Infrastruktur Wajib Tertata.
PONTIANAK–Usai lewat pembahasan alot dan panjang, akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2018-2023 dirombak karena penyesuaian Pagebluk Covid-19. Legislatif dan Eksekutif Kalbar menyetujui untuk dilakukan ketuk palu.
“Untuk RPJMD dirubah akibat kegiatan sudah tidak sesuai perencanaan,” kata Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar, seusai Paripurna Penetapan Raperda RPJMD Perubahan 2018-2023 baru-baru ini.
Mantan Bupati Mempawah ini pun mencontohkan ketika pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, minus 3,4 persen dan tergerus sejak awal karena serangan Pagebluk global Covid-19. Sebab, rencana awal sebesar 5,6 persen tetapi terpaksa turun dilanda pandemi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur menyebutkan bahwa seusai RPJMD Perubahan disahkan, secepatnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses dan mekanismenya memang seperti itu.
Untuk RPJMD Perubahan 2018-2023 erat kaitannya dan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2021.
Sebelumnya,Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, H. Subhan Nur meminta pemerintah merevisi target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kalbar khusus bidang keinfrastrukturan di tengah Pagebluk Covid-19.
“Harus direvisi soal target, terutama keberpihakan pada masalah anggaran. Saya melihat keberpihakannyah untuk target ke depan sepertinya belum tercapai,” ungkapnya baru-baru ini di Pontianak.
Menurutnya aspek anggaran, 62 persen target belum didukung sepenuhnya keberpihakan anggaran. Mayoritas warga di Kalimantan Barat masih mengeluhkan soal infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lain.
“Bicara letak wilayah seperti ibukota Kalbar yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya tidak terlalu masalah dengan infrastruktur. Akan tetapi bicara di wilayah pedalaman, perhuluan, dan wilayah pesisir Kalbar, masih banyak dibutuhkan anggaran pemerintah,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa slah satu pemicu atau dugaan rusaknya jalan-jalan di Kalimatan Barat, karena boomingnya industri pertambangan dan perkebunan di Kalbar beberapa tahun belakangan. Alat angkutnya dalam kapasitas maksimal kerap membuat masyarakat merasa resah dan sedih. Apalagi, kehadirannya tidak berbarengan dengan visi misinya dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. “Korelasinya saling terhubung,” ujarnya.(den)
