alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Midji Beri Waktu Setahun Benahi Perusda

Usaha Harus Menguntungkan, Minta Alihfungsikan Kios Jadi Hotel

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengambil sumpah/janji jabatan dan melantik tiga dewan pengawas serta tiga direksi Perusahaan Daerah (Persuda) Aneka Usaha Provinsi Kalbar. Dalam satu tahun, perusahaan milik Pemprov Kalbar itu diharapkan bisa menunjukkan perkembangan yang baik.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

Sejumlah pekerjaan rumah menanti jajaran dewan pengawas serta direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalbar yang baru. Kemarin Gubernur Kalbar Sutarmdji resmi melantik keenam pejabat tersebut. Yakni tiga dewan pengawas dan tiga direksi. Adapun dewan pengawas independen dijabat oleh Subhan Noviar. Sementara dua dewan pengawas internal dijabat oleh Sekda Kalbar Al Leysandri dan Asisten II Setda Kalbar Syarif Kamaruzaman. Kemudian untuk jajaran direksi, Direktur Utama (Dirut) dijabat oleh Syariful Hamzah Nauly, Direktur Teknik dan Pemasaran dijabat Wahyu Cundrik Pamungkas dan Direktur Administrasi dan Keuangan dijabat oleh Susanti.

Sutarmidji mengatakan, mereka yang ikut melamar sebagai jajaran pimpinan di Perusda bisa dikatakan setengah gila. Itu karena melihat kondisi perusahaan yang sudah memprihatinkan. “Itulah mengapa saat pendaftaran pertama tidak ada yang mendaftar, sehingga kami perpanjang, sampai akhirnya banyak yang masuk alhamdulillah,” katanya saat memberikan pengarahan kepada jajaran pengawas dan direksi yang dilantik.

Orang nomor satu di Kalbar itu bahkan menyebut Perusda tinggal menunggu bangkrut. Tahun lalu dari penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang diberikan Pemprov, aliran kas (cashflow) sampai saat ini hanya menyisakan Rp700-an juta. “Bayangkan apa yang dibuat, aset tak nambah yang ada hanya kios-kios,” ucapnya.

Dari kios-kios yang dibangun di Jalan Sultan Abdurrahman, Midji sapaan akrabnya mengatakan jika semuanya tersewakan hasilnya mencapai Rp108 juta per bulan. Kondisinya dari 40 kios baru 20 yang sudah terisi. Jika tidak artinya perusahaan tidak memiliki pemasukan. Sementara untuk membayar gaji dan operasional perusahaan dibutuhkan dana sekitar Rp100 juta per bulan. “Nah apa yang bisa dibuat, tidak ada lagi,” tambahnya.

Di masa lalu lanjut dia, ada banyak pembelian aset menggunakan dana Perusda namun tercatat sebagai milik pribadi direksi. Sampai sekarang masih ada yang belum dibalik nama. Selain itu ada pula kasus ketika baru dilantik, jajaran direksi langsung meminjam uang perusahaan. Angkanya pun lumayan besar antara Rp300 juta sampai Rp400 juta. “Begitulah kondisi sebenarnya, buka-bukaan saja, yang mengerogoti perusahaan itu direksinya,” terang Midji.

Baca Juga :  Membentuk Paradigma Sehat dari Desa

Karena itu tugas jajaran dewan pengawas dan direksi ke depan adalah bagaimana menginventarisir semua aset dan piutang perusahaan. Semua harus ditagih, bahkan jika ada yang sudah menjaminkan rumah atau tanah bisa dieksekusi. “Masalah harganya berapa terserah, asal lewat prosedur,” pesannya.

Ia meminta masalah tersebut diseriusi dan dalam satu tahun harus sudah ada perkembangan yang signifikan. Apalagi jajaran pengawas dan direksi yang baru sebelumnya sudah cukup berpengalaman dalam mengelola perusahaan. “Kalau memang tidak ada progresnya sudahlah satu tahun mungkin saya copot semua,” tegasnya.  Lalu untuk hal lain, Midji juga meminta masalah investasi pembuatan pabrik pupuk diselesaikan. Untuk usaha itu ia mengutarakan, sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp19 miliar, namun belum ada hasil. Maka dari itu semua harus dibenahi.  “Bangunan dan pagar (pabrik pupuk) sudah mau roboh, mesinnya tak lengkap, tapi bahan bakunya sudah ada, dimasukkan di dalam gudang. Benahi semua, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi bagaimana bisa perbaiki itu, ini tantangan,” imbuhnya.

