alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Sutarmidji Raih Public Leader Awards

PONTIANAK – Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menerima penghargaan Public Leader Awards 2022 dari BeritaSatu Media Holdings. Dari empat kategori, Gubernur Sutarmidji meraih penghargaan di kategori infrastruktur, bersama dua gubernur lainnya yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Pengumuman penghargaan tersebut dilaksanakan Jumat (18/3) malam secara virtual, dengan pidato pembuka dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin. Dalam pidatonya, Wapres mengatakan, kekuatan atau kebesaran seorang pemimpin dapat tercermin dari karakter dan pelayanannya, bukan semata-mata dari kekuasaan yang dimiliki.

“Gubenur yang menerima anugerah hari ini telah menorehkan kemenangan yang tentu adalah hasil dari kerja keras dan cerdas, kegigihan serta ketulusannya dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Untuk itu dirinya yakin kepemimpinan para gubernur peraih Public Leader Awards 2022 didorong oleh motivasi yang kuat untuk melayani masyarakat. Ia pun mengucapkan selamat kepada para gubernur peraih penghargaan. Harapannya ajang ini tidak hanya menjadi kebanggan bagi para gubernur, tapi juga bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk maju menghasilkan terobosan pembaruan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Prof Mudrajad Kuncoro mengungkapkan, Public Leader Awards 2022 diselenggarakan dalam rangka mencari dan memilih pemimpin terbaik di Indonesia. Dipilih berdasarkan tiga kriteria, pertama pelayanan publik. Kedua sejauh mana pemimpin mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melakukan pembangunan, khususnya pemulihan ekonomi di era pandemi. Dan yang ketiga adalah bagaimana daerah menangani masalah kesehatan dan penanggulangan Covid-19.

“Pemimpin di era pandemi tidak mudah, karena hampir semua daerah mengalami kenaikan pengangguran, ketimpangan dan juga kemiskinan,” katanya.

Kemudian yang juga menurutnya tidak mudah adalah bagaimana memulihkan perekonomian yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif. Dari pertimbangan-pertimbangan itulah, para juri memilih gubernur terbaik di Indonesia yang terbagi menjadi empat kategori yaitu kategori wilayah, kategori infrastruktur, kategori pembangunan wilayah 3T dan kategori good governance.

“Itulah yang kami nilai dari berbagai macam indikator dan kami kemudian sepakat menampilkan juaranya untuk masing-masing kategori tadi,” pungkasnya.

Sementara khusus kategori infrastruktur ada tiga kriteria penilaiannya, yakni perkembangan jalan, pertumbuhan pelanggan PDAM, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dan rasio elektrifikasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengucapkan terima kasih kepada BeritaSatu Media Holdingsyang telah memilihnya sebagai penerima penghargaan Public  Leader Award kategori pembangunan infrastrutkur. Semua menurutnya telah melalui proses penjurian dan pengolahan data yang relatif panjang dan mendalam.

Sejalan dengan kategori yang dimenangkan, Midji sapaan karibnya mengatakan ada tiga sektor yang akan dikejar penyelesaiannya hingga akhir masa jabatannya di tahun 2023 yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Baca Juga :  Jadi Pembicara Kuliah Umum UI, Midji Sampaikan Soal Kolaborasi Membangun Desa

“Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu pengarusutamaan pembangunan di Kalbar, sebagaimana termaktub dalam RPJMD 2018-2023,” katanya.

Selama empat tahun terakhir, lanjut dia, pembangunan infrastruktur di Kalbar telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indeks infrastruktur dari tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, capaian Indeks Infrastruktur Kalbar berada di angka 67 persen. Secara rinci bila dilihat pada aspek kondisi jalan mantap pun menunjukkan arah yang searah dengan indeks infrastruktur. Tahun 2021, jalan mantap provinsi telah mencapai 66,95 persen.

“Aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang kelistrikan. Pembangunan bidang kelistrikan di Kalbar menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari capaian tingkat elektrifikasi,” ungkapnya.

