alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Karyawan Sawit Pertanyakan Pemecatan

Perusahaan Berdalih PHK Dilakukan karena Merugi

PONTIANAK – Didampingi tim Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Korwil Kalimantan Barat, puluhan karyawan perusahaan perkebunan sawit mendatangi kantor PT RJP di Dusun Tanjung Wangi, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau, Kubu Raya, Rabu (17/6).

Puluhan karyawan PT RJP dengan status buruh harian lepas dan tetap itu, datang untuk mempertanyakan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pihak perusahaan.

Mediasi antara buruh dan perusahaan pun dilakukan. Namun hasil dari mediasi itu tidak menemukan kesepakatan. Perusahaan tetap men-PHK karyawan.

Seperti yang disampaikan Sri Rayani. Buruh harian lepas bagian penyemprotan itu, sudah bekerja selama enam tahun lamanya di PT RJP. Tanpa mengetahui apa permasalahannya tiba-tiba ia bersama 90 buruh lainnya baik berstatus lepas maupun kontrak di-PHK.

Dia menuturkan, kabar PHK itu didapat melalui pesan di telepon genggam dua hari yang lalu. Dalam pesan itu disampaikan jika perusahaan melakukan pengurangan tenaga karja. “Di PHK hanya dengan pesangon satu bulan gaji. Tentu ini sangat merugikan kami,” kata Sri saat berada di kantor PT. RJP.

Sri menjelaskan, tentu pemberhentian itu menimbulkan pertanyaan. Para pekerja kemudian bertanya, apa alasan perusahaan memberhentikan buruh? Dalihnya karena dampak dari Covid-19. “Kalau alasannya Covid-19, dampaknya tentu semuanya. Kenapa yang diberhentikan tidak semuanya,” ucapnya.

Sri menyatakan, pihaknya tentu berharap dapat kembali bekerja. Kalaupun memang di PHK, maka perusahaan harus memberikan hak buruh sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Baca Juga :  Aspekpir Kalbar Apresiasi Pencabutan Larangan Ekspor CPO

Buruh lainnya, M Rasyid turut menjadi korban PHK. Menurutnya pihak perusahaan telah mengambil kebijakan yang sangat merugikan para buruh.

Ketua Korwil SBSI Kalimantan Barat, Sujak Arianto, yang ditemui usai mediasi mengatakan, pada mediasi pihak perusahaan berdalih pemberhentian itu dilakukan karena keuangan perusahaan dalam keadaan merugi.

Sujak menuturkan, ketika diminta mana bukti surat pemberhentian karyawan, pihak perusahaan tidak dapat menunjukan. Sehingga PHK itu tanpa dasar. “Jika dalih PHK itu karena perusahaan merugi, maka harus ada audit keuangan secara terbuka. Sehingga masyarakat tahu, bahwa PT.RJP ini merugi. Tetapi kalau meruginya hanya disampaikan melalui lisan, tentu meragukan,” kata Sujak.

Menurut Sujak, jika perusahaan merugi dalam aturan Undang undang ketenaga kerjaan ada aturan mainnya. Ketika memberhentikan pekerja, maka harus membayar hak karyawan satu kali ketentuan. Tidak hanya dibayar semaunya perusahaan.

Menurut Sujak, bahkan dalam undang undang itu, perusahaan tidak boleh melakukan PHK. Perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah. “Oleh karena itu, tindakan PHK sepihak ini akan kami sampaikan kepada pemerintah, untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Sujak menerangkan, karena mediasi tidak membuahkan kesepakatan. Perusahaan bersikeras menyatakan tetap memberhentikan karyawan, meski tanpa dapat menunjukan surat, maka ia meminta kepada buruh yang telah di PHK untuk tetap bekerja. “Kami sudah berikan solusi, kalau memang merugi kurangi hari kerja karyawan. Sehingga tidak ada yang di PHK, tetapi pihak perusahaan tidak mau,” ungkapnya.

Baca Juga :  Perusahaan Sawit Diminta Segera Beradaptasi dengan UU Ciptaker

Sujak menilai, manajemen perusahaan PT RJP tidak paham atauran main undang undang ketenagakerjaan. Dalam proses PHK saja misalnya, karyawan dipanggil satu persatu, kemudian dijanjikan diberi uang sebesar satu bulan kerja.

Menurut Sujak, janji pemberian uang sebesar satu bulan gaji kepada karyawan yang di PHK jelas melanggar aturan dan tidak manusiawi. “Pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan saja mendapatkan haknya satu kali ketentuan. Ini tidak ada masalah, tiba-tiba diberhentikan masa hanya diberi satu bulan gaji,” tukasnya.

Sujak menyatakan, karena alasan yang tidak masuk akal itu, ia meminta kepada buruh yang di PHK untuk tetap bekerja sebagaimana biasanya. “Sikap perusahaan ini sangat lucu. Disisi lain masih ingin tetap beraktivitas tapi disisi lain membuat orang lain menangis. Yang dikhawatirkan, PHK ini hanya dalih saja untuk mendatangkan pekerja dari luar. Jika ini benar dilakukan, maka akan menimbulkan masalah,” ujarnya.

Sujak menegaskan, pihaknya akan memberi waktu satu minggu kepada pihak perusahan untuk mengkaji ulang kebijakannya itu. Jika memang nanti ternyata perusahaan masih bersikukuh dengan sikapnya, maka perusahaan-perusahaan wajib memberi hak buruh sesuai aturan dan ketentuan.