HARUS EVALUASI

Selain itu jenis usaha yang dijalankan harus dievaluasi. Jika merugikan dan cenderung tidak terlalu menguntungkan bisa dihentikan. Sebab Perusda dinilai memiliki banyak potensi usaha yang bisa dikembangkan. Salah satunya memiliki hak privilege di sektor pertambangan.

“Pertambangan bisa 10 persen dia (Persuda) menguasai sektor itu. Orang ribut masalah bauksit (Perusda) satu bauksit pun tidak ada menguasai, jadi penonton saja,” sesalnya. Menajemen di dalam perusahaan juga diharapkan bisa dibenahi. Jajaran direksi harus bisa mencari orang yang benar-benar profesional. Semua harus dijalankan dengan asas transparansi. “Terserah orang mau bilang di situ (pengawas dan direksi) ada tim sukses atau apa terserah, pokoknya kami sudah buka (pendaftaran) dua kali,” katanya lagi.

Midji menilai jika ada aset yang berpotensi untuk bisa dikembangkan bersama pihak ketiga, maka dipersilakan. Seperti dicontohkannya kawasan yang dibangun kios-kios, bisa saja dibangun hotel. Caranya dengan mencari investor yang mau bekerja sama.  Disebutkannya nilai aset dari lahan tersebut jika ditawarkan ke pasar harganya bisa mencapai sekitar Rp60 miliar. Sementara jika dibangun hotel bintang tiga, per kamar dengan Rp250 juta hasilnya sudah cukup bagus. Seandainya dibangun 300 kamar artinya butuh dana sekitar Rp75 miliar.

Baca Juga :  Belum Ada Pendaftar, Lelang Jabatan Direksi Perusda Diperpanjang

“Nah aset itu kan nilainya Rp60 miliar, jika mereka (investor) 60 persen kami 40 persen ya selisih nilainya harus dibayar kembali sama perusahaan. Kalau itu misalnya Rp100 miliar, kami 60 persen berartikan Rp60 miliar aset penyertaan kami,” paparnya. Untuk itu ia meminta dilakukan perhitungan kembali agar jenis usaha yang dijalankan benar-benar menguntungkan. Bisa saja kios-kios di Jalan Sultan Abdurrahman dialihfungsikan. Walapun bangunannya baru jadi, jika operasional lebih besar dibanding pendapatan ia meminta dirubah.

“Periksa dulu berapa bangun (kios-kios) itu, kalau mahal tarik kembali. Saya dengar hampir Rp4 miliar, kalau saya dua miliar pun cukup. Cari investor untuk hotel saja biar menguntungkan, pajak kan pemerintah juga,” pungkasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perusda Kalbar Syariful Hamzah Nauly menyatakan siap menjalankan semua arahan gubernur sebagai pemilik perusahaan. Dirinya sebagai pelaksana bersama jajaran dewan pengawas akan segera melaksanakan arahan-arahan tersebut. “Langkah awal adalah evaluasi di internal, kemudian mengaudit aset yang ada dan perlu diinventarisir, kemudian langkah selanjutnya pengembangan usaha,” katanya.

Mengenai ide gubernur untuk mengalihfungsikan kios-kios menjadi hotel, segera akan dievaluasi. “Apakah cocok, karena perlu ada studi apakah strategis atau tidak untuk perhotelan nanti akan kami evaluasi secara intens,” ujarnya.  Sementara untuk pengalaman mengelola perusahaan, pria 37 tahun itu menyebut sejak lulus kuliah di tahun 2005 dirinya pernah menjabat sebagai manajer operasional di PT Cahaya Niaga Nusantara yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan di Kalbar.

Lalu di 2009 menjabat sebagai asisten general manajer di salah satu BUMN, yakni PT Berdikari (Persero). Kemudian di tahun 2011 sebagai direktur utama di PT Raja Borneo Perkasa di Kalteng, Kaltim dan Kalsel. Lalu 2015 sampai sekarang sebagai direktur operasional di PT Cahaya Niaga Nusantara. “Tapi per hari ini (kemarin) saya sudah mengundurkan diri, saya ingin fokus di Perusda Aneka Usaha,” jelasnya.  Termasuk untuk keanggotaan di partai Ipul sapaan akrabnya mengaku sudah mulai berhenti sejak pertengahan Oktober 2019. Dimana ia sebelumnya merupakan anggota dari Partai NasDem dan menjabat Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Kalbar.**

