alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Pernyataan Aksi Pencegatan “Setingan”, Sutarmidji-Lasarus Sudah Selesai

Syarif Abdullah Alkadrie: Elit Kalbar Harus Saling Berbesar Hati

 

PONTIANAK – Syarif Abdullah Alkadrie, anggota DPR RI dan Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat menyambut baik sudah selesainya kisruh antara Gubernur Kalbar, Sutarmidji dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus terkait pernyataan aksi pencegatan rombongan partai PDI Perjuangan ketika melintas jalan rusak Siduk-Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat sebagai “settingan”, belum lama ini.

Hal tersebut ditandai dengan saling bertemunya kedua elit Kalbar tersebut dan saling berangkulan pada acara MUBES-LB Tariu Borneo Bangkule Rajankg di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (17/5).

“Sebagai pribadi, saya menyambut baik, pak Gub (Gubenur Sutarmidji) sudah komunikasi dengan pak Lasarus (Ketua PDI Perjuangan Kalbar). Itulah ciri khas kita. Saling memaafkan. Saling mengerti dan harus saling merasa Kalbar adalah tanggungjawab semua. Apalagi masih dalam suasana bulan syawal 2022 ini,” katanya, Selasa (17/4) di Pontianak.

Menurut Syarif, tidak boleh lagi ada ada beda persepsi yang menyebabkan saling mencurigai. Rasanya tak enak saja sesama elit Kalbar, persoalan kecil kenapa harus dibesarkan. Semua harus bersyukur sengketa tersebut tidak berlanjut lebih panas lagi.

Baca Juga :  Kemen-PAN RB Berikan WBK ke Kejari Pontianak

“Artinya mementingkan penyelesaian secara kekeluargaan adalah pilihan terbaik. Tak perlu miss komunikasi di lapangan dihadapi dengan kepala panas. Dingin lebih baik. Elit Kalbar juga harus saling berbesar hati. Tak perlu diperpanjang lagi. Sebab, masih banyak tugas-tugas kita, membangun Kalbar yang belum tuntas,” ucapnya.

Sudah selesainya kisruh tersebut, Syarif melanjutkan bahwa kondusifitas daerah dan perpolitik di Kalbar akan saling terjaga. Artinya lagi, DPR RI sebagai perwakilan masyarakat, juga pemerintah provinsi dan daerah harus saling bahu membahu bekerjasama. Sesuai amanah UU MD3 juga, anggota DPR RI sesungguhnya mewakili pemilih di daerah.

“Nah tidak perlu ada sekat politik. Sekat jabatan atau sekat lain. Kewajiban semua elit lah menyuarakan ke pusat di tengah keterbatasan dana, agar Kalbar dapat dibangun maksimal sepanjang tahun,” ucapnya.

Terhadap persoalan infrastruktur di Kalimantan Barat, sesungguhnya masih dapat diperjuangkan. Bukan hanya memakai dana APBD Kalbar. Ada kewenangan pusat yang masih dapat diperjuangkan besaran dananya. Misalnya, maksimalkan transfer dana pusat ke daerah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus).

Baca Juga :  Pakar Hukum Tanggapi Gugatan Jumardi ke Kapolda

Maksimalnyah dana pusat ke daerah, juga akan berimplikasi daerah bisa ibangun lebih besar lagi. Terhadap panjangnya jalan-jalan provinsi di Kalbar juga, anggota Komisi V DPR RI ini sudah melihat sebenarnya pemerintah daerah sudah berusaha keras.

“Saya melihat beberapa daerah butuh pendanaan besar menyelesaikan jalan-jalan provinsi. Tak hanya di Kayong Utara. Di Kabupaten Sintang, Sambas, Sekadau dan Ketapang juga butuh dana besar menyelesaikan infrastruktur. Mengandalkan APBD Kalbar, rasanya masih terbatas,” ucap Syarif.

Terhadap keterbatasan dana yang dimiliki daerah, terlebih saat pandemi COVID-19, beberapa dana transfer pusat dikenakan pemotongan. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan membangun daerah. Belum lagi sektor-sektor keuangan di daerah, di masa pandemi kewenangannya ditarik ke pusat.

