alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Pakar Hukum Tanggapi Gugatan Jumardi ke Kapolda

PONTIANAK – Pakar hukum pidana Universitas Tanjungpura yaitu Hermansyah menanggapi gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Jumardi melalui kuasa hukumnya terhadap Kapolda Kalimantan Barat. Praperadilan yang dimaksud merupakan buntut dari penangkapan serta penetapan tersangka terhadap Jumardi yang memperdagangkan satwa dilindungi yaitu burung Betet Ekor Panjang (Psittacula longicauda) melalui media sosial Facebook.

Buntutnya, Jumardi ditangkap karena diduga dengan sengaja menjual burung betet ekor panjang (Psittacula longicauda) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan dimasukkannya sebagai daftar lampiran pada Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Hermansyah praperadilan baru dapat dilakukan jika ada kesalahan oleh penegak hukum dalam melakukan penangkapan serta apabila terdapat prosedur yang tidak terpenuhi. “Kapan praperadilan bisa dilakukan? Bila mengacu kepada KUHAP Praperadilan bisa dilakukan jika polisi, penyidik, jaksa salah melakukan penangkapan kemudian tidak terpenuhinya prosedur-prosedur dalam melakukan penetapan tersangka maka bisa dilakukan praperadilan,” katanya.

Baca Juga :  Kejaksaan Lakukan Restorative Justice

Lebih lanjut dia mempertanyakan, apakah penyidik dalam hal penetapan tersangka melakukan kekeliruan atau tidak? Kemudian apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi tata cara prosedur yang harus dilakukan atau tidak. “Misalnya ada tidak alat bukti yang cukup. Mengacu kepada 184 KUHAP dimana dua alat bukti saja sudah cukup untuk menetapkan tersangka,” tukasnya.

Maka dari itu, kata dia, bahwa dengan dua alat bukti sudah dapat dilakukan penetapan tersangka. “Kedua alat bukti tersebut, misalnya ada burung yang diperdagangkan, selanjutnya ada saksi yang melihat burung tersebut dijual maka itu sudah cukup dilakukan penetapan tersangka,” sambung dia.

Menanggapi praperadilan yang diajukan oleh Kuasa hukum Jumardi, dia menyebut hal tersebut adalah hak semua warga. “Untuk mengajukan praperadilan, silakan saja. Tapi nanti kita berikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai apakah semua proses penangkapan, proses penetapan tersangka itu sudah memenuhi kaedah, aturan hukum yang berlaku. Kalau seandainya semua unsur tersebut terpenuhi maka daripada itu bisa jadi praperadilan itu ditolak oleh hakim dan proses persidangan akan dilanjutkan,” pungkasnya. (ars)

Baca Juga :  TPID Kalbar Terbaik se-Kalimantan

PONTIANAK – Pakar hukum pidana Universitas Tanjungpura yaitu Hermansyah menanggapi gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Jumardi melalui kuasa hukumnya terhadap Kapolda Kalimantan Barat. Praperadilan yang dimaksud merupakan buntut dari penangkapan serta penetapan tersangka terhadap Jumardi yang memperdagangkan satwa dilindungi yaitu burung Betet Ekor Panjang (Psittacula longicauda) melalui media sosial Facebook.

Buntutnya, Jumardi ditangkap karena diduga dengan sengaja menjual burung betet ekor panjang (Psittacula longicauda) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan dimasukkannya sebagai daftar lampiran pada Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Hermansyah praperadilan baru dapat dilakukan jika ada kesalahan oleh penegak hukum dalam melakukan penangkapan serta apabila terdapat prosedur yang tidak terpenuhi. “Kapan praperadilan bisa dilakukan? Bila mengacu kepada KUHAP Praperadilan bisa dilakukan jika polisi, penyidik, jaksa salah melakukan penangkapan kemudian tidak terpenuhinya prosedur-prosedur dalam melakukan penetapan tersangka maka bisa dilakukan praperadilan,” katanya.

Baca Juga :  Kisah Willi Garap Pertanian Hidroponik Apung; Siasati Biaya, Manfaatkan Styrofoam sebagai Media Tanam

Lebih lanjut dia mempertanyakan, apakah penyidik dalam hal penetapan tersangka melakukan kekeliruan atau tidak? Kemudian apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi tata cara prosedur yang harus dilakukan atau tidak. “Misalnya ada tidak alat bukti yang cukup. Mengacu kepada 184 KUHAP dimana dua alat bukti saja sudah cukup untuk menetapkan tersangka,” tukasnya.

Maka dari itu, kata dia, bahwa dengan dua alat bukti sudah dapat dilakukan penetapan tersangka. “Kedua alat bukti tersebut, misalnya ada burung yang diperdagangkan, selanjutnya ada saksi yang melihat burung tersebut dijual maka itu sudah cukup dilakukan penetapan tersangka,” sambung dia.

Menanggapi praperadilan yang diajukan oleh Kuasa hukum Jumardi, dia menyebut hal tersebut adalah hak semua warga. “Untuk mengajukan praperadilan, silakan saja. Tapi nanti kita berikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai apakah semua proses penangkapan, proses penetapan tersangka itu sudah memenuhi kaedah, aturan hukum yang berlaku. Kalau seandainya semua unsur tersebut terpenuhi maka daripada itu bisa jadi praperadilan itu ditolak oleh hakim dan proses persidangan akan dilanjutkan,” pungkasnya. (ars)

Baca Juga :  Optimalkan Pelayanan Penerbangan Khusus di Bandara Supadio

Most Read

Artikel Terbaru

/