alexametrics
25.6 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

BPKP Kalbar Awasi Program Vaksinasi COVID-19

PONTIANAK – Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Kalbar diharapkan dapat melakukan pengawasan atas vaksinasi yang menjadi program pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Agar derap langkah APIP secara bersama sesuai arah yang dituju, BPKP Kalbar melakukan diseminasi pedoman pengawasannya. Saatnya APIP berperan mewujudkan kontribusinya membangun herd immunity melalui pengawasan vaksinasi.

Menindaklanjuti arahan Presiden, BPKP telah menerbitkan pedoman pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi APIP kementerian,lembaga dan pemda. Beleidnya adalah Keputusan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2021, yang juga menjadi acuan Surat Mendagri Nomor 700/144/IJ hal Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Tidak menunggu lama, BPKP Kalbar bergerak cepat melakukan koordinasi dengan seluruh APIP pemda se-Kalbar.

“Pedoman ini penting dalam rangka untuk menyeragamkan gerak langkah dan arah pengawasan yang dilakukan seluruh APIP.Informasi apa yang diperlukan, pencapaian sasaran program vaksinasinya arahnya kemana, dan seterusnya, semua terurai jelas di pedoman.Hasil pengawasan dari BPKP dan sinergi seluruh APIP inikelak disampaikan kepada pimpinan di pusat sebagaibahandalampengambilankebijakan secara nasional,” kata Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin, saat kegiatan Diseminasi Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Senin (18/1) di Pontianak.

Baca Juga :  Benua Kayong Terendah Capaian Vaksinasi

Dikdik menjelaskan pedoman tersebut antara lain mencantumkan tentatif audit objektif (TAO) yang menjadi acuan bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan vaksinasi. Dalam surat Kepala BPKP tersebut, juga surat Mendagri di atas, BPKP diamanahkanmenjadi koordinator melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan dalam pengadaan dan vaksinasi kepada APIP, termasuk perwakilannya  di setiap provinsi.

“Dengan demikian, informasi hasil pengawasan vaksinasi COVID-19 ini dapat terhimpun satu arah dan dapat terfokus pada perbaikan dalam pencapaian tujuan secara nasional, ” ujar dia.

Bona Petrus Purba, selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Kalbar,menyampaikan bahwa pengawasan dimaksud terdiri atas perencanaan, monitoring serta pengawasan sarana prasarana. Dan untuk pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.Sasaran pengawasan vaksinasi untuk OPD adalahdinas kesehatan di masing-masing pemda. Sedangkan sasaran pengawasan dari fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan agar kegiatan pengadaan vaksin sesuai dengan ketentuan dan akuntabel. Disamping itu, pengawasan harus juga dapat memastikan bahwa vaksin yang didapatkan itu tepat jumlah, aman, berkhasiat dan bermutu. Dan juga pelaksanaan vaksinasi telah sesuai dengan prioritas penerima, tepat sasaran, aman dan efektif,” pungkas Bona.

Baca Juga :  Julong Group Bantu Pemerintah Percepat Vaksinasi

Secara teknis, diseminasi pedoman ini disampaikan oleh Eriandy Bangun selaku PFA Bidang IPP BPKP Kalbar yang antara lain menyatakan pentingnya pemantauanvaksindan juga penyimpanannya agar vaksin tidak rusak. Hal ini harus menjadi perhatian pemda untuk mengantisipasi risiko yang timbul terkait pelaksanaan vaksinasi. Maklum, di daerah, persoalanaliran listrik menjadi risiko tersendiri. Listrik yang byar-pet, yang tidak jarang terjadi, dapat merusak vaksin yang disiapkan di ruang pendingin khusus yang menggunakan listrik. Hal tersebut tentu harus dicari alternatifnya dalam rangka memitigasi risiko yang timbul. Misalnya, alternatif ketersediaan balok es yang menjaga vaksin. Sehingga vaksin tetap terjaga kualitasnya sampai diterima oleh masyarakat.

Diharapkan dengan diseminasi pedoman ini, pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Barat dapat berada pada rel yang benar dan memastikan berjalan kearah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, vaksinasi dapat berjalan lancar, hambatan dilapangan dapat diselesaikan, serta penyalahgunaan vaksin dapat dihindarkan. Sehingga pada akhirnya,vaksinasi dapat memberikan kontribusi bagi sebuah keniscayaan membangun herd immunity, yang dapat membebaskan masyarakat dari pandemi Covid-19. (sti/r)

PONTIANAK – Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Kalbar diharapkan dapat melakukan pengawasan atas vaksinasi yang menjadi program pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Agar derap langkah APIP secara bersama sesuai arah yang dituju, BPKP Kalbar melakukan diseminasi pedoman pengawasannya. Saatnya APIP berperan mewujudkan kontribusinya membangun herd immunity melalui pengawasan vaksinasi.

