alexametrics
33.9 C
Pontianak
Tuesday, May 24, 2022

Dari Air Macet Hingga Tak Kebagian Bantuan Sosial

Pandemi Covid-19 membuat kehidupan warga yang menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Harapan Kota Baru Pontianak semakin sulit. Mereka tak tersentuh program sosial dari pemerintah. Kebutuhan dasar seperti air pun sulit terakses karena kerusakan infrastruktur.

SITI SULBIYAH, Pontianak

Warga Rusunawa di Jalan Harapan Jaya, Kota Baru Pontianak tampak antusias menerima bantuan sekarung beras dari Gerakan Donasi Sembako Pontianak. Bantuan yang diserahkan pada Senin (16/8) itu begitu berarti bagi mereka. Terlebih sudah lama mereka tak tersentuh bantuan seperti ini.  “Bersyukur bisa dapat bantuan beras seperti ini,” ungkap Tarno (60), warga Rusunawa Harapan Jaya.

Baginya, bantuan tersebut sedikit meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tarno yang kini tak lagi muda masih bekerja untuk mencari nafkah. Sehari-hari ia berjualan pentol di kawasan sekitar Jalan Harapan Jaya.

Rutinitasnya dimulai pukul tiga pagi. Ia berangkat ke Pasar Flamboyan membeli daging sekaligus menggilingnya untuk dijadikan adonan pentol. Jika tak ada hambatan, pukul empat pagi urusannya selesai. Pulang dari pasar, pekerjaan pun dilanjutkan, yaitu mengolah adonan menjadi bulatan-bulatan pentol. Ia memanfaatkan dapur bersama untuk memasak cemilan berbentuk bulat tersebut.   “Pakai dapur bersama. Setiap lantai ada dua dapur,” katanya.

Pada pagi hingga tengah hari, Tarno yang menghuni kamar di lantai tiga tersebut beristirahat. Tubuhnya sudah tak kuat berjualan di siang hari yang terik. Menjelang sore, sekitar pukul tiga, barulah ia menjajakkan dagangannya menggunakan sepeda motor sampai pukul enam sore.

Hidup di rusunawa baginya ada plus dan minus. Kelebihannya, biaya sewa yang relatif murah. Karena ia menempati lantai tiga, sebulan iuran yang harus dikeluarkan sebesar Rp130 ribu. Namun kekurangannya, fasilitas yang diterima tak sepenuhnya optimal. Beberapa persoalan kerap muncul terutama masalah aliran air yang sering macet.

Baca Juga :  Pembangunan Waterfront Berlanjut, Berdampak Ekonomi Bagi Pedagang

“Kalau lagi macet, terpaksa menumpang mandi di rumah anak. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari sini,” ucap lelaki berambut putih tersebut. Tarno kini tinggal bersama istri dan satu orang anaknya. Mereka tinggal di kamar berukuran 4×4 meter. Dua tahun menempati rusunawa, ia merasa bersyukur. Meski begitu, dia berharap bisa memiliki rumah sendiri yang dapat ia tempati bersama keluarga.

Rusunawa yang memiliki dua gedung tersebut telah beroperasi sejak akhir tahun 2018. Syarif Deni Kurniawan, selaku Ketua RT setempat mengatakan, dari 180 kamar yang tersedia, 175 kamar di antaranya telah ditempati oleh warga. Mereka sebagian besar merupakan warga kurang mampu yang menjadi korban penggusuran ruko di depan RS Sudarso, Pasar Madani dan korban pembebasan lahan pembangunan turap di Parit Tokaya.

“Sebagian warga di sini berprofesi sebagai pedagang kecil, ojol (ojek online), tukang, dan banyak pula janda tua,” ungkapnya, Senin. Sejak pandemi Covid-19, kehidupan warganya terasa semakin sulit saja. Pendapatan mereka berkurang. Namun bantuan sosial dari pemerintah tak menyentuh mereka. Bantuan hanya datang sekali saja, yaitu di tahun lalu dari pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, warga di sana tak masuk dalam penerima beberapa program dari Kementerian Sosial (Kemensos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Mereka tersandung administrasi kependudukan.

“Tidak ada program bantuan dari Kemensos (Kementerian Sosial), karena tersangkut administrasi domisili, rata-rata masih KK yang di kecamatan (domisili sebelumnya),dan belum bisa mengurus perpindahan,” bebernya.

Tak hanya persoalan administrasi kependudukan yang membuat mereka tak masuk dalam penerima bantuan sosial, infrastruktur di gedung tersebut juga tidak optimal. Salah satunya persoalan air. Di sana, air untuk kebutuhan sehari-hari tak mengalir lancar karena kerusakan instalasi di sejumlah titik.

