alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Muda: Berperan Penting dalam Penyelamatan Gambut di Kubu Raya, BRG Harus Dipertahankan

PONTIANAK – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menilai, penyelamatan lahan gambut sangat penting dilakukan. Muda menerangkan bahwa lahan gambut memiliki peranan penting bagi stabilitas iklim di dunia. “Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan jika terjadi kebakaran lahan gambut, maka karbondioksida dan sejumlah gas akan terlepas ke atmosfer,” ujarnya.

Pengalaman di Kalimantan Barat beberapa tahun belakangan ini, kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan persoalan lingkungan yang sangat serius. Dampak yang ditimbulkan juga begitu besar, terutama dari sisi kesehatan manusia. Belum lagi dari sisi transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Beruntung tahun ini kebakaran hutan di Kalimantan Barat tidak terjadi karena intensitas hujan relatif tinggi.

Menurut Muda, kebakaran hutan sebagian besar terjadi di lahan gambut, sehingga lebih sulit diatasi. Wilayah yang telah terbakar juga lebih sulit untuk direstorasi. “Jika terjadi lagi kebakaran di lahan gambut, tentu ini akan merugikan kita semua. Karena itu kita berusaha agar bencana ini tidak terjadi,” katanya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kubu Raya ini menilai upaya penyelamatan lahan gambut ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semakin banyak instansi yang terlibat semakin baik. Menurut Muda, pemerintah daerah butuh dukungan dari berbagai pihak, khususnya program Kementerian atau Lembaga terkait. Salah satunya adalah Badan Restorasi Gambut yang sejak 2017 sudah melaksanakan berbagai kegiatannya di Kabupaten Kubu Raya.

Baca Juga :  Wow, Rp250 Miliar Modal Untuk Perusda Aneka Usaha

“Keberadaan BRG perlu dipertahankan karena sangat bermanfaat dan berdampak positif,” ucap Muda Mahendrawan, kepada Pontianak Post, Jumat (17/7).

Berdasarkan data, sebanyak 106.069 hektare dari 149.902 hektare target restorasi gambut di Kalbar berada di wilayah Kubu Raya. “Penyelamatan lahan gambut harus menjadi tanggung jawab bersama yang tidak terbatas dalam wilayah administrasi suatu daerah bahkan suatu negara,” katanya.

Seperti diketahui Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas restorasi gambut sebagaimana dimandatkan Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Hal itu karena memang kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, khususnya Kubu Raya cukup tinggi.

Muda menilai sejak hadirnya BRG dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) dan pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) di desa-desa gambut di Kubu Raya memberilan konstribusi dalam mencegah terjadinya karhutla di Kubu Raya.

“Karenanya program atau kegiatan seperti pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) dan pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) di desa-desa gambut di Kubu Raya yang dimotori BRG ini menurut saya sudah selayaknya bisa terus dipertahankan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Belum Semua Daerah Cairkan Gaji Ketiga Belas

Sejak 2018, pengelolaan dana kegiatan restorasi gambut sudah di ‘desentralisasikan’ melalui mekanisme Tugas Pembantuan di Pemerintah Provinsi Kalbar. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program restorasi gambut, pemerintah kabupaten juga dilibatkan sejak dari perencanaan kegiatan bersama BRG.

Muda melihat, Program Desa Peduli Gambut (DPG) dalam pendampingan masyarakat di desa-desa gambut mampu menggerakkan potensi ekonomi berbasis pertanian lahan gambut. Bahkan menjadi produk unggulan khas dari desa-desa gambut. Selain itu, kegiatan pemetaan desa dan penyusunan profil desa gambut juga membantu pemerintah desa sebagai rujukan dalam kebijakan perencanaan desa.

Menurutnya, BRG melalui para fasilitator desa dilapangan juga membantu penguatan MPA, kelompok tani dan UMKM dari desa-desa gambut. Berbagai kegiatan tersebut secara langsung membantu upaya pemerintah daerah untuk meningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dalam kerangka Indeks Desa Membangun (IDM).

