PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) meraih dua penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJLN) Kalbar sebagai Terbaik Mitra Lelang Tahun 2022 dan sebagai Mitra Kolaborasi Penilaian Barang Milik Daerah Terbaik Tahun 2022. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson pada acara Anugerah Reksa Bandha Kanwil DJKN Kalbar di Aula Gedung DJKN Kalbar, Kamis (16/3).
“Kami (pemprov) sangat mengapresiasi atas pencapaian Kanwil DJKN Kalbar atas upaya perbaikan tata kelola aset yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami berharap kerja sama ini tetap terus terjalin demi terwujudnya pengelolaan BMN dan BMD yang efektif, efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Atas nama pemprov, saya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Semoga menjadi motivasi dalam meningkatkan sinergi dan kontribusi seluruh pihak terkait dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang,” ungkap Harisson.
Seperti diketahui, perbaikan tata kelola pemerintahan yang diupayakan oleh seluruh pemerintah daerah (pemda) di Kalbar pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap organisasi pemerintah. Untuk itu, pemda terus berupaya mencari cara terbaik bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dinamis sesuai perkembangan, responsif, transparan, dan akuntabel.
Tak hanya itu, Harisson juga menyampaikan salah satu indikator keseriusan pemda dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Yang dapat dinilai dari akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak hanya dibuktikan dengan kewajaran informasi laporan keuangan (predikat WTP), tapi yang lebih esensial dari itu adalah komitmen dari seluruh individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pemda untuk tidak melakukan korupsi dan maladministrasi,” jelasnya.
“Perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) juga tidak mungkin dapat terlaksana tanpa ada koordinasi dan kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak, termasuk di antaranya bersama Kanwil DJKN,” tutupnya. (bar/r)
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) meraih dua penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJLN) Kalbar sebagai Terbaik Mitra Lelang Tahun 2022 dan sebagai Mitra Kolaborasi Penilaian Barang Milik Daerah Terbaik Tahun 2022. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson pada acara Anugerah Reksa Bandha Kanwil DJKN Kalbar di Aula Gedung DJKN Kalbar, Kamis (16/3).
“Kami (pemprov) sangat mengapresiasi atas pencapaian Kanwil DJKN Kalbar atas upaya perbaikan tata kelola aset yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami berharap kerja sama ini tetap terus terjalin demi terwujudnya pengelolaan BMN dan BMD yang efektif, efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Atas nama pemprov, saya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Semoga menjadi motivasi dalam meningkatkan sinergi dan kontribusi seluruh pihak terkait dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang,” ungkap Harisson.
Seperti diketahui, perbaikan tata kelola pemerintahan yang diupayakan oleh seluruh pemerintah daerah (pemda) di Kalbar pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap organisasi pemerintah. Untuk itu, pemda terus berupaya mencari cara terbaik bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dinamis sesuai perkembangan, responsif, transparan, dan akuntabel.
Tak hanya itu, Harisson juga menyampaikan salah satu indikator keseriusan pemda dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Yang dapat dinilai dari akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak hanya dibuktikan dengan kewajaran informasi laporan keuangan (predikat WTP), tapi yang lebih esensial dari itu adalah komitmen dari seluruh individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pemda untuk tidak melakukan korupsi dan maladministrasi,” jelasnya.
“Perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) juga tidak mungkin dapat terlaksana tanpa ada koordinasi dan kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak, termasuk di antaranya bersama Kanwil DJKN,” tutupnya. (bar/r)