Adapun rasio elektrifikasi Kalbar pada 2021 telah mencapai 99,12 persen. Midji menilai dalam upaya mendukung proses pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian, penyediaan tenaga listrik yang memadai dan andal sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar terus melakukan koordinasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalbar,sebagaimana telah tertuang dalam RUPTL PT. PLN.

Strategi lainnya dalam percepatan penyediaan tenaga listrik, kata dia, adalah dengan melakukan fasilitasi kepada pelaku usahaatau investor di bidang infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Khususnya pada rencana pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan yang masih banyak tersedia di Kalbar.

“Itu menjadi perhatian serius dan sangat  didukung agar segera dapat diwujudkan,” ucapnya.

Selain itu, pemanfaatan kelebihan tenaga listrik yang ada di perkebunan dan pengolahan kelapa sawit (PKS) untuk melistriki desa dan masyarakat sekitar yang belum berlistrik juga menjadi salah satu prioritas yang sedang dilaksanakan. Pemprov Kalbar dalam hal ini telah memfasilitasi pertemuan PT. PLN (Persero) dengan pihak PKS yang memiliki kelebihan penyediaan tenaga listrik, agar dapat dikerjasamakan dalam proses jual beli listrik dan didistribusikan kepada masyarakat sekitar PKS yang belum berlistrtik.

Sementara,dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah, Pemprov Kalbar disebutkan telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Melalui peraturan tersebut, pihaknya mendorong agar diterapkannya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Termasuk inovasi teknologiTPAS dari semula sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang berisiko mencemari air tanah di sekitar lokasi TPA ke sistem minimal lahan urug terkendali (controlled landfill).

“Di Kalbar saat ini sudah terdapat enamTPA yang sudah menggunakan sistem controlled landfill. Selain mendorong perbaikan TPA yang ada, kami juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengurangan dan pemilahan sampah,” ucapnya.

Baca Juga :  BNI Boyong 23 Penghargaan pada Ajang Infobank Digital Brand Award 2022

Sedangkan di sektor kesehatan, Pemprov Kalbar memastikan pembangunan RSUD Soedarso akan dapat dioperasikan secara keseluruhan di tahun 2022 ini. Tidak hanya dua bangunan  utama masing-masing enam lantai, pemerintah juga membangun instalasi radiologi,hemodialisa, dan ruang rawat inap khusus infeksius serta taman-taman di sekitar RSUD tersebut.

Lalu untuk penyediaan akses air minum, Midji memaparkan perpipaan di Kalbar sudah dikelola oleh 13 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satu UPTD. Berdasarkan buku kinerja BUMD air minum tahun 2021 Kementerian PUPR,  terkait pertumbuhan pelanggan PDAM, jumlah sambungan langsung atau sambungan rumah (SR) yang dilayani BUMD Air Minum di Kalbar tahun 2021 berjumlah 275.520 SR. Yakni meningkat 17,41persen dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 234.673 SR.

“Adapun jumlah penduduk yang terlayani berjumlah 1.049.824 jiwa dengan cakupan pelayanan mencapai 17,65 persen dan masih berada jauh di bawah target nasional tahun 2024, yaitu 60 persen untuk layanan perpipaan,” terangnya.

Untuk itu, pemprov akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan berbagai upaya peningkatan penyediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus mendorong agar BUMD Air Minum semakin sehat sehingga keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat lebih terjamin.

“Salah satu upaya untuk mendorong penyehatan BUMD Air Minum tersebut adalah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur KalbarNomor 1972/EKON/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se-KalbarTahun 2022,” paparnya.

Aturan tersebut dikeluarkan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermendagriNo.71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Selain itu, pemprov juga akan terus berupaya menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas.

“Untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 13 UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,” tutupnya.

