alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Booster Jadi Syarat Perjalanan

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Hary Agung Tjahyadi mengatakan vaksinasi booster menjadi syarat bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test saat bepergian.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2022. “Syarat itu mulai diberlakukan mulai tanggal 17 Juli,” kata Hary di Pontianak, kemarin.

Hary menyebutkan syarat lain juga dijelaskan dalam surat edaran itu. Antara lain, PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1×24 jam atau tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Adapun PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam. Sementara, PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil rapid tes RT-PCR atau rapid test antigen. Sedangkan, PPDN usia di bawah enam tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil tes. Tetapi wajib didampingi pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi.

Baca Juga :  Omicron Dipastikan Penyebab Tingginya Kasus di Kalbar

Hary melanjutkan vaksinasi booster juga menjadi persyaratan untuk memasuki fasilitas publik atau umum. Seperti perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran, rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya.

Hary menyebutkan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ tahun 2022 tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan bagi masyarakat.

Namun, kata Hary, dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin karena alasan kondisi kesehatan khusus. Tetapi diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

“Pandemi belum berakhir, saya mengimbau masyarakat untuk tetap menaati prokes dan segera vaksinasi lengkap serta booster,” imbau Hary.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya agar mempercepat pemberian vaksinasi Covid-19 penguat atau booster bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mewajibkan vaksinasi penguat sebagai syarat dalam sejumlah kegiatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.

“Bapak Presiden memberikan arahan agar vaksinasi booster itu dipercepat. Beberapa kegiatan masyarakat nanti akan kita minta agar diwajibkan vaksinasi booster dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Kalau terkena jangan sampai masuk rumah sakit, dan jangan sampai wafat,” ujar Budi.

Baca Juga :  Hari Lahir Pancasila, DPRD Kalbar Ajak Warga Bersatu Lawan COVID-19

Selain bagi masyarakat umum, Presiden Jokowi juga mengarahkan agar vaksinasi penguat diberikan kepada para jemaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi. Presiden meminta agar para jemaah divaksinasi saat berada di asrama haji sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk semua jemaah haji yang pulang dan belum di-booster diminta sambil menunggu di asrama haji sebelum dijemput oleh keluarganya bisa di-booster,” ungkapnya.

Menurut Menkes Budi, vaksinasi penguat telah terbukti efektif dalam memberikan proteksi ekstra bagi masyarakat dari kemungkinan dirawat di rumah sakit maupun meninggal. Menkes menjelaskan bahwa secara persentase, mereka yang meninggal dunia akibat Covid-19 merupakan orang-orang yang belum divaksin atau baru divaksin satu kali.

“Sedangkan yang sudah divaksin dua kali jauh menurun persentase fatalitasnya atau yang wafat kalau terkena. Yang di-booster sudah sangat menurun persentase yang wafatnya atau kalau kena,” tandasnya. (mse)

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Hary Agung Tjahyadi mengatakan vaksinasi booster menjadi syarat bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test saat bepergian.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2022. “Syarat itu mulai diberlakukan mulai tanggal 17 Juli,” kata Hary di Pontianak, kemarin.

Hary menyebutkan syarat lain juga dijelaskan dalam surat edaran itu. Antara lain, PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1×24 jam atau tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Adapun PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam. Sementara, PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil rapid tes RT-PCR atau rapid test antigen. Sedangkan, PPDN usia di bawah enam tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil tes. Tetapi wajib didampingi pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi.

Baca Juga :  Pemkab Landak Tiadakan Natal Bersama 2020, Bupati Karolin: Rayakan Dengan Sederhana Namun Khidmat

Hary melanjutkan vaksinasi booster juga menjadi persyaratan untuk memasuki fasilitas publik atau umum. Seperti perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran, rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya.

Hary menyebutkan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ tahun 2022 tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan bagi masyarakat.

Namun, kata Hary, dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin karena alasan kondisi kesehatan khusus. Tetapi diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

“Pandemi belum berakhir, saya mengimbau masyarakat untuk tetap menaati prokes dan segera vaksinasi lengkap serta booster,” imbau Hary.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya agar mempercepat pemberian vaksinasi Covid-19 penguat atau booster bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mewajibkan vaksinasi penguat sebagai syarat dalam sejumlah kegiatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.

“Bapak Presiden memberikan arahan agar vaksinasi booster itu dipercepat. Beberapa kegiatan masyarakat nanti akan kita minta agar diwajibkan vaksinasi booster dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Kalau terkena jangan sampai masuk rumah sakit, dan jangan sampai wafat,” ujar Budi.

Baca Juga :  Kapolda Kalbar Bertandang ke Rumah Wakil Rakyat

Selain bagi masyarakat umum, Presiden Jokowi juga mengarahkan agar vaksinasi penguat diberikan kepada para jemaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi. Presiden meminta agar para jemaah divaksinasi saat berada di asrama haji sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk semua jemaah haji yang pulang dan belum di-booster diminta sambil menunggu di asrama haji sebelum dijemput oleh keluarganya bisa di-booster,” ungkapnya.

Menurut Menkes Budi, vaksinasi penguat telah terbukti efektif dalam memberikan proteksi ekstra bagi masyarakat dari kemungkinan dirawat di rumah sakit maupun meninggal. Menkes menjelaskan bahwa secara persentase, mereka yang meninggal dunia akibat Covid-19 merupakan orang-orang yang belum divaksin atau baru divaksin satu kali.

“Sedangkan yang sudah divaksin dua kali jauh menurun persentase fatalitasnya atau yang wafat kalau terkena. Yang di-booster sudah sangat menurun persentase yang wafatnya atau kalau kena,” tandasnya. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/