alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Pemprov Lelang Aset untuk Pembiayaan Kapuas III

Tahun Depan Fokus Bebaskan Lahan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) akan fokus melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas III mulai tahun depan. Anggaran yang diperlukan untuk pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp200 miliar.  Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, Jembatan Kapuas III merupakan salah satu proyek strategis nasional di provinsi ini. Karena itu pemerintah daerah harus menyiapkan hal-hal pendukung agar proyek ini bisa secepatnya dimulai. Terkait hal ini menurutnya juga akan dibicarakan lebih lanjut bersama pihak DPRD Kalbar.  “Nah kita (Pemprov) keluar Rp200 miliar tapi mendapatkan jembatan dan jalan senilai Rp1,4 triliun itu tidak masalah,” katanya.

Namun karena dampak pandemi Covid-19 membuat pendapatan daerah menurun serta masalah keuangan lainnya, maka satu-satunya jalan adalah dengan pengelolaan aset. Aset-aset yang dianggap tak penting akan dilepas. Dalam hal ini Pemprov akan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) atau appraisal untuk menilai aset sebelum dilelang.

Hasil penjualan aset kemudian akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III. “Nah itu yang kami lakukan, supaya ada percepatan. Makanya jalan yang menuju Kakap (Kubu Raya) itu harus 12-16 meter (lebarnya), nanti dibuat jalan akses Kapuas III,” ujarnya.

Midji sapaan akrabnya menargetkan di masa jabatannya bersama Wagub Kalbar Ria Norsan, pembangunan Jembatan Kapuas III harus sudah dimulai. “Masalah selesai tidak selesai itu urusan lain, tapi harus mulai,” ucapnya.

Keberadaan Jembatan Kapuas III dinilainya penting untuk pengembangan wilayah. Jembatan tersebut dipastikan bisa memajukan daerah-daerah tertentu. “Kemudian perhatian ke depan juga air bersih, karena air bersih ini bisa untuk pengembangan kawasan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Dewan Kalbar Apresiasi Pembangunan Duplikasi JK I, Harusnya Tuntas Tahun 2022

Terpisah, Pengamat Transportasi Universitas Tanjungpura (Untan) Rudi Suyono menilai keberadaan Jembatan Kapuas III memiliki nilai manfaat dan strategis yang sangat besar. Antara lain, tidak saja menyangkut akses kota ke dan dari Kota Pontianak tapi juga terhadap wilayah kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.

Akses ini menurutnya selain mengurangi biaya transportasi juga membuka wilayah. “Kondisi itu kemudian bisa meningkatkan nilai ekonomi wilayah,” katanya. Selain itu keberadaan Jembatan Kapuas III juga menurutnya akan membuat pilihan pergerakan menjadi lebih banyak. Otomatis kondisi itu membuat beban Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak menjadi berkurang dan mengurangi kemacetan.

Di sisi lain, dengan pembangunan Jembatan Kapuas III juga akan menjadi stimulus bagi pembangunan jalan lingkar luar (Pontianak Outer Ring Road) yang sudah lama direncanakan namun belum juga direalisasikan. “Selain itu, Jembatan Kapuas III diperlukan untuk mendukung akses terkait pembangunan Pelabuhan Kijing,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan menyebut, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam melelang aset tak produktif. “Pak Gubernur Sutarmidji sudah bicara dengan saya secara informal terkait hal ini. Tentu kita akan dukung,” sebut dia.

Menurut Edward, Jembatan Kapuas III adalah proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan Kalbar. Pembangunan memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun Pemprov lah yang akan melakukan pembebasan lahannya. Pembiayaan pembebasan lahan tersebut bisa bersumber dari hasil lelang aset yang tak produktif. Selain tentu saja lewat APBD. “Karena ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat banyak. Tentu kami akan membantu. Kami siap ditunjuk untuk menjadi penilai juga,” sebut dia.

Baca Juga :  Cerita Dokter yang Jadi Relawan di Rumah Karantina

Langkah pertama, Pemprov menentukan aset mana yang siap untuk dilepas. Bila DJKN ditunjuk menjadi penilai, maka pihaknya akan menilai harga terkini dari aset tersebut. Proses penilaian itu sendiri paling lama 15 hari. “Laporannya akan kami serahkan kepada Gubernur. Nanti Pemprov bisa menentukan limit nilainya sendiri dari patokan yang kami laporkan. Tidak harus sama dengan kami,” ungkap dia.

Setelah menentukan nilai terendah dari harga aset itu, DJKN akan melakukan lelang terbuka yang bisa diikuti seluruh Indonesia. Prosesnya melalui online yang bisa diakses oleh siapapun dan transparan. “Dari permintaan lelang Pemprov, paling lama dua hari kami sudah keluarkan jadwal lelangnya. Dan siapapun bisa ikut. Harga yang tertinggi dialah pemenangnya,” sebut Edward.