Adapun para gubernur penerima Public Leader Award 2022 sesuai kategorinya antara lain, kategori wilayah, Sumatera Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Jawa dan BaliGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, KalimantanGubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Sulawesi dan Papua Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Provinsi Kepulauan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat

Kategori infrastruktur, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidjidan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Kategori pembangunan wilayah 3T ada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran,Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdardan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Lalu kategori good governance ada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali I Wayan Kosterdan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (bar)

PONTIANAK – Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menerima penghargaan Public Leader Awards 2022 dari BeritaSatu Media Holdings. Dari empat kategori, Gubernur Sutarmidji meraih penghargaan di kategori infrastruktur, bersama dua gubernur lainnya yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Pengumuman penghargaan tersebut dilaksanakan Jumat (18/3) malam secara virtual, dengan pidato pembuka dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin. Dalam pidatonya, Wapres mengatakan, kekuatan atau kebesaran seorang pemimpin dapat tercermin dari karakter dan pelayanannya, bukan semata-mata dari kekuasaan yang dimiliki.

“Gubenur yang menerima anugerah hari ini telah menorehkan kemenangan yang tentu adalah hasil dari kerja keras dan cerdas, kegigihan serta ketulusannya dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Untuk itu dirinya yakin kepemimpinan para gubernur peraih Public Leader Awards 2022 didorong oleh motivasi yang kuat untuk melayani masyarakat. Ia pun mengucapkan selamat kepada para gubernur peraih penghargaan. Harapannya ajang ini tidak hanya menjadi kebanggan bagi para gubernur, tapi juga bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk maju menghasilkan terobosan pembaruan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Prof Mudrajad Kuncoro mengungkapkan, Public Leader Awards 2022 diselenggarakan dalam rangka mencari dan memilih pemimpin terbaik di Indonesia. Dipilih berdasarkan tiga kriteria, pertama pelayanan publik. Kedua sejauh mana pemimpin mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melakukan pembangunan, khususnya pemulihan ekonomi di era pandemi. Dan yang ketiga adalah bagaimana daerah menangani masalah kesehatan dan penanggulangan Covid-19.

“Pemimpin di era pandemi tidak mudah, karena hampir semua daerah mengalami kenaikan pengangguran, ketimpangan dan juga kemiskinan,” katanya.

Kemudian yang juga menurutnya tidak mudah adalah bagaimana memulihkan perekonomian yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif. Dari pertimbangan-pertimbangan itulah, para juri memilih gubernur terbaik di Indonesia yang terbagi menjadi empat kategori yaitu kategori wilayah, kategori infrastruktur, kategori pembangunan wilayah 3T dan kategori good governance.

“Itulah yang kami nilai dari berbagai macam indikator dan kami kemudian sepakat menampilkan juaranya untuk masing-masing kategori tadi,” pungkasnya.

Sementara khusus kategori infrastruktur ada tiga kriteria penilaiannya, yakni perkembangan jalan, pertumbuhan pelanggan PDAM, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dan rasio elektrifikasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengucapkan terima kasih kepada BeritaSatu Media Holdingsyang telah memilihnya sebagai penerima penghargaan Public  Leader Award kategori pembangunan infrastrutkur. Semua menurutnya telah melalui proses penjurian dan pengolahan data yang relatif panjang dan mendalam.

Sejalan dengan kategori yang dimenangkan, Midji sapaan karibnya mengatakan ada tiga sektor yang akan dikejar penyelesaiannya hingga akhir masa jabatannya di tahun 2023 yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Baca Juga :  Kejari Eksekusi Pegawai BRI Terkait Korupsi

“Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu pengarusutamaan pembangunan di Kalbar, sebagaimana termaktub dalam RPJMD 2018-2023,” katanya.

Selama empat tahun terakhir, lanjut dia, pembangunan infrastruktur di Kalbar telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indeks infrastruktur dari tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, capaian Indeks Infrastruktur Kalbar berada di angka 67 persen. Secara rinci bila dilihat pada aspek kondisi jalan mantap pun menunjukkan arah yang searah dengan indeks infrastruktur. Tahun 2021, jalan mantap provinsi telah mencapai 66,95 persen.

“Aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang kelistrikan. Pembangunan bidang kelistrikan di Kalbar menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari capaian tingkat elektrifikasi,” ungkapnya.