“Melihat cukup banyaknya dampak positif dari keberadaan BRG bersama setiap kegiatan yamg dilakukannya, menurut saya keberadaan BRG ini perlu dipertahankan, karena secara tak langsung juga berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ash)

PONTIANAK – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menilai, penyelamatan lahan gambut sangat penting dilakukan. Muda menerangkan bahwa lahan gambut memiliki peranan penting bagi stabilitas iklim di dunia. “Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan jika terjadi kebakaran lahan gambut, maka karbondioksida dan sejumlah gas akan terlepas ke atmosfer,” ujarnya.

Pengalaman di Kalimantan Barat beberapa tahun belakangan ini, kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan persoalan lingkungan yang sangat serius. Dampak yang ditimbulkan juga begitu besar, terutama dari sisi kesehatan manusia. Belum lagi dari sisi transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Beruntung tahun ini kebakaran hutan di Kalimantan Barat tidak terjadi karena intensitas hujan relatif tinggi.

Menurut Muda, kebakaran hutan sebagian besar terjadi di lahan gambut, sehingga lebih sulit diatasi. Wilayah yang telah terbakar juga lebih sulit untuk direstorasi. “Jika terjadi lagi kebakaran di lahan gambut, tentu ini akan merugikan kita semua. Karena itu kita berusaha agar bencana ini tidak terjadi,” katanya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kubu Raya ini menilai upaya penyelamatan lahan gambut ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semakin banyak instansi yang terlibat semakin baik. Menurut Muda, pemerintah daerah butuh dukungan dari berbagai pihak, khususnya program Kementerian atau Lembaga terkait. Salah satunya adalah Badan Restorasi Gambut yang sejak 2017 sudah melaksanakan berbagai kegiatannya di Kabupaten Kubu Raya.

Baca Juga :  Ayah Masuk Bui, Ibu Menikah Lagi, Dua Anak Terlantar di Rumah Sendiri

“Keberadaan BRG perlu dipertahankan karena sangat bermanfaat dan berdampak positif,” ucap Muda Mahendrawan, kepada Pontianak Post, Jumat (17/7).

Berdasarkan data, sebanyak 106.069 hektare dari 149.902 hektare target restorasi gambut di Kalbar berada di wilayah Kubu Raya. “Penyelamatan lahan gambut harus menjadi tanggung jawab bersama yang tidak terbatas dalam wilayah administrasi suatu daerah bahkan suatu negara,” katanya.

Seperti diketahui Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas restorasi gambut sebagaimana dimandatkan Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Hal itu karena memang kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, khususnya Kubu Raya cukup tinggi.

Muda menilai sejak hadirnya BRG dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) dan pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) di desa-desa gambut di Kubu Raya memberilan konstribusi dalam mencegah terjadinya karhutla di Kubu Raya.

“Karenanya program atau kegiatan seperti pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) dan pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) di desa-desa gambut di Kubu Raya yang dimotori BRG ini menurut saya sudah selayaknya bisa terus dipertahankan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pontianak Berpotensi Hujan Lebat dan Sambaran Petir

Sejak 2018, pengelolaan dana kegiatan restorasi gambut sudah di ‘desentralisasikan’ melalui mekanisme Tugas Pembantuan di Pemerintah Provinsi Kalbar. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program restorasi gambut, pemerintah kabupaten juga dilibatkan sejak dari perencanaan kegiatan bersama BRG.

Muda melihat, Program Desa Peduli Gambut (DPG) dalam pendampingan masyarakat di desa-desa gambut mampu menggerakkan potensi ekonomi berbasis pertanian lahan gambut. Bahkan menjadi produk unggulan khas dari desa-desa gambut. Selain itu, kegiatan pemetaan desa dan penyusunan profil desa gambut juga membantu pemerintah desa sebagai rujukan dalam kebijakan perencanaan desa.

Menurutnya, BRG melalui para fasilitator desa dilapangan juga membantu penguatan MPA, kelompok tani dan UMKM dari desa-desa gambut. Berbagai kegiatan tersebut secara langsung membantu upaya pemerintah daerah untuk meningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dalam kerangka Indeks Desa Membangun (IDM).

“Melihat cukup banyaknya dampak positif dari keberadaan BRG bersama setiap kegiatan yamg dilakukannya, menurut saya keberadaan BRG ini perlu dipertahankan, karena secara tak langsung juga berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ash)

Most Read

PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip

Jangan Anggap Remeh Sembelit

IPNU dan IPPNU Bagikan Takjil

Didominasi Kluster Jemaah Tabligh

Artikel Terbaru

/