alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Syarif; Tunda Dulu Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

PONTIANAK—Naiknya biaya kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Presiden Jokowi belum membuat seluruh Parlemen di Jakarta satu kata sepakat.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie misalnya, masih meminta pemerintah tak menaikan ditengah sulitnya masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya ini.

“Di tengah pandemi Covid-19 seperti begini. Harusnya pemerintah lebih bersabar dan tidak menaikan dahulu. Pasalnya masyarakat pemilik kartu kepesertaan BPJS juga masih berjuang menghadapi virus ini beserta dampak ekonominya,” kata dia baru-baru ini di Pontianak.

Menurut Syarif, hampir semua komponen lembaga di Indonesia melakukan relaksasi dan refocuse anggaran ke sektor kesehatan dan perbaikan perekonomian masyarakat. Pemerintah sendiri juga cukup besar memberikan porsi anggaran dalam penanganan dan pasca Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga :  RSUD Achmad Diponegoro Putussibau Setop Tindakan Anestesi

“Hampir Rp405 triliun porsi anggarannya. Pemerintah dapat saja memakai dana sendiri untuk mengatasi seandainya BPJS kesehatan mengalami defisit,” ucapnya.

Syarif menambahkan bahwa dana Covid-19 dapat saja direlokasi ke dana kesehatan kepesertaan iuran BPJS Kesehatan. Sebab dana penanganan Covid-19 dengan BPJS Kesehatan memang saling berhubungan.

“Nah, seandainya kembali dibebankan ke masyarakat dengan pertimbangan kenaikan ditengah pandemi Covid-19, rasanya kurang tepat saja,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar 1 ini.

Pada masa pandemi Covid-19 yang entah kapan selesainya ini, harusnya dapat menjadi perhatian semua komponen. Masyarakat terdampak yang paling merasakan kegetiran. Makanya disayangkan sekali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan keluar.

Baca Juga :  Plh Bupati Sintang Berharap Prolanis Sadarkan Masyarakat Rutin Periksa Kesehatan

Aturannya, lanjut dia, sedikit berbau cacat hukum andai ingin disamaratakan. Sebab, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) RI sudah membatalkan, meskipun per 1 Juni 2020 sudah keluar Perpres baru.

“Intinya kami (DPR RI) saja akan membuat aturan tidak boleh memaksakan kehendak rakyat banyak seperti apa. Harus mendengar suara masyarakat banyak. Apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Warga serba kesusahan dan terbatas,” ucapnya.(den)

PONTIANAK—Naiknya biaya kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Presiden Jokowi belum membuat seluruh Parlemen di Jakarta satu kata sepakat.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie misalnya, masih meminta pemerintah tak menaikan ditengah sulitnya masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya ini.

“Di tengah pandemi Covid-19 seperti begini. Harusnya pemerintah lebih bersabar dan tidak menaikan dahulu. Pasalnya masyarakat pemilik kartu kepesertaan BPJS juga masih berjuang menghadapi virus ini beserta dampak ekonominya,” kata dia baru-baru ini di Pontianak.

Menurut Syarif, hampir semua komponen lembaga di Indonesia melakukan relaksasi dan refocuse anggaran ke sektor kesehatan dan perbaikan perekonomian masyarakat. Pemerintah sendiri juga cukup besar memberikan porsi anggaran dalam penanganan dan pasca Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga :  PSI Terus Lakukan Kaderisasi Bentuk Kepengurusan di Ranting Tingkat Kecamatan se Kalbar

“Hampir Rp405 triliun porsi anggarannya. Pemerintah dapat saja memakai dana sendiri untuk mengatasi seandainya BPJS kesehatan mengalami defisit,” ucapnya.

Syarif menambahkan bahwa dana Covid-19 dapat saja direlokasi ke dana kesehatan kepesertaan iuran BPJS Kesehatan. Sebab dana penanganan Covid-19 dengan BPJS Kesehatan memang saling berhubungan.

“Nah, seandainya kembali dibebankan ke masyarakat dengan pertimbangan kenaikan ditengah pandemi Covid-19, rasanya kurang tepat saja,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar 1 ini.

Pada masa pandemi Covid-19 yang entah kapan selesainya ini, harusnya dapat menjadi perhatian semua komponen. Masyarakat terdampak yang paling merasakan kegetiran. Makanya disayangkan sekali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan keluar.

Baca Juga :  Seribu Sampel Setiap Minggu

Aturannya, lanjut dia, sedikit berbau cacat hukum andai ingin disamaratakan. Sebab, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) RI sudah membatalkan, meskipun per 1 Juni 2020 sudah keluar Perpres baru.

“Intinya kami (DPR RI) saja akan membuat aturan tidak boleh memaksakan kehendak rakyat banyak seperti apa. Harus mendengar suara masyarakat banyak. Apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Warga serba kesusahan dan terbatas,” ucapnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/