alexametrics
33.9 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Fraksi PDI Perjuangan Tak Ngotot, Susun AKD Utamakan Musyawarah

PONTIANAK—Sebagai pemenang Pileg 2019, perolehan kursi PDI Perjuangan cukup menterang dibandingkan tujuh fraksi lainnya. Dengan 15 anggota parlemen Kalbar terpilih, kursi Ketua DPRD suskes diraih. Bagaimana dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Ngototkan PDI Perjuangan mengarahkan tatib melalui mekanisme perolehan hasil kursi Pileg atau Musyawarah Mufakat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno mengatakan fraksi PDI Perjuangan tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam menetapkan pimpinan di Komisi-Komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

”Kita (PDI Perjuangan) bicarakan enak sama enak saja. Supaya tidak ada fraksi-fraksi lain merasa tertinggal dalam menempatkan kadernya di AKD,” ucapnya, Kamis(17/10).

Baca Juga :  BBPOM di Pontianak Edukasi Masyarakat Cegah Penyebaran Covid-19

Menurut Martinus memang PDI Perjuangan unggul dalam perolehan suara pileg 2019. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri sebagai data dan fakta nyata untuk perebutan kursi DPRD periode 2019-2024.

“Lima belas kursi. Tapi lebih enak bicara saling mengisi untuk AKD,” ucapnya santai.

Hanya memang seandainya nanti penetapan Tatib DPRD Kalbar mengedepankan perolehan kursi ideal, boleh saja PDI Perjuangan memperjuangkan haknya.

“Sah-sah saja misalnya dalam AKD, kader-kader PDI Perjuangan dominan duduk dalam kursi pimpinan. Itu memang hak dong. Tetapi kembali ke awal tadi musyawarah bersama tujuh fraksi tetap kami utamakan,” ungkap dia.

Sejatinya memang PDI Perjuangan harusnya banyak menempatkan kadernya pada porsi di AKD baik di Komisi-Komisi maupun Badan-Badan. Itu karena perolehan kursi pileg tertinggi dibandingkan partai atau fraksi lain. Namun sepertinya partai dengan ciri khas Banteng Merah ini lebih memilih jalan kebersamaan.

Baca Juga :  Bahas 12 Perda untuk Tahun 2022

Martinus melanjutkan lembaga DPRD Kalbar bersifat Kolektif Kolegial. Kolektif Kolegial sendiri diartikan sistem kepemimpinan melibatkan para pihak berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Yang memberlakukan sistem ini adalah Organisasi, Partai Politik, Lembaga Wakil Rakyat dan Lembaga Peradilan.(den)

PONTIANAK—Sebagai pemenang Pileg 2019, perolehan kursi PDI Perjuangan cukup menterang dibandingkan tujuh fraksi lainnya. Dengan 15 anggota parlemen Kalbar terpilih, kursi Ketua DPRD suskes diraih. Bagaimana dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Ngototkan PDI Perjuangan mengarahkan tatib melalui mekanisme perolehan hasil kursi Pileg atau Musyawarah Mufakat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno mengatakan fraksi PDI Perjuangan tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam menetapkan pimpinan di Komisi-Komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

”Kita (PDI Perjuangan) bicarakan enak sama enak saja. Supaya tidak ada fraksi-fraksi lain merasa tertinggal dalam menempatkan kadernya di AKD,” ucapnya, Kamis(17/10).

Baca Juga :  BBPOM di Pontianak Edukasi Masyarakat Cegah Penyebaran Covid-19

Menurut Martinus memang PDI Perjuangan unggul dalam perolehan suara pileg 2019. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri sebagai data dan fakta nyata untuk perebutan kursi DPRD periode 2019-2024.

“Lima belas kursi. Tapi lebih enak bicara saling mengisi untuk AKD,” ucapnya santai.

Hanya memang seandainya nanti penetapan Tatib DPRD Kalbar mengedepankan perolehan kursi ideal, boleh saja PDI Perjuangan memperjuangkan haknya.

“Sah-sah saja misalnya dalam AKD, kader-kader PDI Perjuangan dominan duduk dalam kursi pimpinan. Itu memang hak dong. Tetapi kembali ke awal tadi musyawarah bersama tujuh fraksi tetap kami utamakan,” ungkap dia.

Sejatinya memang PDI Perjuangan harusnya banyak menempatkan kadernya pada porsi di AKD baik di Komisi-Komisi maupun Badan-Badan. Itu karena perolehan kursi pileg tertinggi dibandingkan partai atau fraksi lain. Namun sepertinya partai dengan ciri khas Banteng Merah ini lebih memilih jalan kebersamaan.

Baca Juga :  Pos Anggaran Dewan Kalbar Kembali Dipotong, Rp10 Miliar Untuk Tanggulangi Covid-19

Martinus melanjutkan lembaga DPRD Kalbar bersifat Kolektif Kolegial. Kolektif Kolegial sendiri diartikan sistem kepemimpinan melibatkan para pihak berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Yang memberlakukan sistem ini adalah Organisasi, Partai Politik, Lembaga Wakil Rakyat dan Lembaga Peradilan.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/