“Barulah sekarang dikembalikan lagi ke daerah. Ini yang harusnya kita perjuangkan. DAK dan transfer pusat harus besar,” pungkas Syarif. (den)

Syarif Abdullah Alkadrie: Elit Kalbar Harus Saling Berbesar Hati

 

PONTIANAK – Syarif Abdullah Alkadrie, anggota DPR RI dan Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat menyambut baik sudah selesainya kisruh antara Gubernur Kalbar, Sutarmidji dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus terkait pernyataan aksi pencegatan rombongan partai PDI Perjuangan ketika melintas jalan rusak Siduk-Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat sebagai “settingan”, belum lama ini.

Hal tersebut ditandai dengan saling bertemunya kedua elit Kalbar tersebut dan saling berangkulan pada acara MUBES-LB Tariu Borneo Bangkule Rajankg di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (17/5).

“Sebagai pribadi, saya menyambut baik, pak Gub (Gubenur Sutarmidji) sudah komunikasi dengan pak Lasarus (Ketua PDI Perjuangan Kalbar). Itulah ciri khas kita. Saling memaafkan. Saling mengerti dan harus saling merasa Kalbar adalah tanggungjawab semua. Apalagi masih dalam suasana bulan syawal 2022 ini,” katanya, Selasa (17/4) di Pontianak.

Menurut Syarif, tidak boleh lagi ada ada beda persepsi yang menyebabkan saling mencurigai. Rasanya tak enak saja sesama elit Kalbar, persoalan kecil kenapa harus dibesarkan. Semua harus bersyukur sengketa tersebut tidak berlanjut lebih panas lagi.

Baca Juga :  Kakanwil DJP Kalbar Laporan ke Gubernur

“Artinya mementingkan penyelesaian secara kekeluargaan adalah pilihan terbaik. Tak perlu miss komunikasi di lapangan dihadapi dengan kepala panas. Dingin lebih baik. Elit Kalbar juga harus saling berbesar hati. Tak perlu diperpanjang lagi. Sebab, masih banyak tugas-tugas kita, membangun Kalbar yang belum tuntas,” ucapnya.

Sudah selesainya kisruh tersebut, Syarif melanjutkan bahwa kondusifitas daerah dan perpolitik di Kalbar akan saling terjaga. Artinya lagi, DPR RI sebagai perwakilan masyarakat, juga pemerintah provinsi dan daerah harus saling bahu membahu bekerjasama. Sesuai amanah UU MD3 juga, anggota DPR RI sesungguhnya mewakili pemilih di daerah.

“Nah tidak perlu ada sekat politik. Sekat jabatan atau sekat lain. Kewajiban semua elit lah menyuarakan ke pusat di tengah keterbatasan dana, agar Kalbar dapat dibangun maksimal sepanjang tahun,” ucapnya.

Terhadap persoalan infrastruktur di Kalimantan Barat, sesungguhnya masih dapat diperjuangkan. Bukan hanya memakai dana APBD Kalbar. Ada kewenangan pusat yang masih dapat diperjuangkan besaran dananya. Misalnya, maksimalkan transfer dana pusat ke daerah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus).

Baca Juga :  Maling Kotak Amal Masjid Dibalut Kain Kafan

Maksimalnyah dana pusat ke daerah, juga akan berimplikasi daerah bisa ibangun lebih besar lagi. Terhadap panjangnya jalan-jalan provinsi di Kalbar juga, anggota Komisi V DPR RI ini sudah melihat sebenarnya pemerintah daerah sudah berusaha keras.

“Saya melihat beberapa daerah butuh pendanaan besar menyelesaikan jalan-jalan provinsi. Tak hanya di Kayong Utara. Di Kabupaten Sintang, Sambas, Sekadau dan Ketapang juga butuh dana besar menyelesaikan infrastruktur. Mengandalkan APBD Kalbar, rasanya masih terbatas,” ucap Syarif.

Terhadap keterbatasan dana yang dimiliki daerah, terlebih saat pandemi COVID-19, beberapa dana transfer pusat dikenakan pemotongan. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan membangun daerah. Belum lagi sektor-sektor keuangan di daerah, di masa pandemi kewenangannya ditarik ke pusat.

“Barulah sekarang dikembalikan lagi ke daerah. Ini yang harusnya kita perjuangkan. DAK dan transfer pusat harus besar,” pungkas Syarif. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/