alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, July 1, 2022

Delapan Persen Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

PONTIANAK – Pada tahun ini desa wajib mengalokasikan minimal delapan persen dana desa untuk penanganan covid-19 di wilayahnya. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi menyebut, atas adanya aturan ini, desa hendaknya mengubah APBDes mereka untuk melakukan penyesuaian.

“Saat ini seluruh desa diharuskan untuk menganggarkan minimal delapan persen alokasi dana desa untuk penanganan covid-19. Namun, hingga saat ini belum semua desa di Kalbar yang mengubah APBDes mereka,” ungkapnya, Kamis (18/3).

Dia menyebut, saat ini baru 1460 desa yang telah melakukan perubahan APBDesa, dari total 2031 desa yang ada di provinsi ini. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian desa, sebab sudah mendekati akhir triwulan I-2020, di mana desa diminta untuk segera memaksimalkan penyerapan dananya.

“Saat ini, total dana desa yang sudah disalurkan sebesar Rp224,69 miliar atau 10,9 persen dari total dana desa tahun ini sebesar Rp2,061 triliun,” katanya.

Baca Juga :  Nyaris Bentrok, Suarakan Migor, BBM hinga Masa Jabatan Presiden

Alokasi dana sebesar delapan persen itu, menurutnya digunakan untuk penanganan covid-19 di desa, yang meliputi bantuan untuk penderita covid-19, program-program edukasi dan sosialisasi, serta upaya mitigasi covid-19 di lingkungan desa. Dirinya berharap, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat segera melakukan perubahan APBDes guna mengalokasikan hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Parit Baru, Musa Abdul Hamid menyatakan, sebelum adanya aturan ini, Desa Parit Baru telah mengalokasikan dana desa untuk penanganan covid-19. Dengan adanya aturan ini, pihaknya telah menganggarkan delapan persen dana desa sebagaimana aturan yang berlaku, melalui pengubahan APBDes.

“Kami sudah anggarkan karena ini kewajiban. Dana desa kami tahun ini sebesar Rp1,3 miliar, sehingga untuk penanganan covid-19 kami alokasikan sebesar Rp111 juta,” sebutnya.

Baca Juga :  Distribusi Produk Pertanian Terhambat

Anggaran tersebut, akan dimaksimalkannya untuk upaya-upaya pencegahan covid-19, sosialisasi hingga mitigasi. Untuk pencegahan covid-19 di wilayah Desa Parit Baru, pihaknya menganggarkan pengadaan hand sanitizer, sabun, masker, pengukur suhu, terutama di fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat. Untuk edukasi dan sosialisasi, pihaknya telah memiliki relawan Covid-19 yang disiapkan untuk terjun ke masyarakat.

“Ada 33 orang relawan hingga tingkat dusun yang kami kerahkan. Setiap ada pertemuan desa sampai RT, kami akan sempatkan untuk melakukan Sosialisasi,” katanya.

Selain itu, tambah dia, edukasi dan sosialisasi terkait program vaksinasi juga ia lakukan, supaya ketika nanti program ini dibuka untuk masyarakat, tidak ada lagi keraguan mereka mengikuti program ini. Dia memastikan seluruh upaya ini akan dilakukan secara maksimal dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar delapan persen dari dana desa tersebut. (sti)

PONTIANAK – Pada tahun ini desa wajib mengalokasikan minimal delapan persen dana desa untuk penanganan covid-19 di wilayahnya. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi menyebut, atas adanya aturan ini, desa hendaknya mengubah APBDes mereka untuk melakukan penyesuaian.

“Saat ini seluruh desa diharuskan untuk menganggarkan minimal delapan persen alokasi dana desa untuk penanganan covid-19. Namun, hingga saat ini belum semua desa di Kalbar yang mengubah APBDes mereka,” ungkapnya, Kamis (18/3).

Dia menyebut, saat ini baru 1460 desa yang telah melakukan perubahan APBDesa, dari total 2031 desa yang ada di provinsi ini. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian desa, sebab sudah mendekati akhir triwulan I-2020, di mana desa diminta untuk segera memaksimalkan penyerapan dananya.

“Saat ini, total dana desa yang sudah disalurkan sebesar Rp224,69 miliar atau 10,9 persen dari total dana desa tahun ini sebesar Rp2,061 triliun,” katanya.

Baca Juga :  Satgas Protes KJRI Kuching, Gunakan Surat Negatif PCR Bulan Januari

Alokasi dana sebesar delapan persen itu, menurutnya digunakan untuk penanganan covid-19 di desa, yang meliputi bantuan untuk penderita covid-19, program-program edukasi dan sosialisasi, serta upaya mitigasi covid-19 di lingkungan desa. Dirinya berharap, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat segera melakukan perubahan APBDes guna mengalokasikan hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Parit Baru, Musa Abdul Hamid menyatakan, sebelum adanya aturan ini, Desa Parit Baru telah mengalokasikan dana desa untuk penanganan covid-19. Dengan adanya aturan ini, pihaknya telah menganggarkan delapan persen dana desa sebagaimana aturan yang berlaku, melalui pengubahan APBDes.

“Kami sudah anggarkan karena ini kewajiban. Dana desa kami tahun ini sebesar Rp1,3 miliar, sehingga untuk penanganan covid-19 kami alokasikan sebesar Rp111 juta,” sebutnya.

Baca Juga :  Warga Pontianak Senang Berbelanja di Gelar Pangan Murah

Anggaran tersebut, akan dimaksimalkannya untuk upaya-upaya pencegahan covid-19, sosialisasi hingga mitigasi. Untuk pencegahan covid-19 di wilayah Desa Parit Baru, pihaknya menganggarkan pengadaan hand sanitizer, sabun, masker, pengukur suhu, terutama di fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat. Untuk edukasi dan sosialisasi, pihaknya telah memiliki relawan Covid-19 yang disiapkan untuk terjun ke masyarakat.

“Ada 33 orang relawan hingga tingkat dusun yang kami kerahkan. Setiap ada pertemuan desa sampai RT, kami akan sempatkan untuk melakukan Sosialisasi,” katanya.

Selain itu, tambah dia, edukasi dan sosialisasi terkait program vaksinasi juga ia lakukan, supaya ketika nanti program ini dibuka untuk masyarakat, tidak ada lagi keraguan mereka mengikuti program ini. Dia memastikan seluruh upaya ini akan dilakukan secara maksimal dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar delapan persen dari dana desa tersebut. (sti)

Most Read

Sanksi Warga tak Pakai Masker

Pemkab Salurkan Bantuan

Bangsa Indonesia Bangsa Literasi Digital

Artikel Terbaru

/