alexametrics
32.8 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Dorong Pemda Sampaikan Keberatan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

PONTIANAK – Komponen masyarakat beramai-ramai menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah daerah (Pemda) harus angkat bicara guna menyampaikan keberatan akan keputusan tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Arif Joni Prasetyo, menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan hidup rakyat yang sekarang sedang dilanda pandemi Covid 19. Sebagai wakil rakyat, ia meminta pemerintah provinsi untuk menyampaikan keberatan kepada presiden.

“Pertama kami minta pemerintah provinsi untuk menyampaikan keberatan kepada presiden, sebagaimana disampaikan juga oleh kepala daerah yang lain. Kedua kami minta kepada DPR RI untuk tidak menyetujui kenaikan BPJS ini,” tegas dia, Senin (18/5).

Baca Juga :  Untan Siap Dukung Pengembangan Pariwisata

Di masa wabah covid-19 ini, menurut dia, sangat tidak tepat menaikkan iuran BPJS. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membatalkan Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran. Dia menyarankan agar anggaran yang ratusan triliun pada Perppu nomor 1 tahun 2020┬ádiprioritas untuk kesehatan, termasuk bagi warga yang terdampak. “Beban ekonomi masyarakat sangat berat. Jangan ditambah lagi dengan beban beban lain yang memberatkan,” harap dia.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman, juga berpendapat sama. Pemerintah daerah menurutnya perlu untuk menyatakan keberatan akan kebijakan tersebut. Pasalnya, keputusan untuk menaikkan iuran di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini tidaklah tepat. Kenaikan itu akan memberatkan masyarakat terutama para pekerja informal.

Baca Juga :  Cerita Kader JKN Asal Pontianak Ajak Peserta Menunggak Ikut Program REHAB

“Bahkan juga merugikan mereka yang baru terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19, yang statusnya saat ini adalah menjadi pekerja informal,” kata dia.

Lanjut dia, dengan adanya kenaikan ini, justru akan membuat tunggakan yang membengkak untuk pekerja informal yang menjadi peserta mandiri. Bagaimana tidak, kata dia, tanpa adanya wabah virus corona yang melanda saja, banyak peserta BPJS yang menunggak, apalagi di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

“Tidak ada pandemi saja banyak menunggak, apalagi kalau ada pandemi,” pungkas dia. (sti)

PONTIANAK – Komponen masyarakat beramai-ramai menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah daerah (Pemda) harus angkat bicara guna menyampaikan keberatan akan keputusan tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Arif Joni Prasetyo, menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan hidup rakyat yang sekarang sedang dilanda pandemi Covid 19. Sebagai wakil rakyat, ia meminta pemerintah provinsi untuk menyampaikan keberatan kepada presiden.

“Pertama kami minta pemerintah provinsi untuk menyampaikan keberatan kepada presiden, sebagaimana disampaikan juga oleh kepala daerah yang lain. Kedua kami minta kepada DPR RI untuk tidak menyetujui kenaikan BPJS ini,” tegas dia, Senin (18/5).

Baca Juga :  Kiprah Almarhum Abdul Hamid, Aktif di Keagamaan, Peduli Kemajuan Pendidikan

Di masa wabah covid-19 ini, menurut dia, sangat tidak tepat menaikkan iuran BPJS. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membatalkan Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran. Dia menyarankan agar anggaran yang ratusan triliun pada Perppu nomor 1 tahun 2020┬ádiprioritas untuk kesehatan, termasuk bagi warga yang terdampak. “Beban ekonomi masyarakat sangat berat. Jangan ditambah lagi dengan beban beban lain yang memberatkan,” harap dia.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman, juga berpendapat sama. Pemerintah daerah menurutnya perlu untuk menyatakan keberatan akan kebijakan tersebut. Pasalnya, keputusan untuk menaikkan iuran di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini tidaklah tepat. Kenaikan itu akan memberatkan masyarakat terutama para pekerja informal.

Baca Juga :  Sindikat Maling Telepon Genggam Diringkus Polisi

“Bahkan juga merugikan mereka yang baru terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19, yang statusnya saat ini adalah menjadi pekerja informal,” kata dia.

Lanjut dia, dengan adanya kenaikan ini, justru akan membuat tunggakan yang membengkak untuk pekerja informal yang menjadi peserta mandiri. Bagaimana tidak, kata dia, tanpa adanya wabah virus corona yang melanda saja, banyak peserta BPJS yang menunggak, apalagi di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

“Tidak ada pandemi saja banyak menunggak, apalagi kalau ada pandemi,” pungkas dia. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/