alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Optimis Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Barat menyepakati pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD tahun anggaran 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk penandatangan bersama untuk selanjutnya dibahas dalam bentuk Rancangan APBD 2023 mendatang.

Sejumlah asumsi-asumsi makro ekonomi dijabarkan. Dari target pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM dengan membangun pusat pendidikan Kalbar sampai kepada target infrastruktur Kalbar.

Pada Rapat Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS 2023 yang digelar, Selasa(16/8) di Gedung DPRD Kalbar ikut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, pimpinan DPRD Kalbar Suriansyah dan Prabasa Anantatur. Ikut juga hadir 39 anggota DPRDbersama kepala SKPD Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar menyampaikan bahwa memang ada beberapa asumsi makro ekonomi dalam pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2023 ini. Sebagaimana diketahui untuk pembahasan Rancangan APBD 2023, memang selalu diawali pembahasan KUA-PPAS. Di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan asums-asumsi makro ekonomi, sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2023 mendatang.

Menurutnya asumsi ekonomi, menyangkut pertumbuhan ekonomi. Misalnya soal penekanan angka kemiskinan di Kalbar, jumlah pengangguran terbuka dan rasio-rasio lain seperti indeks peningkatan IPM, indeks peningkatan infrasrtktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

“Dari asumsi-asumsi di atas, Pemprov mengajukan usulan. Hitungannya dari jumlah pendapatan daerah, belanja, dengan biaya daerah,” kata dia.

Khusus usulan pendapatan daerah di RAPBD 2023, mengacu ke proyeksi pendapatan dengan target pertumbuhan ekonomi. Kalbar sendiri mematok pertumbuhan ekonomi dari 5,3 sampai 5,7 persen dari tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya 4 koma sekian. Satu tahun sebelumnya minus 1,8 persen. Nah target 5,3 persen untuk pertumbuhan ekonomi 2023 adalah rasa optimisme bakalan memperlihatkan angka pembangunan di Kalbar. Akan cerah dan bagus,” ucapnya.

Target tersebut diimbangi dengan banyaknya Kalbar dengan beragam sektor unggulan. Paling menonjol sektor pertanian secara umum, pertambangan, pengolahan hasul alam dan beberapa sektor lain.

Baca Juga :  Tanto Gabung Nasdem, Demokrat Ucapkan Terima Kasih

Berdasarkan sektor-sektor di atas, lanjutnya, penyumbang PAD terbesar tetap saja masih dipegang dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak tahunannya tercatat sebagai komponen penyumbang PAD terbesar Kalbar. “Nah dengan asumsi-asumsi di atas, kita sepakat target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan Pemprov optimis diraih. Target pertumbuhan ekonomi Kalbar bahkan melebihi nasional,” jelasnya.

Meski demikian, tetap saja masih banyak tantangan ke depan. Misalnya resiko ekononi dunia sekarang ini. Tak dipungkuri perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Kalbar. Memanasnya China-Taiwan juga dapat menjadi pemhambat. “Hal-hal di luar sana masih dapat menjadi resiko ekonomi Kalbar, Kitag tetap harus waspada,” ucap dia.

Politisi Gerindra Kalbar ini melanjutkan paling menonjol berdasarkan target RPJMD adalah  infrastruktur. Itu karena indeksnya harus  memperlihatkan kondisi mantap 80 persen. Hanya saja, sampai sekarang masih belum tergapai. IPM Kalbar misalnya masih berada di bawah rata-rata atau paling rendah di antara di pulau kalimantan. “IPM Kalbar berkisar  67-68. Padahal target minimalnya 71.  “Sehingga perlu menjadi prioritas mengejar ketertinggalan,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya meningkatkan IPM, harus diimbangi dengan pemerintah mendorong pelaksana pusat pendidikan masyarakat dapat melakukan tuntas program paket B dan C. Harapannya masyarakat berpendidikan setara SMA/SMK dapat lebih banyak, terutama warga berumur di atas 25 tahun ke atas. “Jelas paket B atau C, apalagi digratiskan alias tidak dipunggut biaya dapat mempengaruhi peta IPM Kalbar. Minat masyarakat berpendidikan dan bersekolah lebih banyak. Ini salah satu upaya tepat mengatasi persoalan IPM Kalbar,” kata dia.

