alexametrics
32.8 C
Pontianak
Monday, July 4, 2022

Solusi Pendidikan Masa  Pagebluk Covid-19

PONTIANAK–Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Sudiantono meminta pendidikan di masa Pagebluk Covid-19 harus benar-benar disiasati menyeluruh sesuai Protokol Kesehatan (Prokes).

Sebagaimana diketahui proses belajar mengajar diterapkan dengan metode full daring (penuh dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).

“Pendidikan masa Covid-19 benar-benar menguras energi. Tidak hanya tenaga kependidikan, siswa termasuk wali murid di rumah,” katanya di ruang kerjanya.

Menurut dia ada beragam solusi pada masa Pagebluk Covid-19. Misalnya, Kemendikbud membuat Kurikulum Darurat Nasional (KDN) di masa pandemi. Kurikulum 2013 yang dipakai saat ini tidak cocok lagi untuk masa pandemi karena memberatkan dan membingungkan guru, siswa, dan orang tua siswa, terutama pada saat belajar di rumah.

“Kalau perlu Kemendikbud membuat buku pelajaran KDN dalam bentuk e-book dan bahan tayang. Tujuannya memudahkan guru dalam mengajar pelajar ketika belajar juga memudahkan di-share ke berbagai pihak. Kurikulum KDN ini untuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK,” katanya.

Untuk KDN sebaiknya diperbanyak ialah pembelajaran agama, pendidikan karakter, keterampilan hidup yang diajarkan orang tua di rumah atau tetangga sekitar rumah. Libatkan saja guru ngaji, ustaz, pendeta, pastor, guru agama di rumah ibadah masing-masing. Misalnya masjid, mushala, gereja, wihara, pura, dan klenteng.

Pembelajaran untuk mata pelajaran umum sebaiknya porsi dikurangi agar mudah diterapkan pada saat belajar di rumah, sekolah, dan online. Dengan begitu tidak merepotkan guru, siswa, dan orang tua. Kalau perlu ada Raport Darurat (KDN) yang digunakan KDN.

Baca Juga :  Pemprov Kalbar Siapkan Rencana Penataan GOR

Kemendikbud membuat pembelajaran online disajikan guru-guru terbaik nasional yang bisa diakses nasional.

Kemendikbud juga meminta dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten membuat kelas online dengan kurikulum darurat disajikan guru-guru terbaik tingkat kota/kabupaten dan provinsi.

“Seluruh pelajar di kota/kabupaten dan provinsi wajib mengikuti pembelajaran online oleh dinas pendidikan masing-masing dan boleh mengikuti pembelajaran di tingkat nasional,” ujarnya.

Nantinya pada pembelajaran online ada penjelasan teori, latihan soal, pemberian PR, pembahasan soal PR sehingga orang tua tidak direpotkan dengan membahas PR dari anak. Selanjutnta evaluasi atau ulangan dilakukan oleh pihak kota/kabupaten atau provinsi secara online untuk mengukur keberhasilan belajar anak.

“Jika sistem ini dilakukan, maka guru-guru tidak perlu membuat kelas online di sekolah masing-masing seperti yang terjadi sekarang ini. Hal ini sangat menghemat biaya dan kuota sehingga dananya bisa digunakan untuk lainnya. Guru-guru yang tidak mengajar online akan mendapat tugas khusus,” tukas dia.

Di sisi lain, lanjut dia, sudah seharusnya Kemendikbud meminta BUMN bidang informasi teknologi dan telekomunikasi membuat aplikasi seperti Zoom versi Indonesia dan membuat platform seperti Youtube versi Indonesia. Tujuannya agar bisa menjadi pembelajaran online dan menyimpan hasil pembelajaran di platform Youtube versi Indonesia.

Baca Juga :  Siap Gelar Salat Id

“Pembelajaran online itu bisa diakses kapan saja sehingga jika ada orang tua yang mempunyai satu gawai, tetapi memiliki anak lebih dari satu, bisa menggunakan gawai tersebut secara bergiliran dan kapan saja bisa dilakukan,” kata dia.

Atau kalau perlu ke depan, BUMN bisa sekalian membuat WA dan Facebook versi Indonesia dalam memudahkan komunikasi antara guru, orang tua, dan guru tanpa menggunakan paket data.

Dalam hal kuota atau paket data, Kemendikbud memberikan dana untuk kuota atau paket data tidak kepada masing-masing individu guru atau siswa, tetapi langsung kepada Telkom agar semua pelajar dan guru Indonesia bisa menggunakan Zoom, Youtube, WA, dan Facebook versi Indonesia secara gratis untuk kepentingan proses belajar ini.

“Pemberian langsung kepada BUMN ini untuk menghindari penyalahgunaan kuota atau paket data oleh guru, siswa, dan orang tua siswa,” tukasnya.

Selanjutnya, Kemendikbud meminta kepada pemerintah daerah baik kota/kabupaten dan provinsi agar guru-guru yang tidak bertugas mengajar online untuk mendapat tugas khusus.

Guru-guru tersebut, selain mengajar mata pelajaran yang dimiliki secara offline juga menjadi guru pendidikan karakter bagi para pelajar di sekitar tempat tinggalnya sesuai KDN.(den)

PONTIANAK–Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Sudiantono meminta pendidikan di masa Pagebluk Covid-19 harus benar-benar disiasati menyeluruh sesuai Protokol Kesehatan (Prokes).

