alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Tidak Punya Paspor dan Visa, 160 Pekerja Migran Dideportasi

PONTIANAK–Sebanyak 160 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia. Mereka mayoritas tidak memiliki paspor dan visa. Para pekerja migran yang terdiri dari 131 pria dan 29 wanita itu dipulangkan melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi mengatakan, mereka semua adalah pekerja migran tanpa dokumen resmi. “Mayoritas tidak memiliki paspor dan visa,” kata Andi, kemarin.

Andi menjelaskan, 160 WNI tersebut dipulangkan karena tidak memiliki paspor 87 orang, tidak memiliki visa kerja atau permit 56 orang, ditangkap menjadi operator judi online 2 orang, ditangkap karena narkoba 6 orang dan ditangkap karena tindak pidana lain 4 orang. Kemudian ada yang ikut orangtua 3 orang dan langgar karantina wilayah 2 orang.

Sebanyak 160 deportan tersebut masing-masing berasal dari Provinsi Banten 2 orang, Provinsi Aceh 1 orang, Jawa Barat 12 orang, Jawa Tengah 7 orang, Jawa Timur 14 orang, Kalimantan Barat 77 orang, Kalimantan Timur 2 orang, Kalimantan Utara 1 orang, Lampung 1 orang, Nusa Tenggara Barat 5 orang, Nusa Tenggara Timur 4 orang, Sulawesi Barat 2 orang, Sulawesi Selatan 25 orang, Sulawesi Tenggara 4 orang, Sumatera Selatan 1 orang dan Sumatera Utara 2 orang.

Baca Juga :  Siapkan 700 Tempat Tidur di Asrama BPSDM

“Sektor pekerjaan mereka perkebunan 37 orang, jasa 61 orang, industri 28 orang, konstruksi 32 orang dan perkapalan 2 orang,” ucap Andi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan karantina, lanjut Andi, 160 deportan ini akan dipulangkan ke daerah asalnya. Sebaimana diketahui, penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak, menurun drastis. Hal ini disebabkan kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI karena pandemi virus corona atau Covid-19.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi awal 2020 meluluhlantakkan impian sebagian besar PMI. Baik yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Malaysia yang menjadi tujuan mayoritas terkena dampak pandemi,” kata Kepala UPT BP2MI Pontianak Kombes Pol Erwin Rachmat, kemarin.

Erwin menyebutkan, penempatan PMI melalui BP2MI Pontianak sepanjang tahun ini hanya 334 orang, berkurang sebanyak 76,66 persen dari tahun 2019 lalu berjumlah 1.427 orang. Dari 334 PMI yang bekerja di luar negeri, Malaysia masih menjadi favorit negara tujuan sebanyak 243 orang. Kemudian 78 orang bekerja di Brunei Darussalam, Kongo 7 orang, Papua Nugini 3 orang, dan Jepang 3 orang. “Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI ke negara penempatan sejak tanggal 18 Maret 2020 melalui Permenaker Nomor 151 Tahun 2020,” ujar Erwin. Akibatnya, sebanyak 201 calon PMI yang terdaftar tidak bisa melanjutkan proses pemberangkatan ke negara penempatan. Berdasarkan data, dari 201 calon PMI yang ditunda keberangkatannya, 192 orang berencana bekerja di Malaysia dan 9 direncanakan kerja di Brunei Darussalam. Erwin mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Seperti misalnya, pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, modernisasi sistem pendaftaran secara terintegrasi, pembebasan biaya penempatan. “Selain itu juga akan dilakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI beserta keluarganya di dalam dan luar negeri,” tutup Erwin. (arf)

PONTIANAK–Sebanyak 160 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia. Mereka mayoritas tidak memiliki paspor dan visa. Para pekerja migran yang terdiri dari 131 pria dan 29 wanita itu dipulangkan melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi mengatakan, mereka semua adalah pekerja migran tanpa dokumen resmi. “Mayoritas tidak memiliki paspor dan visa,” kata Andi, kemarin.

Andi menjelaskan, 160 WNI tersebut dipulangkan karena tidak memiliki paspor 87 orang, tidak memiliki visa kerja atau permit 56 orang, ditangkap menjadi operator judi online 2 orang, ditangkap karena narkoba 6 orang dan ditangkap karena tindak pidana lain 4 orang. Kemudian ada yang ikut orangtua 3 orang dan langgar karantina wilayah 2 orang.

Sebanyak 160 deportan tersebut masing-masing berasal dari Provinsi Banten 2 orang, Provinsi Aceh 1 orang, Jawa Barat 12 orang, Jawa Tengah 7 orang, Jawa Timur 14 orang, Kalimantan Barat 77 orang, Kalimantan Timur 2 orang, Kalimantan Utara 1 orang, Lampung 1 orang, Nusa Tenggara Barat 5 orang, Nusa Tenggara Timur 4 orang, Sulawesi Barat 2 orang, Sulawesi Selatan 25 orang, Sulawesi Tenggara 4 orang, Sumatera Selatan 1 orang dan Sumatera Utara 2 orang.

Baca Juga :  Apindo Kalbar Minta Masyarakat Jaga Perilaku Kelompok Agar Kasus Covid-19 Tidak Naik Lagi

“Sektor pekerjaan mereka perkebunan 37 orang, jasa 61 orang, industri 28 orang, konstruksi 32 orang dan perkapalan 2 orang,” ucap Andi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan karantina, lanjut Andi, 160 deportan ini akan dipulangkan ke daerah asalnya. Sebaimana diketahui, penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak, menurun drastis. Hal ini disebabkan kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI karena pandemi virus corona atau Covid-19.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi awal 2020 meluluhlantakkan impian sebagian besar PMI. Baik yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Malaysia yang menjadi tujuan mayoritas terkena dampak pandemi,” kata Kepala UPT BP2MI Pontianak Kombes Pol Erwin Rachmat, kemarin.

Erwin menyebutkan, penempatan PMI melalui BP2MI Pontianak sepanjang tahun ini hanya 334 orang, berkurang sebanyak 76,66 persen dari tahun 2019 lalu berjumlah 1.427 orang. Dari 334 PMI yang bekerja di luar negeri, Malaysia masih menjadi favorit negara tujuan sebanyak 243 orang. Kemudian 78 orang bekerja di Brunei Darussalam, Kongo 7 orang, Papua Nugini 3 orang, dan Jepang 3 orang. “Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI ke negara penempatan sejak tanggal 18 Maret 2020 melalui Permenaker Nomor 151 Tahun 2020,” ujar Erwin. Akibatnya, sebanyak 201 calon PMI yang terdaftar tidak bisa melanjutkan proses pemberangkatan ke negara penempatan. Berdasarkan data, dari 201 calon PMI yang ditunda keberangkatannya, 192 orang berencana bekerja di Malaysia dan 9 direncanakan kerja di Brunei Darussalam. Erwin mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Seperti misalnya, pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, modernisasi sistem pendaftaran secara terintegrasi, pembebasan biaya penempatan. “Selain itu juga akan dilakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI beserta keluarganya di dalam dan luar negeri,” tutup Erwin. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/