Baca Juga :  Putus Mata Rantai Covid-19 dengan Tidak Mudik

Menurut Deni, kerusakan instalasi air sudah terjadi sejak 2019. Hal tersebut membuat air merembes hingga merusak plafon bangunan. Kebocoran pun tak terhindarkan. Di sejumlah titik, kondisi plafon sudah semakin parah, bahkan sudah ada yang jebol.

Warga di sana hanya bisa pasrah. Mereka pernah urunan untuk memperbaiki celah-celah pipa yang rusak. Namun dengan dana yang sangat minim, perbaikan yang bisa dilakukan hanya bersifat sementara. “Perbaikan perlu dilakukan menyeluruh,” katanya. Deni sudah membuat laporan sebanyak tiga kali sejak tahun 2019, yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga Pemerintah Kota Pontianak. Namun hingga kini hasilnya belum menampakkan titik terang.  “Pihak Kementerian menyatakan status bangunan masih belum diserahterimakan ke Pemerintah Kota Pontianak. Lalu saya koordinasi ke Pemkot (Pontianak), dan diketahui belum menganggarkan ke APBD karena status bangunannya masih di kementerian,” katanya.

Deni berharap ada solusi untuk permasalahan instalasi air di sana. Apabila pengelolaan gedung di tangan pemerintah pusat, maka sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut. Namun pemerintah Kota Pontianak juga tak boleh hanya berdiam diri melihat kondisi tersebut. “Dari warga menyikapi ini hanya bisa pasrah dan terima konsekuensinya. Karena mereka tidak memiliki rumah, mau tidak mau (tinggal di sini),” pungkasnya.

Pengurus Rusunawa Jalan Harapan Jaya, Marzuki mengatakan, sejak gedung tersebut dibangun, hingga kini penyerahan belum dilakukan oleh kementerian terkait. Pemerintah Kota Pontianak menurutnya sudah mengetahui keluhan-keluhan warga yang menempati rusunawa tersebut. Namun, lantaran gedung tersebut milik Pemerintah Pusat, maka pengelolaan menjadi tanggung jawab mereka.   “Sebenarnya sudah ada rencana perbaikan. Namun ini aset Kementerian dan hingga saat ini belum dilakukan serah terima ke Pemkot (Pontianak),” ucap Marzuki. **

Pandemi Covid-19 membuat kehidupan warga yang menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Harapan Kota Baru Pontianak semakin sulit. Mereka tak tersentuh program sosial dari pemerintah. Kebutuhan dasar seperti air pun sulit terakses karena kerusakan infrastruktur.

SITI SULBIYAH, Pontianak

Warga Rusunawa di Jalan Harapan Jaya, Kota Baru Pontianak tampak antusias menerima bantuan sekarung beras dari Gerakan Donasi Sembako Pontianak. Bantuan yang diserahkan pada Senin (16/8) itu begitu berarti bagi mereka. Terlebih sudah lama mereka tak tersentuh bantuan seperti ini.  “Bersyukur bisa dapat bantuan beras seperti ini,” ungkap Tarno (60), warga Rusunawa Harapan Jaya.

Baginya, bantuan tersebut sedikit meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tarno yang kini tak lagi muda masih bekerja untuk mencari nafkah. Sehari-hari ia berjualan pentol di kawasan sekitar Jalan Harapan Jaya.

Rutinitasnya dimulai pukul tiga pagi. Ia berangkat ke Pasar Flamboyan membeli daging sekaligus menggilingnya untuk dijadikan adonan pentol. Jika tak ada hambatan, pukul empat pagi urusannya selesai. Pulang dari pasar, pekerjaan pun dilanjutkan, yaitu mengolah adonan menjadi bulatan-bulatan pentol. Ia memanfaatkan dapur bersama untuk memasak cemilan berbentuk bulat tersebut.   “Pakai dapur bersama. Setiap lantai ada dua dapur,” katanya.

Pada pagi hingga tengah hari, Tarno yang menghuni kamar di lantai tiga tersebut beristirahat. Tubuhnya sudah tak kuat berjualan di siang hari yang terik. Menjelang sore, sekitar pukul tiga, barulah ia menjajakkan dagangannya menggunakan sepeda motor sampai pukul enam sore.

Hidup di rusunawa baginya ada plus dan minus. Kelebihannya, biaya sewa yang relatif murah. Karena ia menempati lantai tiga, sebulan iuran yang harus dikeluarkan sebesar Rp130 ribu. Namun kekurangannya, fasilitas yang diterima tak sepenuhnya optimal. Beberapa persoalan kerap muncul terutama masalah aliran air yang sering macet.