Sebagaimana diketahui proses belajar mengajar diterapkan dengan metode full daring (penuh dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).

“Pendidikan masa Covid-19 benar-benar menguras energi. Tidak hanya tenaga kependidikan, siswa termasuk wali murid di rumah,” katanya di ruang kerjanya.

Menurut dia ada beragam solusi pada masa Pagebluk Covid-19. Misalnya, Kemendikbud membuat Kurikulum Darurat Nasional (KDN) di masa pandemi. Kurikulum 2013 yang dipakai saat ini tidak cocok lagi untuk masa pandemi karena memberatkan dan membingungkan guru, siswa, dan orang tua siswa, terutama pada saat belajar di rumah.

“Kalau perlu Kemendikbud membuat buku pelajaran KDN dalam bentuk e-book dan bahan tayang. Tujuannya memudahkan guru dalam mengajar pelajar ketika belajar juga memudahkan di-share ke berbagai pihak. Kurikulum KDN ini untuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK,” katanya.

Untuk KDN sebaiknya diperbanyak ialah pembelajaran agama, pendidikan karakter, keterampilan hidup yang diajarkan orang tua di rumah atau tetangga sekitar rumah. Libatkan saja guru ngaji, ustaz, pendeta, pastor, guru agama di rumah ibadah masing-masing. Misalnya masjid, mushala, gereja, wihara, pura, dan klenteng.

Pembelajaran untuk mata pelajaran umum sebaiknya porsi dikurangi agar mudah diterapkan pada saat belajar di rumah, sekolah, dan online. Dengan begitu tidak merepotkan guru, siswa, dan orang tua. Kalau perlu ada Raport Darurat (KDN) yang digunakan KDN.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Rakyat Mulai Gunakan Transaksi QR Code

Kemendikbud membuat pembelajaran online disajikan guru-guru terbaik nasional yang bisa diakses nasional.

Kemendikbud juga meminta dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten membuat kelas online dengan kurikulum darurat disajikan guru-guru terbaik tingkat kota/kabupaten dan provinsi.

“Seluruh pelajar di kota/kabupaten dan provinsi wajib mengikuti pembelajaran online oleh dinas pendidikan masing-masing dan boleh mengikuti pembelajaran di tingkat nasional,” ujarnya.

Nantinya pada pembelajaran online ada penjelasan teori, latihan soal, pemberian PR, pembahasan soal PR sehingga orang tua tidak direpotkan dengan membahas PR dari anak. Selanjutnta evaluasi atau ulangan dilakukan oleh pihak kota/kabupaten atau provinsi secara online untuk mengukur keberhasilan belajar anak.

“Jika sistem ini dilakukan, maka guru-guru tidak perlu membuat kelas online di sekolah masing-masing seperti yang terjadi sekarang ini. Hal ini sangat menghemat biaya dan kuota sehingga dananya bisa digunakan untuk lainnya. Guru-guru yang tidak mengajar online akan mendapat tugas khusus,” tukas dia.

Di sisi lain, lanjut dia, sudah seharusnya Kemendikbud meminta BUMN bidang informasi teknologi dan telekomunikasi membuat aplikasi seperti Zoom versi Indonesia dan membuat platform seperti Youtube versi Indonesia. Tujuannya agar bisa menjadi pembelajaran online dan menyimpan hasil pembelajaran di platform Youtube versi Indonesia.

Baca Juga :  Balitbang Kalbar Apresiasi Para Perekayasa

“Pembelajaran online itu bisa diakses kapan saja sehingga jika ada orang tua yang mempunyai satu gawai, tetapi memiliki anak lebih dari satu, bisa menggunakan gawai tersebut secara bergiliran dan kapan saja bisa dilakukan,” kata dia.

Atau kalau perlu ke depan, BUMN bisa sekalian membuat WA dan Facebook versi Indonesia dalam memudahkan komunikasi antara guru, orang tua, dan guru tanpa menggunakan paket data.

Dalam hal kuota atau paket data, Kemendikbud memberikan dana untuk kuota atau paket data tidak kepada masing-masing individu guru atau siswa, tetapi langsung kepada Telkom agar semua pelajar dan guru Indonesia bisa menggunakan Zoom, Youtube, WA, dan Facebook versi Indonesia secara gratis untuk kepentingan proses belajar ini.

“Pemberian langsung kepada BUMN ini untuk menghindari penyalahgunaan kuota atau paket data oleh guru, siswa, dan orang tua siswa,” tukasnya.

Selanjutnya, Kemendikbud meminta kepada pemerintah daerah baik kota/kabupaten dan provinsi agar guru-guru yang tidak bertugas mengajar online untuk mendapat tugas khusus.

Guru-guru tersebut, selain mengajar mata pelajaran yang dimiliki secara offline juga menjadi guru pendidikan karakter bagi para pelajar di sekitar tempat tinggalnya sesuai KDN.(den)

Most Read

Distribusikan Bantuan Sejak Sebulan Lalu

Gara-gara TWK, KPK Tinggal Cerita?

Incar Gol ke-100

Artikel Terbaru

/