alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Dinas PPPA Kalbar Tekan Kasus Kekerasan Perempuan

PONTIANAK – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Melaporkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO, di Hotel Borneo, Kamis (17/12). Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dari sejumlah organisasi masyarakat itu dibuka secara Kepala Dinas PPPA, Dra. Natalia Karyawati, ME.

Dalam kesempatan itu, Dra. Natalia Karyawati, ME. menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan organisasi masyarakat dalam upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terlebih untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menyasar korban perempuan dan anak.

“Kasus TPPO ini meningkat seiring dengan perkembangan informasi, serta terbukanya akses keluar negeri. Namun dengan keterbatasan yang ada, kita tetap terus berupaya meminimalisir korban TPPO,” kata Natalia.

Baca Juga :  Antisipasi Wabah Corona, ACT Kalbar Gelar Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam kasus TPPO, pihaknya menilai perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh organisasi masyarakat. Tidak hanya penguatan kapasitas dan pengetahuan saja, melalui kegiatan ini, pihaknya berharap sinergi dan komitmen dalam memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan semakin diperkuat.

“Saya berharap, mereka yang hadir hari ini akan menjadi agen perubahan dalam mengantisipasi, atau mengurangi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak,” tutur Natalia.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas PPPA Kalbar, Detilda Yenny, Spd, mengatakan, kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak terus bermunculan. Kekerasan yang dialami itu terjadi dengan berbagai modus.

Baca Juga :  DJKN Dorong Optimalisasi Aset RS Kartika Husada

“Modusnya beraneka ragam, ada yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seksual, pekerja di luar negeri, menjadi anak buah kapal, hingga menjadi korban penjualan organ tubuh,” tutur Detilda.

Mengingat modus yang beragam itu, masyarakat yang paling mengetahui kondisi di lapangan, hendaknya dapat memiliki kepedulian serta berani bertindak guna mencegah potensi kekerasan yang mengancam perempuan dan anak-anak. Pemerintah Provinsi Kalbar, menurutnya berkomitmen dan serius menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO. (sti/ser)

PONTIANAK – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Melaporkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO, di Hotel Borneo, Kamis (17/12). Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dari sejumlah organisasi masyarakat itu dibuka secara Kepala Dinas PPPA, Dra. Natalia Karyawati, ME.

Dalam kesempatan itu, Dra. Natalia Karyawati, ME. menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan organisasi masyarakat dalam upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terlebih untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menyasar korban perempuan dan anak.

“Kasus TPPO ini meningkat seiring dengan perkembangan informasi, serta terbukanya akses keluar negeri. Namun dengan keterbatasan yang ada, kita tetap terus berupaya meminimalisir korban TPPO,” kata Natalia.

Baca Juga :  DJKN Dorong Optimalisasi Aset RS Kartika Husada

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam kasus TPPO, pihaknya menilai perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh organisasi masyarakat. Tidak hanya penguatan kapasitas dan pengetahuan saja, melalui kegiatan ini, pihaknya berharap sinergi dan komitmen dalam memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan semakin diperkuat.

“Saya berharap, mereka yang hadir hari ini akan menjadi agen perubahan dalam mengantisipasi, atau mengurangi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak,” tutur Natalia.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas PPPA Kalbar, Detilda Yenny, Spd, mengatakan, kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak terus bermunculan. Kekerasan yang dialami itu terjadi dengan berbagai modus.

Baca Juga :  Antisipasi Wabah Corona, ACT Kalbar Gelar Sosialisasi

“Modusnya beraneka ragam, ada yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seksual, pekerja di luar negeri, menjadi anak buah kapal, hingga menjadi korban penjualan organ tubuh,” tutur Detilda.

Mengingat modus yang beragam itu, masyarakat yang paling mengetahui kondisi di lapangan, hendaknya dapat memiliki kepedulian serta berani bertindak guna mencegah potensi kekerasan yang mengancam perempuan dan anak-anak. Pemerintah Provinsi Kalbar, menurutnya berkomitmen dan serius menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO. (sti/ser)

Most Read

Artikel Terbaru

/