Usaha Harus Menguntungkan, Minta Alihfungsikan Kios Jadi Hotel

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengambil sumpah/janji jabatan dan melantik tiga dewan pengawas serta tiga direksi Perusahaan Daerah (Persuda) Aneka Usaha Provinsi Kalbar. Dalam satu tahun, perusahaan milik Pemprov Kalbar itu diharapkan bisa menunjukkan perkembangan yang baik.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

Sejumlah pekerjaan rumah menanti jajaran dewan pengawas serta direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalbar yang baru. Kemarin Gubernur Kalbar Sutarmdji resmi melantik keenam pejabat tersebut. Yakni tiga dewan pengawas dan tiga direksi. Adapun dewan pengawas independen dijabat oleh Subhan Noviar. Sementara dua dewan pengawas internal dijabat oleh Sekda Kalbar Al Leysandri dan Asisten II Setda Kalbar Syarif Kamaruzaman. Kemudian untuk jajaran direksi, Direktur Utama (Dirut) dijabat oleh Syariful Hamzah Nauly, Direktur Teknik dan Pemasaran dijabat Wahyu Cundrik Pamungkas dan Direktur Administrasi dan Keuangan dijabat oleh Susanti.

Sutarmidji mengatakan, mereka yang ikut melamar sebagai jajaran pimpinan di Perusda bisa dikatakan setengah gila. Itu karena melihat kondisi perusahaan yang sudah memprihatinkan. “Itulah mengapa saat pendaftaran pertama tidak ada yang mendaftar, sehingga kami perpanjang, sampai akhirnya banyak yang masuk alhamdulillah,” katanya saat memberikan pengarahan kepada jajaran pengawas dan direksi yang dilantik.

Orang nomor satu di Kalbar itu bahkan menyebut Perusda tinggal menunggu bangkrut. Tahun lalu dari penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang diberikan Pemprov, aliran kas (cashflow) sampai saat ini hanya menyisakan Rp700-an juta. “Bayangkan apa yang dibuat, aset tak nambah yang ada hanya kios-kios,” ucapnya.

Dari kios-kios yang dibangun di Jalan Sultan Abdurrahman, Midji sapaan akrabnya mengatakan jika semuanya tersewakan hasilnya mencapai Rp108 juta per bulan. Kondisinya dari 40 kios baru 20 yang sudah terisi. Jika tidak artinya perusahaan tidak memiliki pemasukan. Sementara untuk membayar gaji dan operasional perusahaan dibutuhkan dana sekitar Rp100 juta per bulan. “Nah apa yang bisa dibuat, tidak ada lagi,” tambahnya.

Di masa lalu lanjut dia, ada banyak pembelian aset menggunakan dana Perusda namun tercatat sebagai milik pribadi direksi. Sampai sekarang masih ada yang belum dibalik nama. Selain itu ada pula kasus ketika baru dilantik, jajaran direksi langsung meminjam uang perusahaan. Angkanya pun lumayan besar antara Rp300 juta sampai Rp400 juta. “Begitulah kondisi sebenarnya, buka-bukaan saja, yang mengerogoti perusahaan itu direksinya,” terang Midji.

Baca Juga :  Tantang Inovasi Pengelolaan Sampah Buah

Karena itu tugas jajaran dewan pengawas dan direksi ke depan adalah bagaimana menginventarisir semua aset dan piutang perusahaan. Semua harus ditagih, bahkan jika ada yang sudah menjaminkan rumah atau tanah bisa dieksekusi. “Masalah harganya berapa terserah, asal lewat prosedur,” pesannya.

Ia meminta masalah tersebut diseriusi dan dalam satu tahun harus sudah ada perkembangan yang signifikan. Apalagi jajaran pengawas dan direksi yang baru sebelumnya sudah cukup berpengalaman dalam mengelola perusahaan. “Kalau memang tidak ada progresnya sudahlah satu tahun mungkin saya copot semua,” tegasnya.  Lalu untuk hal lain, Midji juga meminta masalah investasi pembuatan pabrik pupuk diselesaikan. Untuk usaha itu ia mengutarakan, sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp19 miliar, namun belum ada hasil. Maka dari itu semua harus dibenahi.  “Bangunan dan pagar (pabrik pupuk) sudah mau roboh, mesinnya tak lengkap, tapi bahan bakunya sudah ada, dimasukkan di dalam gudang. Benahi semua, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi bagaimana bisa perbaiki itu, ini tantangan,” imbuhnya.

