi juga sedikit banyak dipengaruhi kenaikan harga CPO global, yang tidak dibarengi dengan kurangnya suplai bahan baku.

“Bisa jadi karena memang harga CPO saat ini sedang mengalami kenaikan, namun suplai agak kurang di Kalbar,” lanjutnya.

Terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) terbaru, pihaknya akan menyesuaikan. Yakni harga minyak curah sekitar Rp14 ribu, kemasan sederhana Rp 20.000. Namun demikian, pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa.

“Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,” kata Puan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka.

Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus.

“Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,” kata Puan.

Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.

“Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi,” ucap Puan.

DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI.

“Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini,” katanya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Baca Juga :  Dewan Kalbar Apresiasi Pembangunan Duplikasi JK I, Harusnya Tuntas Tahun 2022

“Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022,” kata mantan Menko PMK ini.

Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022.

“Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan,” ucapnya.

Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Ikut Mekanisme Pasar

Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) mengungkapkan harga minyak goreng kemasan atau premium akan mengikuti harga keekonomian atau mekanisme pasar.

“Jadi untuk minyak goreng kemasan nanti ikut harga keekonomian artinya melihat atau mengikuti harga market dan kita lepas di pasar,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam peninjauan distribusi minyak goreng curah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu.

Arief menjelaskan bahwa karena kemarin ada selisih harga dari ritel modern yakni Rp14.000, kemudian di level pasar tradisional tidak bisa dikontrol bersama-sama, sehingga inilah yang menyebabkan stok dari ritel modern selalu menimbulkan rush atau panic buying.

Kemudian juga ada beberapa oknum yang memang membeli, lalu beberapa minyak goreng ada yang masuk ke pasar tradisional.

“Artinya ini yang harus bisa kita atur bersama-sama, kita buat supaya seimbang atau balance antara ritel modern dan juga di pasar tradisional,” kata Arief.

Maka dari itu hal yang paling penting adalah bekerjasama dengan para pedagang pasar, sehingga rantai pasok minyak goreng ini benar dan teman-teman pedagang masih berjualan serta mendapatkan keuntungan dibandingkan tidak melibatkan mereka dan langsung menjual kepada masyarakat itu juga tidak benar.

Rencana harga minyak goreng kemasan akan mengikuti mekanisme pasar, karena mempertimbangkan masyarakat bawah yang membutuhkan minyak goreng curah. Hal ini harus dijaga oleh pemerintah. Kalau untuk minyak goreng kemasan atau premium nanti biarkan mengikuti mekanisme harga pasar.

“Makanya yang penting minyak goreng curah yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah ini yang kita harus buat harga eceran tertingginya (HET) dan kita harus jaga, bukan harga untuk minyak goreng premium atau kemasannya. Biarkan nanti masyarakat memilih mana minyak goreng yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Kepala NFA. (arf/ant)

Most Read

BTS Siapkan Konser Online

Anemia Tak Bisa Dianggap Sepele

Karo Ops Polda Kalbar Kunjungi Lokasi SPN

Lapas-Disnakertrans MoU

Bolos, Sanksi saja

Artikel Terbaru

/