alexametrics
24.4 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Gerakaan Ekonomi Bersama Masjid

Musda DMI Kota Pontianak

PONTIANAK – Program penguatan ekonomi syariah di masjid-masjid seluruh Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akan digaungkan. Tahap pertama, ditargetkan setiap kabupaten kota miliki satu masjid percontohan program penguatan  ekonomi. Demikian dikatakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar, Ria Norsan, usai menghadiri Musyawarah Daerah DMI Kota Pontianak, di aula rumah dinas Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/7).

“Saya melihat program DMI Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Pak Edi Rusdi Kamtono sudah cukup baik. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi program DMI Pontianak dapat terus berlanjut. Salah satunya untuk memajukan masjid,” ungkap Norsan.

Salah satu yang menjadi fokusnya sebagai Ketua DMI Kalbar adalah ingin menjalankan program ekonomi syariah di masjid. Penguatan ekonomi syariah tersebut, diakui dia, bisa dirancang. Dia mencontohkan, dengan membuka gerai jual beli sembako. Menurutnya, hal tersebut bisa diterapkan di masjid-masjid.

Untuk penyediaan bahan pokok beras, gula, dan minyak goreng, menurut dia, bisa dikerjasamakan dengan Bulog Kalbar. Namun dia menyarankan agar harga jualnya jangan lebih tinggi dari harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern. “Biar menarik, jualannya bisa seusai salat subuh,” ungkapnya.

Baca Juga :  Midji Minta Maaf

Wakil Gubernur Kalbar tersebut mencontohkan bagaimana salah satu masjid di Yogyakarta sudah melakukan itu. Ia melihat, penerapan ekonomi syariah bisa dilaksanakan di Kalbar. Kota Pontianak, dipandang Norsan bisa melaksanakannya. Malahan dia ingin program ini bisa dijalankan di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Target dia, satu masjid percontohan peningkatan perekonomian syariah di setiap kabupaten/kota di Kalbar mesti dilakukan. Program tersebut sebenarnya sudah dibuat mereka. Namun karena pandemi Covid-19, sehingga pelaksanannya sedikit tertunda.

Ketua DMI Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh jajaran dan pengurus masjid untuk memaksimalkan fungsi masjid. Selain sebagai tempat ibadah, ia berharap keberadaan masjid bisa berfungsi lebih luas lagi seperti fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Baca Juga :  Sidang Gugatan Dokter Ismawan Melawan Bupati Kapuas Hulu Menanti Putusan Hakim

Saat ini jumlah masjid di Wilayah Kota Pontianak yang terdata Kementerian Agama Kota Pontianak, diungkapkan dia, sebanyak 343 masjid. Hal tersebut dinilainya sebagai sebuah potensi yang besar dalam rangka memaksimalkan fungsi masjid bagi kesejahteraan jemaah dan masyarakat sekitar. Untuk itu, Wali Kota Pontianak tersebut mengajak seluruh umat Islam di Kota Pontianak untuk memakmurkan masjid. “Masjid makmur, jemaah sejahtera,” tukasnya.

Selaku Ketua DMI Kota Pontianak, diakui dia, masih banyak program-program yang belum selesai terlaksana. “Seperti database masjid dan bagaimana menyatukan persepsi seluruh pengurus masjid yang ada,” ungkapnya.

Edi menerangkan bahwa DMI bukan merupakan organisasi yang sifatnya bisa mengeksekusi maupun membuat aturan-aturan yang ketat. Mereka lebih bersifat koordinatif, mengimbau, memberi masukan, serta mengajak. “Oleh sebab itu, perlu menjalin kebersamaan antara seluruh pengurus DMI maupun pengurus masjid dalam rangka kita meningkatkan kualitas keberadaan masjid,” tutupnya. (iza)

Musda DMI Kota Pontianak

PONTIANAK – Program penguatan ekonomi syariah di masjid-masjid seluruh Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akan digaungkan. Tahap pertama, ditargetkan setiap kabupaten kota miliki satu masjid percontohan program penguatan  ekonomi. Demikian dikatakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar, Ria Norsan, usai menghadiri Musyawarah Daerah DMI Kota Pontianak, di aula rumah dinas Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/7).

“Saya melihat program DMI Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Pak Edi Rusdi Kamtono sudah cukup baik. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi program DMI Pontianak dapat terus berlanjut. Salah satunya untuk memajukan masjid,” ungkap Norsan.

Salah satu yang menjadi fokusnya sebagai Ketua DMI Kalbar adalah ingin menjalankan program ekonomi syariah di masjid. Penguatan ekonomi syariah tersebut, diakui dia, bisa dirancang. Dia mencontohkan, dengan membuka gerai jual beli sembako. Menurutnya, hal tersebut bisa diterapkan di masjid-masjid.

Untuk penyediaan bahan pokok beras, gula, dan minyak goreng, menurut dia, bisa dikerjasamakan dengan Bulog Kalbar. Namun dia menyarankan agar harga jualnya jangan lebih tinggi dari harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern. “Biar menarik, jualannya bisa seusai salat subuh,” ungkapnya.

Baca Juga :  Edi Ajak Masyarakat Timbulkan Jiwa Berkurban

Wakil Gubernur Kalbar tersebut mencontohkan bagaimana salah satu masjid di Yogyakarta sudah melakukan itu. Ia melihat, penerapan ekonomi syariah bisa dilaksanakan di Kalbar. Kota Pontianak, dipandang Norsan bisa melaksanakannya. Malahan dia ingin program ini bisa dijalankan di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Target dia, satu masjid percontohan peningkatan perekonomian syariah di setiap kabupaten/kota di Kalbar mesti dilakukan. Program tersebut sebenarnya sudah dibuat mereka. Namun karena pandemi Covid-19, sehingga pelaksanannya sedikit tertunda.

Ketua DMI Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh jajaran dan pengurus masjid untuk memaksimalkan fungsi masjid. Selain sebagai tempat ibadah, ia berharap keberadaan masjid bisa berfungsi lebih luas lagi seperti fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Baca Juga :  Midji Minta Maaf

Saat ini jumlah masjid di Wilayah Kota Pontianak yang terdata Kementerian Agama Kota Pontianak, diungkapkan dia, sebanyak 343 masjid. Hal tersebut dinilainya sebagai sebuah potensi yang besar dalam rangka memaksimalkan fungsi masjid bagi kesejahteraan jemaah dan masyarakat sekitar. Untuk itu, Wali Kota Pontianak tersebut mengajak seluruh umat Islam di Kota Pontianak untuk memakmurkan masjid. “Masjid makmur, jemaah sejahtera,” tukasnya.

Selaku Ketua DMI Kota Pontianak, diakui dia, masih banyak program-program yang belum selesai terlaksana. “Seperti database masjid dan bagaimana menyatukan persepsi seluruh pengurus masjid yang ada,” ungkapnya.

Edi menerangkan bahwa DMI bukan merupakan organisasi yang sifatnya bisa mengeksekusi maupun membuat aturan-aturan yang ketat. Mereka lebih bersifat koordinatif, mengimbau, memberi masukan, serta mengajak. “Oleh sebab itu, perlu menjalin kebersamaan antara seluruh pengurus DMI maupun pengurus masjid dalam rangka kita meningkatkan kualitas keberadaan masjid,” tutupnya. (iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/