Menurut dia, skema pelalangan aset tak produktif untuk membiayai infrastruktur adalah cara menggali potensi pemasukan pemerintah daerah.  “Aset negara tidak hanya sekedar dari sisi penerimaan negara, namun juga secara aktif dan kreatif mencari dan menemukan cara agar aset negara bisa mendukung pemanfaatannya termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kepentingan yang lebih besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira Jembatan Kapuas adalah infrastruktur strategis yang Kalbar buthkan,” pungkasnya.  (bar/ars)

Tahun Depan Fokus Bebaskan Lahan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) akan fokus melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas III mulai tahun depan. Anggaran yang diperlukan untuk pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp200 miliar.  Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, Jembatan Kapuas III merupakan salah satu proyek strategis nasional di provinsi ini. Karena itu pemerintah daerah harus menyiapkan hal-hal pendukung agar proyek ini bisa secepatnya dimulai. Terkait hal ini menurutnya juga akan dibicarakan lebih lanjut bersama pihak DPRD Kalbar.  “Nah kita (Pemprov) keluar Rp200 miliar tapi mendapatkan jembatan dan jalan senilai Rp1,4 triliun itu tidak masalah,” katanya.

Namun karena dampak pandemi Covid-19 membuat pendapatan daerah menurun serta masalah keuangan lainnya, maka satu-satunya jalan adalah dengan pengelolaan aset. Aset-aset yang dianggap tak penting akan dilepas. Dalam hal ini Pemprov akan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) atau appraisal untuk menilai aset sebelum dilelang.

Hasil penjualan aset kemudian akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III. “Nah itu yang kami lakukan, supaya ada percepatan. Makanya jalan yang menuju Kakap (Kubu Raya) itu harus 12-16 meter (lebarnya), nanti dibuat jalan akses Kapuas III,” ujarnya.

Midji sapaan akrabnya menargetkan di masa jabatannya bersama Wagub Kalbar Ria Norsan, pembangunan Jembatan Kapuas III harus sudah dimulai. “Masalah selesai tidak selesai itu urusan lain, tapi harus mulai,” ucapnya.

Keberadaan Jembatan Kapuas III dinilainya penting untuk pengembangan wilayah. Jembatan tersebut dipastikan bisa memajukan daerah-daerah tertentu. “Kemudian perhatian ke depan juga air bersih, karena air bersih ini bisa untuk pengembangan kawasan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Padat Karya Kotaku, Menyulap Kawasan Kumuh Kelurahan Dalam Bugis

Terpisah, Pengamat Transportasi Universitas Tanjungpura (Untan) Rudi Suyono menilai keberadaan Jembatan Kapuas III memiliki nilai manfaat dan strategis yang sangat besar. Antara lain, tidak saja menyangkut akses kota ke dan dari Kota Pontianak tapi juga terhadap wilayah kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.

Akses ini menurutnya selain mengurangi biaya transportasi juga membuka wilayah. “Kondisi itu kemudian bisa meningkatkan nilai ekonomi wilayah,” katanya. Selain itu keberadaan Jembatan Kapuas III juga menurutnya akan membuat pilihan pergerakan menjadi lebih banyak. Otomatis kondisi itu membuat beban Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak menjadi berkurang dan mengurangi kemacetan.

Di sisi lain, dengan pembangunan Jembatan Kapuas III juga akan menjadi stimulus bagi pembangunan jalan lingkar luar (Pontianak Outer Ring Road) yang sudah lama direncanakan namun belum juga direalisasikan. “Selain itu, Jembatan Kapuas III diperlukan untuk mendukung akses terkait pembangunan Pelabuhan Kijing,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan menyebut, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam melelang aset tak produktif. “Pak Gubernur Sutarmidji sudah bicara dengan saya secara informal terkait hal ini. Tentu kita akan dukung,” sebut dia.

Menurut Edward, Jembatan Kapuas III adalah proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan Kalbar. Pembangunan memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun Pemprov lah yang akan melakukan pembebasan lahannya. Pembiayaan pembebasan lahan tersebut bisa bersumber dari hasil lelang aset yang tak produktif. Selain tentu saja lewat APBD. “Karena ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat banyak. Tentu kami akan membantu. Kami siap ditunjuk untuk menjadi penilai juga,” sebut dia.

Baca Juga :  Pusat Prioritaskan Pembangunan Duplikat Jembatan Kapuas I

Langkah pertama, Pemprov menentukan aset mana yang siap untuk dilepas. Bila DJKN ditunjuk menjadi penilai, maka pihaknya akan menilai harga terkini dari aset tersebut. Proses penilaian itu sendiri paling lama 15 hari. “Laporannya akan kami serahkan kepada Gubernur. Nanti Pemprov bisa menentukan limit nilainya sendiri dari patokan yang kami laporkan. Tidak harus sama dengan kami,” ungkap dia.

Setelah menentukan nilai terendah dari harga aset itu, DJKN akan melakukan lelang terbuka yang bisa diikuti seluruh Indonesia. Prosesnya melalui online yang bisa diakses oleh siapapun dan transparan. “Dari permintaan lelang Pemprov, paling lama dua hari kami sudah keluarkan jadwal lelangnya. Dan siapapun bisa ikut. Harga yang tertinggi dialah pemenangnya,” sebut Edward.

Menurut dia, skema pelalangan aset tak produktif untuk membiayai infrastruktur adalah cara menggali potensi pemasukan pemerintah daerah.  “Aset negara tidak hanya sekedar dari sisi penerimaan negara, namun juga secara aktif dan kreatif mencari dan menemukan cara agar aset negara bisa mendukung pemanfaatannya termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kepentingan yang lebih besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira Jembatan Kapuas adalah infrastruktur strategis yang Kalbar buthkan,” pungkasnya.  (bar/ars)

Most Read

Siap Sumbangkan Pemikiran Konstruktif

Bupati Ingatkan Jabatan adalah Amanah

Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Dipertemukan setelah Terpisah 3 Tahun

Artikel Terbaru

/