Adapun rasio elektrifikasi Kalbar pada 2021 telah mencapai 99,12 persen. Midji menilai dalam upaya mendukung proses pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian, penyediaan tenaga listrik yang memadai dan andal sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar terus melakukan koordinasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalbar,sebagaimana telah tertuang dalam RUPTL PT. PLN.

Strategi lainnya dalam percepatan penyediaan tenaga listrik, kata dia, adalah dengan melakukan fasilitasi kepada pelaku usahaatau investor di bidang infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Khususnya pada rencana pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan yang masih banyak tersedia di Kalbar.

“Itu menjadi perhatian serius dan sangat  didukung agar segera dapat diwujudkan,” ucapnya.

Selain itu, pemanfaatan kelebihan tenaga listrik yang ada di perkebunan dan pengolahan kelapa sawit (PKS) untuk melistriki desa dan masyarakat sekitar yang belum berlistrik juga menjadi salah satu prioritas yang sedang dilaksanakan. Pemprov Kalbar dalam hal ini telah memfasilitasi pertemuan PT. PLN (Persero) dengan pihak PKS yang memiliki kelebihan penyediaan tenaga listrik, agar dapat dikerjasamakan dalam proses jual beli listrik dan didistribusikan kepada masyarakat sekitar PKS yang belum berlistrtik.

Sementara,dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah, Pemprov Kalbar disebutkan telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Melalui peraturan tersebut, pihaknya mendorong agar diterapkannya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Termasuk inovasi teknologiTPAS dari semula sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang berisiko mencemari air tanah di sekitar lokasi TPA ke sistem minimal lahan urug terkendali (controlled landfill).

“Di Kalbar saat ini sudah terdapat enamTPA yang sudah menggunakan sistem controlled landfill. Selain mendorong perbaikan TPA yang ada, kami juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengurangan dan pemilahan sampah,” ucapnya.

Baca Juga :  Pangkogabwilhan I Kunjungi Lantamal

Sedangkan di sektor kesehatan, Pemprov Kalbar memastikan pembangunan RSUD Soedarso akan dapat dioperasikan secara keseluruhan di tahun 2022 ini. Tidak hanya dua bangunan  utama masing-masing enam lantai, pemerintah juga membangun instalasi radiologi,hemodialisa, dan ruang rawat inap khusus infeksius serta taman-taman di sekitar RSUD tersebut.

Lalu untuk penyediaan akses air minum, Midji memaparkan perpipaan di Kalbar sudah dikelola oleh 13 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satu UPTD. Berdasarkan buku kinerja BUMD air minum tahun 2021 Kementerian PUPR,  terkait pertumbuhan pelanggan PDAM, jumlah sambungan langsung atau sambungan rumah (SR) yang dilayani BUMD Air Minum di Kalbar tahun 2021 berjumlah 275.520 SR. Yakni meningkat 17,41persen dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 234.673 SR.

“Adapun jumlah penduduk yang terlayani berjumlah 1.049.824 jiwa dengan cakupan pelayanan mencapai 17,65 persen dan masih berada jauh di bawah target nasional tahun 2024, yaitu 60 persen untuk layanan perpipaan,” terangnya.

Untuk itu, pemprov akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan berbagai upaya peningkatan penyediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus mendorong agar BUMD Air Minum semakin sehat sehingga keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat lebih terjamin.

“Salah satu upaya untuk mendorong penyehatan BUMD Air Minum tersebut adalah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur KalbarNomor 1972/EKON/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se-KalbarTahun 2022,” paparnya.

Aturan tersebut dikeluarkan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermendagriNo.71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Selain itu, pemprov juga akan terus berupaya menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas.

“Untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 13 UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,” tutupnya.

Adapun para gubernur penerima Public Leader Award 2022 sesuai kategorinya antara lain, kategori wilayah, Sumatera Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Jawa dan BaliGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, KalimantanGubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Sulawesi dan Papua Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Provinsi Kepulauan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat

Kategori infrastruktur, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidjidan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Kategori pembangunan wilayah 3T ada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran,Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdardan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Lalu kategori good governance ada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali I Wayan Kosterdan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/