alexametrics
29 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

Sidang Kasus Pidana Perpajakan

Terdakwa Divonis Dua Tahun Penjara dan Denda Rp6 M

PONTIANAK – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda dua kali dari jumlah faktur pajak yang diterbitkan (Rp6 miliar) terhadap terdakwa RL, Direktur CV. PMG, Rabu (15/1). Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan penyitaan aset milik terpidana.

Dalam hal aset terpidana tidak mencukupi untuk melunasi denda sebesar Rp6 miliar, maka kepada terpidana ditambahkan hukuman kurungan pengganti selama dua bulan. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu pidana penjara tiga tahun serta denda dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Majelis hakim menganggap terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pidana perpajakan.

Kepala Bidang P2IP Kanwil DJP Kalimantan Barat, Swartoko mengatakan kasus pidana wajib pajak KPP Pratama Timur ini berawal dari adanya Laporan Kejadian (LK) yang disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat pada 31 Desember 2018.

“Diduga kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh seseorang melalui CV. PMG yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Modusnya menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Tansaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) yang melanggar Pasal 39A huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,” papar Swartoko.

Baca Juga :  Kaki Panjang Doni Tarik Perhatian Warga Tabrani Ahmad

Menindaklanjuti adanya LK tersebut, Surat Perintah Penyelidikan kemudian diterbitkan pada Januari 2019. Tim Penyidik Kanwil DJP Kalbar diperintahkan untuk melaksanakan penyelidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka.

“Pada bulan April 2019, penyidik telah menetapkan bahwa tersangka dalam kasus ini adalah RL, Direktur dari CV. PMG dan untuk itu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. RL ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana di bidang perpajakan karena telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tindakan tersangka tersebut diperkirakan telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3.006.307.200,” jelas Swartoko.

Lebih lanjut Swartoko menjelaskan, Tim Penyidik Kanwil DJP Kalbar menyerahkan tersangka RL dan barang bukti pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Pontianak pada Rabu, 23 Oktober 2019. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, selanjutnya tersangka RL dibawa ke Kejaksaan Negeri Pontianak dengan bantuan personel dari Koordinator dan Pengawasan (Korwas) PPNS Polda Kalbar.

Baca Juga :  Perjalanan Karir ASN Harus Tercatat Detail

Kejaksaan Negeri Pontianak memandang perlunya dilakukan penahahan terhadap tersangka RL, maka di hari yang sama tersangka dititipkan di Rutan Pontianak sebagai tahanan titipan. Sebelumnya terhadap RL sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak dan dinyatakan dalam keadaan sehat.

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kalbar, Vadri Usman menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim dalam kasus ini. Ia juga menyebutkan, Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan tindakan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Namun demikian, upaya penegakan hukum oleh Dirjen Pajak adalah langkah terakhir dari tugas utamanya mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dirjen Pajak sesungguhnya lebih menekankan upaya perluasan basis pajak, peningkatan tax ratio, dan mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dari sisi kebijakan perpajakan yang ramah terhadap pengusaha.*

Terdakwa Divonis Dua Tahun Penjara dan Denda Rp6 M

PONTIANAK – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda dua kali dari jumlah faktur pajak yang diterbitkan (Rp6 miliar) terhadap terdakwa RL, Direktur CV. PMG, Rabu (15/1). Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan penyitaan aset milik terpidana.

Dalam hal aset terpidana tidak mencukupi untuk melunasi denda sebesar Rp6 miliar, maka kepada terpidana ditambahkan hukuman kurungan pengganti selama dua bulan. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu pidana penjara tiga tahun serta denda dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Majelis hakim menganggap terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pidana perpajakan.

Kepala Bidang P2IP Kanwil DJP Kalimantan Barat, Swartoko mengatakan kasus pidana wajib pajak KPP Pratama Timur ini berawal dari adanya Laporan Kejadian (LK) yang disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat pada 31 Desember 2018.

“Diduga kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh seseorang melalui CV. PMG yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Modusnya menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Tansaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) yang melanggar Pasal 39A huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,” papar Swartoko.

Baca Juga :  Kaki Panjang Doni Tarik Perhatian Warga Tabrani Ahmad

Menindaklanjuti adanya LK tersebut, Surat Perintah Penyelidikan kemudian diterbitkan pada Januari 2019. Tim Penyidik Kanwil DJP Kalbar diperintahkan untuk melaksanakan penyelidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka.

“Pada bulan April 2019, penyidik telah menetapkan bahwa tersangka dalam kasus ini adalah RL, Direktur dari CV. PMG dan untuk itu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. RL ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana di bidang perpajakan karena telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tindakan tersangka tersebut diperkirakan telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3.006.307.200,” jelas Swartoko.

Lebih lanjut Swartoko menjelaskan, Tim Penyidik Kanwil DJP Kalbar menyerahkan tersangka RL dan barang bukti pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Pontianak pada Rabu, 23 Oktober 2019. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, selanjutnya tersangka RL dibawa ke Kejaksaan Negeri Pontianak dengan bantuan personel dari Koordinator dan Pengawasan (Korwas) PPNS Polda Kalbar.

Baca Juga :  Golkar Kalbar Plt-kan Enam Pimpinan Tingkat DPD II

Kejaksaan Negeri Pontianak memandang perlunya dilakukan penahahan terhadap tersangka RL, maka di hari yang sama tersangka dititipkan di Rutan Pontianak sebagai tahanan titipan. Sebelumnya terhadap RL sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak dan dinyatakan dalam keadaan sehat.

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kalbar, Vadri Usman menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim dalam kasus ini. Ia juga menyebutkan, Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan tindakan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Namun demikian, upaya penegakan hukum oleh Dirjen Pajak adalah langkah terakhir dari tugas utamanya mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dirjen Pajak sesungguhnya lebih menekankan upaya perluasan basis pajak, peningkatan tax ratio, dan mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dari sisi kebijakan perpajakan yang ramah terhadap pengusaha.*

Most Read

Artikel Terbaru

/