Menindaklanjuti arahan Presiden, BPKP telah menerbitkan pedoman pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi APIP kementerian,lembaga dan pemda. Beleidnya adalah Keputusan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2021, yang juga menjadi acuan Surat Mendagri Nomor 700/144/IJ hal Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Tidak menunggu lama, BPKP Kalbar bergerak cepat melakukan koordinasi dengan seluruh APIP pemda se-Kalbar.

“Pedoman ini penting dalam rangka untuk menyeragamkan gerak langkah dan arah pengawasan yang dilakukan seluruh APIP.Informasi apa yang diperlukan, pencapaian sasaran program vaksinasinya arahnya kemana, dan seterusnya, semua terurai jelas di pedoman.Hasil pengawasan dari BPKP dan sinergi seluruh APIP inikelak disampaikan kepada pimpinan di pusat sebagaibahandalampengambilankebijakan secara nasional,” kata Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin, saat kegiatan Diseminasi Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Senin (18/1) di Pontianak.

Baca Juga :  Benua Kayong Terendah Capaian Vaksinasi

Dikdik menjelaskan pedoman tersebut antara lain mencantumkan tentatif audit objektif (TAO) yang menjadi acuan bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan vaksinasi. Dalam surat Kepala BPKP tersebut, juga surat Mendagri di atas, BPKP diamanahkanmenjadi koordinator melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan dalam pengadaan dan vaksinasi kepada APIP, termasuk perwakilannya  di setiap provinsi.

“Dengan demikian, informasi hasil pengawasan vaksinasi COVID-19 ini dapat terhimpun satu arah dan dapat terfokus pada perbaikan dalam pencapaian tujuan secara nasional, ” ujar dia.

Bona Petrus Purba, selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Kalbar,menyampaikan bahwa pengawasan dimaksud terdiri atas perencanaan, monitoring serta pengawasan sarana prasarana. Dan untuk pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.Sasaran pengawasan vaksinasi untuk OPD adalahdinas kesehatan di masing-masing pemda. Sedangkan sasaran pengawasan dari fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan agar kegiatan pengadaan vaksin sesuai dengan ketentuan dan akuntabel. Disamping itu, pengawasan harus juga dapat memastikan bahwa vaksin yang didapatkan itu tepat jumlah, aman, berkhasiat dan bermutu. Dan juga pelaksanaan vaksinasi telah sesuai dengan prioritas penerima, tepat sasaran, aman dan efektif,” pungkas Bona.

Baca Juga :  Perusahaan Sawit Sasar Vaksinasi di Perkebunan

Secara teknis, diseminasi pedoman ini disampaikan oleh Eriandy Bangun selaku PFA Bidang IPP BPKP Kalbar yang antara lain menyatakan pentingnya pemantauanvaksindan juga penyimpanannya agar vaksin tidak rusak. Hal ini harus menjadi perhatian pemda untuk mengantisipasi risiko yang timbul terkait pelaksanaan vaksinasi. Maklum, di daerah, persoalanaliran listrik menjadi risiko tersendiri. Listrik yang byar-pet, yang tidak jarang terjadi, dapat merusak vaksin yang disiapkan di ruang pendingin khusus yang menggunakan listrik. Hal tersebut tentu harus dicari alternatifnya dalam rangka memitigasi risiko yang timbul. Misalnya, alternatif ketersediaan balok es yang menjaga vaksin. Sehingga vaksin tetap terjaga kualitasnya sampai diterima oleh masyarakat.

Diharapkan dengan diseminasi pedoman ini, pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Barat dapat berada pada rel yang benar dan memastikan berjalan kearah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, vaksinasi dapat berjalan lancar, hambatan dilapangan dapat diselesaikan, serta penyalahgunaan vaksin dapat dihindarkan. Sehingga pada akhirnya,vaksinasi dapat memberikan kontribusi bagi sebuah keniscayaan membangun herd immunity, yang dapat membebaskan masyarakat dari pandemi Covid-19. (sti/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/