alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, May 17, 2022

Midji Minta Kades Melapor

Jika Ada Perusahaan Tak Sejahterakan Warga

PONTIANAK-Dalam rangka mengapresiasi peningkatan status kemandirian Desa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan apresiasi bagi desa yang telah mencapai status mandiri pada Tahun 2018 dan 2019. Apresiasi berupa piagam penghargaan dan cinderamata berupa laptop diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji memastikan penanganan desa memang akan menjadi prioritas pemerintah. Caranya dengan menyelesaikan indikator-indikator sesuai Indeks Desa Membangun (IDM).  Untuk itu dia berharap dukungan dari semua pihak termasuk perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kalbar.

Jangan sampai desa yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan tertentu justru warganya tidak sejahtera. “Kepala Desa yang di desanya ada perusahaan perkebunan sawit tapi tidak peduli dengan desanya, surati saya,” pesannya.

Midji sapaan akrabnya mengatakan, dari semua perusahaan sawit yang ada, ada yang cukup giat membantu masyarakat, tapi ada juga yang cuek-cuek saja. Pihaknya masih akan mendata dengan masukan dari kepala desa masing-masing secara langsung. “Di mana di desa dia ada perkebunan sawit, yang tidak peduli CSR-nya, saya minta bupati cabut aja (izin) lahannya,” tegasnya.

Baca Juga :  Yohanes Budiman Jabat Pj Bupati Bengkayang

Agar lebih disiplin, tahun depan Pemprov Kalbar dikatakan dia bakal membuat Pearaturan Daerah (Perda) tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Supaya setidak-tidaknya (CSR diketahui) untuk apa. Mereka kan harus menggunakan CSR-nya itu untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Bukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaanya. Ini kan gak jelas,” paparnya.

Secara umum program kemandirian desa di Kalbar dinilai sudah berjalan cukup baik. Bahkan di luar dari target yang sudah ditetapkan. Di awal pada 2018 hanya ada satu desa mandiri di Kalbar kemudian dengan program, kerja sama melibatkan pihak Kodam dan Polda, di tahun 2019 jumlah desa mandiri menjadi 87 desa. Sampai di tahun kedua 2020 ini Kalbar sudah memiliki 214 desa mandiri. “Tapi bukan hanya menambah desa mandiri tapi mengurangi desa sangat tertinggal. Kayong Utara kini sudah tidak ada (desa)  yang tertinggal,” ungkapnya.

Baca Juga :  Butuh Kreativitas Dalam Manajemen Masjid

Hingga saat ini dari total 2.031 desa yang ada di Kalbar, hanya menyisakan 12 sangat tertinggal, 566 tertinggal, ada 907 desa berkembang, 332 desa maju dan 214 desa mandiri. Midji berharap Kalbar harus bisa menjadi pelopor desa mandiri di Indonesia. Terbukti untuk saat ini Kalbar menduduki peringkat pertama se-Pulau Kalimantan. Dengan jumlah desa mandiri hampir mencapai 11 persen dari total desa yang ada.(bar)

Jika Ada Perusahaan Tak Sejahterakan Warga

PONTIANAK-Dalam rangka mengapresiasi peningkatan status kemandirian Desa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan apresiasi bagi desa yang telah mencapai status mandiri pada Tahun 2018 dan 2019. Apresiasi berupa piagam penghargaan dan cinderamata berupa laptop diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji memastikan penanganan desa memang akan menjadi prioritas pemerintah. Caranya dengan menyelesaikan indikator-indikator sesuai Indeks Desa Membangun (IDM).  Untuk itu dia berharap dukungan dari semua pihak termasuk perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kalbar.

Jangan sampai desa yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan tertentu justru warganya tidak sejahtera. “Kepala Desa yang di desanya ada perusahaan perkebunan sawit tapi tidak peduli dengan desanya, surati saya,” pesannya.

Midji sapaan akrabnya mengatakan, dari semua perusahaan sawit yang ada, ada yang cukup giat membantu masyarakat, tapi ada juga yang cuek-cuek saja. Pihaknya masih akan mendata dengan masukan dari kepala desa masing-masing secara langsung. “Di mana di desa dia ada perkebunan sawit, yang tidak peduli CSR-nya, saya minta bupati cabut aja (izin) lahannya,” tegasnya.

Baca Juga :  Yohanes Budiman Jabat Pj Bupati Bengkayang

Agar lebih disiplin, tahun depan Pemprov Kalbar dikatakan dia bakal membuat Pearaturan Daerah (Perda) tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Supaya setidak-tidaknya (CSR diketahui) untuk apa. Mereka kan harus menggunakan CSR-nya itu untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Bukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaanya. Ini kan gak jelas,” paparnya.

Secara umum program kemandirian desa di Kalbar dinilai sudah berjalan cukup baik. Bahkan di luar dari target yang sudah ditetapkan. Di awal pada 2018 hanya ada satu desa mandiri di Kalbar kemudian dengan program, kerja sama melibatkan pihak Kodam dan Polda, di tahun 2019 jumlah desa mandiri menjadi 87 desa. Sampai di tahun kedua 2020 ini Kalbar sudah memiliki 214 desa mandiri. “Tapi bukan hanya menambah desa mandiri tapi mengurangi desa sangat tertinggal. Kayong Utara kini sudah tidak ada (desa)  yang tertinggal,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pergub Covid-19 Disahkan, Tak Pakai Masker Kena Denda Rp200 Ribu

Hingga saat ini dari total 2.031 desa yang ada di Kalbar, hanya menyisakan 12 sangat tertinggal, 566 tertinggal, ada 907 desa berkembang, 332 desa maju dan 214 desa mandiri. Midji berharap Kalbar harus bisa menjadi pelopor desa mandiri di Indonesia. Terbukti untuk saat ini Kalbar menduduki peringkat pertama se-Pulau Kalimantan. Dengan jumlah desa mandiri hampir mencapai 11 persen dari total desa yang ada.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/