Selain itu, khusus pendidikan formal seperti wacana membangun 20 sampai 23 fasilitas SMA/SMK Negeri juga wacana bagus. Ini akan menaikan IPM Kalbar secara menyeluruh. Namun memang mewujudkannya juga tidak mudah. Kabarnya sebagian daerah masih terkendala  ketersediaan lahan. “Memang harus dilakukan hibah masyarakat atau pemerintah kabupaten/kota. Targetnya setiap kecamatan/desa padat penduduk memiliki fasilitas sekolah terbaik khsusu SMA/SMK Negeri,” jelasnya.

Baca Juga :  Penguatan Protokol Kesehatan di Bulan Syawal

Terpisah, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyebutkan bahwa memang saat ini infrastruktur jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai 69 persen dan hampir 70 persen saja. “Targetnya masa akhir jabatan bisa mencapai lebih dari 80 persen ke atas,” ucapnya

Selain target infrastruktur, Pemprov Kalbar juga fokus dengan prasana pendidikan dan kesehatan di Kalbar. Ini dikarenakan  masih banyak daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan dan pendidikan memadai. “Infrasruktur bukan hanya jalan dan jembatan di Kalbar saja, kita fokus dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Target bangunan sekolah SMA/SMK Negeri misalnya diwacanakan akan dibangun sebanyak-banyaknya pada setiap kabupaten/kota dan kecamatan membutuhkan. Ini juga sebagai upaya mengejar target perbaikan IPM di Kalimantan Barat. “Pun demikian prasana kesehatan  di beberapa tempat terus kita genjot. Pembunan RSUD Soerdarso Pontianak bahkan sudah selesai semuanya,” kata dia.

Soal menekan angka kemiskinan di Kalbar, Pemprov terus merencanakan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang diharapkan dapat membantu untuk menjangkau langsung ke seluruh masyarakat. Kemudian untuk mengurangi angka kemiskinan dengan kita banyak membangun fasilitas-fasilitas sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS 2023 akan menjadi pembahasan terakhir Sutarmidji-Ria Norsan sebagai Kepala Daerah Kalbar. Keduanya bakalan  mengakhiri masa jabatan di periode pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2023. Kemudian pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar akan digelar pada 2024. (den)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Barat menyepakati pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD tahun anggaran 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk penandatangan bersama untuk selanjutnya dibahas dalam bentuk Rancangan APBD 2023 mendatang.

Sejumlah asumsi-asumsi makro ekonomi dijabarkan. Dari target pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM dengan membangun pusat pendidikan Kalbar sampai kepada target infrastruktur Kalbar.

Pada Rapat Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS 2023 yang digelar, Selasa(16/8) di Gedung DPRD Kalbar ikut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, pimpinan DPRD Kalbar Suriansyah dan Prabasa Anantatur. Ikut juga hadir 39 anggota DPRDbersama kepala SKPD Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar menyampaikan bahwa memang ada beberapa asumsi makro ekonomi dalam pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2023 ini. Sebagaimana diketahui untuk pembahasan Rancangan APBD 2023, memang selalu diawali pembahasan KUA-PPAS. Di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan asums-asumsi makro ekonomi, sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2023 mendatang.

Menurutnya asumsi ekonomi, menyangkut pertumbuhan ekonomi. Misalnya soal penekanan angka kemiskinan di Kalbar, jumlah pengangguran terbuka dan rasio-rasio lain seperti indeks peningkatan IPM, indeks peningkatan infrasrtktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

“Dari asumsi-asumsi di atas, Pemprov mengajukan usulan. Hitungannya dari jumlah pendapatan daerah, belanja, dengan biaya daerah,” kata dia.

Khusus usulan pendapatan daerah di RAPBD 2023, mengacu ke proyeksi pendapatan dengan target pertumbuhan ekonomi. Kalbar sendiri mematok pertumbuhan ekonomi dari 5,3 sampai 5,7 persen dari tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya 4 koma sekian. Satu tahun sebelumnya minus 1,8 persen. Nah target 5,3 persen untuk pertumbuhan ekonomi 2023 adalah rasa optimisme bakalan memperlihatkan angka pembangunan di Kalbar. Akan cerah dan bagus,” ucapnya.

Target tersebut diimbangi dengan banyaknya Kalbar dengan beragam sektor unggulan. Paling menonjol sektor pertanian secara umum, pertambangan, pengolahan hasul alam dan beberapa sektor lain.