Sementara itu, ketika hendak dikonfirmasi oleh wartawan di kantornya, perwakilan perusahaan memilih tidak mau menemui awak media. (adg)

Perusahaan Berdalih PHK Dilakukan karena Merugi

PONTIANAK – Didampingi tim Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Korwil Kalimantan Barat, puluhan karyawan perusahaan perkebunan sawit mendatangi kantor PT RJP di Dusun Tanjung Wangi, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau, Kubu Raya, Rabu (17/6).

Puluhan karyawan PT RJP dengan status buruh harian lepas dan tetap itu, datang untuk mempertanyakan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pihak perusahaan.

Mediasi antara buruh dan perusahaan pun dilakukan. Namun hasil dari mediasi itu tidak menemukan kesepakatan. Perusahaan tetap men-PHK karyawan.

Seperti yang disampaikan Sri Rayani. Buruh harian lepas bagian penyemprotan itu, sudah bekerja selama enam tahun lamanya di PT RJP. Tanpa mengetahui apa permasalahannya tiba-tiba ia bersama 90 buruh lainnya baik berstatus lepas maupun kontrak di-PHK.

Dia menuturkan, kabar PHK itu didapat melalui pesan di telepon genggam dua hari yang lalu. Dalam pesan itu disampaikan jika perusahaan melakukan pengurangan tenaga karja. “Di PHK hanya dengan pesangon satu bulan gaji. Tentu ini sangat merugikan kami,” kata Sri saat berada di kantor PT. RJP.

Sri menjelaskan, tentu pemberhentian itu menimbulkan pertanyaan. Para pekerja kemudian bertanya, apa alasan perusahaan memberhentikan buruh? Dalihnya karena dampak dari Covid-19. “Kalau alasannya Covid-19, dampaknya tentu semuanya. Kenapa yang diberhentikan tidak semuanya,” ucapnya.

Sri menyatakan, pihaknya tentu berharap dapat kembali bekerja. Kalaupun memang di PHK, maka perusahaan harus memberikan hak buruh sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Baca Juga :  Persipon U 17 dan U 22 Resmi Dibubarkan

Buruh lainnya, M Rasyid turut menjadi korban PHK. Menurutnya pihak perusahaan telah mengambil kebijakan yang sangat merugikan para buruh.

Ketua Korwil SBSI Kalimantan Barat, Sujak Arianto, yang ditemui usai mediasi mengatakan, pada mediasi pihak perusahaan berdalih pemberhentian itu dilakukan karena keuangan perusahaan dalam keadaan merugi.

Sujak menuturkan, ketika diminta mana bukti surat pemberhentian karyawan, pihak perusahaan tidak dapat menunjukan. Sehingga PHK itu tanpa dasar. “Jika dalih PHK itu karena perusahaan merugi, maka harus ada audit keuangan secara terbuka. Sehingga masyarakat tahu, bahwa PT.RJP ini merugi. Tetapi kalau meruginya hanya disampaikan melalui lisan, tentu meragukan,” kata Sujak.

Menurut Sujak, jika perusahaan merugi dalam aturan Undang undang ketenaga kerjaan ada aturan mainnya. Ketika memberhentikan pekerja, maka harus membayar hak karyawan satu kali ketentuan. Tidak hanya dibayar semaunya perusahaan.

Menurut Sujak, bahkan dalam undang undang itu, perusahaan tidak boleh melakukan PHK. Perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah. “Oleh karena itu, tindakan PHK sepihak ini akan kami sampaikan kepada pemerintah, untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Sujak menerangkan, karena mediasi tidak membuahkan kesepakatan. Perusahaan bersikeras menyatakan tetap memberhentikan karyawan, meski tanpa dapat menunjukan surat, maka ia meminta kepada buruh yang telah di PHK untuk tetap bekerja. “Kami sudah berikan solusi, kalau memang merugi kurangi hari kerja karyawan. Sehingga tidak ada yang di PHK, tetapi pihak perusahaan tidak mau,” ungkapnya.

Baca Juga :  NTP Perkebunan Tertinggi di Kalbar

Sujak menilai, manajemen perusahaan PT RJP tidak paham atauran main undang undang ketenagakerjaan. Dalam proses PHK saja misalnya, karyawan dipanggil satu persatu, kemudian dijanjikan diberi uang sebesar satu bulan kerja.

Menurut Sujak, janji pemberian uang sebesar satu bulan gaji kepada karyawan yang di PHK jelas melanggar aturan dan tidak manusiawi. “Pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan saja mendapatkan haknya satu kali ketentuan. Ini tidak ada masalah, tiba-tiba diberhentikan masa hanya diberi satu bulan gaji,” tukasnya.

Sujak menyatakan, karena alasan yang tidak masuk akal itu, ia meminta kepada buruh yang di PHK untuk tetap bekerja sebagaimana biasanya. “Sikap perusahaan ini sangat lucu. Disisi lain masih ingin tetap beraktivitas tapi disisi lain membuat orang lain menangis. Yang dikhawatirkan, PHK ini hanya dalih saja untuk mendatangkan pekerja dari luar. Jika ini benar dilakukan, maka akan menimbulkan masalah,” ujarnya.

Sujak menegaskan, pihaknya akan memberi waktu satu minggu kepada pihak perusahan untuk mengkaji ulang kebijakannya itu. Jika memang nanti ternyata perusahaan masih bersikukuh dengan sikapnya, maka perusahaan-perusahaan wajib memberi hak buruh sesuai aturan dan ketentuan.

Sementara itu, ketika hendak dikonfirmasi oleh wartawan di kantornya, perwakilan perusahaan memilih tidak mau menemui awak media. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/