Baca Juga :  Delapan Tahun Buron, Terpidana Korupsi Ditangkap

“Kalau lagi macet, terpaksa menumpang mandi di rumah anak. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari sini,” ucap lelaki berambut putih tersebut. Tarno kini tinggal bersama istri dan satu orang anaknya. Mereka tinggal di kamar berukuran 4×4 meter. Dua tahun menempati rusunawa, ia merasa bersyukur. Meski begitu, dia berharap bisa memiliki rumah sendiri yang dapat ia tempati bersama keluarga.

Rusunawa yang memiliki dua gedung tersebut telah beroperasi sejak akhir tahun 2018. Syarif Deni Kurniawan, selaku Ketua RT setempat mengatakan, dari 180 kamar yang tersedia, 175 kamar di antaranya telah ditempati oleh warga. Mereka sebagian besar merupakan warga kurang mampu yang menjadi korban penggusuran ruko di depan RS Sudarso, Pasar Madani dan korban pembebasan lahan pembangunan turap di Parit Tokaya.

“Sebagian warga di sini berprofesi sebagai pedagang kecil, ojol (ojek online), tukang, dan banyak pula janda tua,” ungkapnya, Senin. Sejak pandemi Covid-19, kehidupan warganya terasa semakin sulit saja. Pendapatan mereka berkurang. Namun bantuan sosial dari pemerintah tak menyentuh mereka. Bantuan hanya datang sekali saja, yaitu di tahun lalu dari pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, warga di sana tak masuk dalam penerima beberapa program dari Kementerian Sosial (Kemensos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Mereka tersandung administrasi kependudukan.

“Tidak ada program bantuan dari Kemensos (Kementerian Sosial), karena tersangkut administrasi domisili, rata-rata masih KK yang di kecamatan (domisili sebelumnya),dan belum bisa mengurus perpindahan,” bebernya.

Tak hanya persoalan administrasi kependudukan yang membuat mereka tak masuk dalam penerima bantuan sosial, infrastruktur di gedung tersebut juga tidak optimal. Salah satunya persoalan air. Di sana, air untuk kebutuhan sehari-hari tak mengalir lancar karena kerusakan instalasi di sejumlah titik.

Baca Juga :  Jadi Penghasilan Tambahan, Faktor Lingkungan jadi Tantangan

Menurut Deni, kerusakan instalasi air sudah terjadi sejak 2019. Hal tersebut membuat air merembes hingga merusak plafon bangunan. Kebocoran pun tak terhindarkan. Di sejumlah titik, kondisi plafon sudah semakin parah, bahkan sudah ada yang jebol.

Warga di sana hanya bisa pasrah. Mereka pernah urunan untuk memperbaiki celah-celah pipa yang rusak. Namun dengan dana yang sangat minim, perbaikan yang bisa dilakukan hanya bersifat sementara. “Perbaikan perlu dilakukan menyeluruh,” katanya. Deni sudah membuat laporan sebanyak tiga kali sejak tahun 2019, yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga Pemerintah Kota Pontianak. Namun hingga kini hasilnya belum menampakkan titik terang.  “Pihak Kementerian menyatakan status bangunan masih belum diserahterimakan ke Pemerintah Kota Pontianak. Lalu saya koordinasi ke Pemkot (Pontianak), dan diketahui belum menganggarkan ke APBD karena status bangunannya masih di kementerian,” katanya.

Deni berharap ada solusi untuk permasalahan instalasi air di sana. Apabila pengelolaan gedung di tangan pemerintah pusat, maka sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut. Namun pemerintah Kota Pontianak juga tak boleh hanya berdiam diri melihat kondisi tersebut. “Dari warga menyikapi ini hanya bisa pasrah dan terima konsekuensinya. Karena mereka tidak memiliki rumah, mau tidak mau (tinggal di sini),” pungkasnya.

Pengurus Rusunawa Jalan Harapan Jaya, Marzuki mengatakan, sejak gedung tersebut dibangun, hingga kini penyerahan belum dilakukan oleh kementerian terkait. Pemerintah Kota Pontianak menurutnya sudah mengetahui keluhan-keluhan warga yang menempati rusunawa tersebut. Namun, lantaran gedung tersebut milik Pemerintah Pusat, maka pengelolaan menjadi tanggung jawab mereka.   “Sebenarnya sudah ada rencana perbaikan. Namun ini aset Kementerian dan hingga saat ini belum dilakukan serah terima ke Pemkot (Pontianak),” ucap Marzuki. **

Most Read

Artikel Terbaru

/