Baca Juga :  Gardu di Dinas Sosial Terbakar

Berdasarkan sektor-sektor di atas, lanjutnya, penyumbang PAD terbesar tetap saja masih dipegang dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak tahunannya tercatat sebagai komponen penyumbang PAD terbesar Kalbar. “Nah dengan asumsi-asumsi di atas, kita sepakat target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan Pemprov optimis diraih. Target pertumbuhan ekonomi Kalbar bahkan melebihi nasional,” jelasnya.

Meski demikian, tetap saja masih banyak tantangan ke depan. Misalnya resiko ekononi dunia sekarang ini. Tak dipungkuri perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Kalbar. Memanasnya China-Taiwan juga dapat menjadi pemhambat. “Hal-hal di luar sana masih dapat menjadi resiko ekonomi Kalbar, Kitag tetap harus waspada,” ucap dia.

Politisi Gerindra Kalbar ini melanjutkan paling menonjol berdasarkan target RPJMD adalah  infrastruktur. Itu karena indeksnya harus  memperlihatkan kondisi mantap 80 persen. Hanya saja, sampai sekarang masih belum tergapai. IPM Kalbar misalnya masih berada di bawah rata-rata atau paling rendah di antara di pulau kalimantan. “IPM Kalbar berkisar  67-68. Padahal target minimalnya 71.  “Sehingga perlu menjadi prioritas mengejar ketertinggalan,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya meningkatkan IPM, harus diimbangi dengan pemerintah mendorong pelaksana pusat pendidikan masyarakat dapat melakukan tuntas program paket B dan C. Harapannya masyarakat berpendidikan setara SMA/SMK dapat lebih banyak, terutama warga berumur di atas 25 tahun ke atas. “Jelas paket B atau C, apalagi digratiskan alias tidak dipunggut biaya dapat mempengaruhi peta IPM Kalbar. Minat masyarakat berpendidikan dan bersekolah lebih banyak. Ini salah satu upaya tepat mengatasi persoalan IPM Kalbar,” kata dia.

Selain itu, khusus pendidikan formal seperti wacana membangun 20 sampai 23 fasilitas SMA/SMK Negeri juga wacana bagus. Ini akan menaikan IPM Kalbar secara menyeluruh. Namun memang mewujudkannya juga tidak mudah. Kabarnya sebagian daerah masih terkendala  ketersediaan lahan. “Memang harus dilakukan hibah masyarakat atau pemerintah kabupaten/kota. Targetnya setiap kecamatan/desa padat penduduk memiliki fasilitas sekolah terbaik khsusu SMA/SMK Negeri,” jelasnya.

Baca Juga :  Ekonom Kalbar Terjungkal

Terpisah, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyebutkan bahwa memang saat ini infrastruktur jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai 69 persen dan hampir 70 persen saja. “Targetnya masa akhir jabatan bisa mencapai lebih dari 80 persen ke atas,” ucapnya

Selain target infrastruktur, Pemprov Kalbar juga fokus dengan prasana pendidikan dan kesehatan di Kalbar. Ini dikarenakan  masih banyak daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan dan pendidikan memadai. “Infrasruktur bukan hanya jalan dan jembatan di Kalbar saja, kita fokus dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Target bangunan sekolah SMA/SMK Negeri misalnya diwacanakan akan dibangun sebanyak-banyaknya pada setiap kabupaten/kota dan kecamatan membutuhkan. Ini juga sebagai upaya mengejar target perbaikan IPM di Kalimantan Barat. “Pun demikian prasana kesehatan  di beberapa tempat terus kita genjot. Pembunan RSUD Soerdarso Pontianak bahkan sudah selesai semuanya,” kata dia.

Soal menekan angka kemiskinan di Kalbar, Pemprov terus merencanakan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang diharapkan dapat membantu untuk menjangkau langsung ke seluruh masyarakat. Kemudian untuk mengurangi angka kemiskinan dengan kita banyak membangun fasilitas-fasilitas sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS 2023 akan menjadi pembahasan terakhir Sutarmidji-Ria Norsan sebagai Kepala Daerah Kalbar. Keduanya bakalan  mengakhiri masa jabatan di periode pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2023. Kemudian pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar akan digelar pada 2024. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/