HARUS EVALUASI

Selain itu jenis usaha yang dijalankan harus dievaluasi. Jika merugikan dan cenderung tidak terlalu menguntungkan bisa dihentikan. Sebab Perusda dinilai memiliki banyak potensi usaha yang bisa dikembangkan. Salah satunya memiliki hak privilege di sektor pertambangan.

“Pertambangan bisa 10 persen dia (Persuda) menguasai sektor itu. Orang ribut masalah bauksit (Perusda) satu bauksit pun tidak ada menguasai, jadi penonton saja,” sesalnya. Menajemen di dalam perusahaan juga diharapkan bisa dibenahi. Jajaran direksi harus bisa mencari orang yang benar-benar profesional. Semua harus dijalankan dengan asas transparansi. “Terserah orang mau bilang di situ (pengawas dan direksi) ada tim sukses atau apa terserah, pokoknya kami sudah buka (pendaftaran) dua kali,” katanya lagi.

Midji menilai jika ada aset yang berpotensi untuk bisa dikembangkan bersama pihak ketiga, maka dipersilakan. Seperti dicontohkannya kawasan yang dibangun kios-kios, bisa saja dibangun hotel. Caranya dengan mencari investor yang mau bekerja sama.  Disebutkannya nilai aset dari lahan tersebut jika ditawarkan ke pasar harganya bisa mencapai sekitar Rp60 miliar. Sementara jika dibangun hotel bintang tiga, per kamar dengan Rp250 juta hasilnya sudah cukup bagus. Seandainya dibangun 300 kamar artinya butuh dana sekitar Rp75 miliar.

Baca Juga :  Tidak Ujuk-Ujuk Dikucurkan Total

“Nah aset itu kan nilainya Rp60 miliar, jika mereka (investor) 60 persen kami 40 persen ya selisih nilainya harus dibayar kembali sama perusahaan. Kalau itu misalnya Rp100 miliar, kami 60 persen berartikan Rp60 miliar aset penyertaan kami,” paparnya. Untuk itu ia meminta dilakukan perhitungan kembali agar jenis usaha yang dijalankan benar-benar menguntungkan. Bisa saja kios-kios di Jalan Sultan Abdurrahman dialihfungsikan. Walapun bangunannya baru jadi, jika operasional lebih besar dibanding pendapatan ia meminta dirubah.

“Periksa dulu berapa bangun (kios-kios) itu, kalau mahal tarik kembali. Saya dengar hampir Rp4 miliar, kalau saya dua miliar pun cukup. Cari investor untuk hotel saja biar menguntungkan, pajak kan pemerintah juga,” pungkasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perusda Kalbar Syariful Hamzah Nauly menyatakan siap menjalankan semua arahan gubernur sebagai pemilik perusahaan. Dirinya sebagai pelaksana bersama jajaran dewan pengawas akan segera melaksanakan arahan-arahan tersebut. “Langkah awal adalah evaluasi di internal, kemudian mengaudit aset yang ada dan perlu diinventarisir, kemudian langkah selanjutnya pengembangan usaha,” katanya.

Mengenai ide gubernur untuk mengalihfungsikan kios-kios menjadi hotel, segera akan dievaluasi. “Apakah cocok, karena perlu ada studi apakah strategis atau tidak untuk perhotelan nanti akan kami evaluasi secara intens,” ujarnya.  Sementara untuk pengalaman mengelola perusahaan, pria 37 tahun itu menyebut sejak lulus kuliah di tahun 2005 dirinya pernah menjabat sebagai manajer operasional di PT Cahaya Niaga Nusantara yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan di Kalbar.

Lalu di 2009 menjabat sebagai asisten general manajer di salah satu BUMN, yakni PT Berdikari (Persero). Kemudian di tahun 2011 sebagai direktur utama di PT Raja Borneo Perkasa di Kalteng, Kaltim dan Kalsel. Lalu 2015 sampai sekarang sebagai direktur operasional di PT Cahaya Niaga Nusantara. “Tapi per hari ini (kemarin) saya sudah mengundurkan diri, saya ingin fokus di Perusda Aneka Usaha,” jelasnya.  Termasuk untuk keanggotaan di partai Ipul sapaan akrabnya mengaku sudah mulai berhenti sejak pertengahan Oktober 2019. Dimana ia sebelumnya merupakan anggota dari Partai NasDem dan menjabat Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Kalbar.**

Most Read

Artikel Terbaru

/