alexametrics
23.4 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Midji: P3K Sama dengan ASN

Hanya Tidak Dapat Pensiun 

PONTIANAK – Tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membuka pendaftaran 1.038 formasi guru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Gubernur Kalbar, Sutarmidji berharap, peluang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang memenuhi kriteria.

“Guru untuk P3K ada 1.038 formasi, 38 orang itu guru agama. P3K itu hak dia sebagai pegawai sama (dengan ASN), hanya yang tidak ada itu hak pensiun. Itu saja yang membedakannya,” ungkap Midji sapaan akrabnya, Selasa (19/1).

Midji menjelaskan hak dan kewajiban P3K dalam keseharianya sama dengan ASN. Bahkan P3K juga bisa diangkat untuk menduduki jabatan. “Cuma tidak ada hak pensiun saja, jadi jangan dianggap gimana-gimana,” terangnya

Khusus untuk guru para P3K ini nantinya juga akan tetap mendapat tunjuangan fungsional. Dari pendapatan itu, Midji menyarankan bisa dimasukkan ke asuransi sebagai jaminan hari tua. Ia memastikan tidak ada perbedaan yang signifkan antara P3K dengan ASN biasa. Tinggal bagaimana masing-masing individunya untuk mengatur penghasilan yang diterima.

“Jadi jangan bilang P3K beda, dia (P3K) terikat dengan aturan pemerintah, gajinya dibayar APBN, gajinya ada, semua ada, tunjangan dibayar. Hanya tidak ada hak pensiun saja, itu saja,” katanya lagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Ani Sofyan menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknisi dari pemerintah pusat terkait pembukaan pendaftaraan P3K ini. Yang pasti mereka yang bisa mendaftar nantinya tidak hanya para guru honorer tapi juga lulusan baru. Sesuai aturan, usia yang boleh mendaftar P3K mulai dari 20-59 tahun.

Baca Juga :  Jelang CGM, Kedatangan dari Luar Negeri Meningkat

“Jadi tes nanti hanya SKB (seleksi kompetensi bidang) saja, artinya yang berpengalaman mengajar pasti banyak kemudahan,” katanya.

Untuk pembukaan pendaftaraan sesuai informasi yang ia terima perkiraan di bulan Maret atau April 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan tesnya masih menunggu informasi dari pusat. “Adapun yang perlu dipersiapkan masih mengacu pada persyaratan yang lalu, ada beberapa hal untuk pendaftaran dan harus siap bersaing. Adanya sertifikat mengajar itu penting,” pungkasnya.

Akademi Universitas Tanjungpura, Aswandi mengatakan, program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk rekrutmen guru bisa menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru, utamanya berstatus honorer.

Ia melanjutkan selama ini pendapatan yang diterima guru honorer selama sebulan tak mencapai UMR. Umumnya mereka digaji dari dana BOS. Besaran yang bisa digunakan untuk memberikan upah guru honorer sebesar 50 persen dari alokasi dana BOS.

Hal itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah membuka program PPPK, untuk rekrutmen tenaga guru. “Pemerintah ingin menghargai guru honor. Banyak yang bagus tapi tidak mendapat penghargaan yang layak. Mereka biasanya digaji dari dana BOS. Sementara dana itu kecil sekali apalagi di daerah. Murid tidak banyak, tapi guru honorernya yang banyak,” kata Aswandi di Pontianak, kemarin.

Aswandi menyebutkan para tenaga honorer memiliki pengabdian yang luar biasa. Sementara berbanding terbalik dengan pendapatan yang harus mereka terima. Kemudian dari sisi jumlah, guru yang honor lebih banyak dibandingkan yang PNS. “Pemerintah memberikan penghargaan secara adil agar mendapat penghasilan layak,” kata Aswandi.

Baca Juga :  MUI Keluarkan Fatwa Pengurusan Jenazah Sesuai Protokol Medis

Selain itu, ia melanjutkan pemerintah juga ingin menyelesaikan persoalan kekurangna guru, sehingga jumlah yang direkrut secara nasional mencapai satu juta.

Aswandi mengatakan jumlah itu sesuai dengan kebutuhan guru saat ini. Sebab jumlah penerimaan itu juga berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. “Pemerintah daerah mengusulkan sesuai kewenangannya. Untuk SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Kalau SMA itu kewenangan dari provinsi,” kata dia.

Kemudian, ia menambahkan jumlah yang diusulkan itu juga berdasarkan data pokok kependidikan atau dapodik. “Jadi datanya harus sudah ada karena yang belum ada datanya tidak bisa,” kata Aswandi.

Ia menilai dari program ini pemerintah juga berharap persoalan pemerataan guru juga terselesaikan. Meski demikian ia mengingatkan pemerintah juga harus siap dengan persoalan yang kemudian hari timbul. Antara lain berkaitan dengan karir guru.

Ia mengatakan guru PPPK ini menggunakan sistem kontrak, dengan masa kontrak beragam, satu atau dua hingga lima tahun. Guru PPPK bisa diberhentikan jika kompetensi yang dimilikinya tidak cocok lagi dengan kebutuhan yang ada.

“Jika habis kontrak kemudian diperpanjang, rawannya guru PPPK bisa diberhentikan kapan saja karena kompetensi tidak lagi cocok,” pungkas Aswandi. (bar/mse)

Hanya Tidak Dapat Pensiun 

PONTIANAK – Tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membuka pendaftaran 1.038 formasi guru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Gubernur Kalbar, Sutarmidji berharap, peluang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang memenuhi kriteria.

“Guru untuk P3K ada 1.038 formasi, 38 orang itu guru agama. P3K itu hak dia sebagai pegawai sama (dengan ASN), hanya yang tidak ada itu hak pensiun. Itu saja yang membedakannya,” ungkap Midji sapaan akrabnya, Selasa (19/1).

Midji menjelaskan hak dan kewajiban P3K dalam keseharianya sama dengan ASN. Bahkan P3K juga bisa diangkat untuk menduduki jabatan. “Cuma tidak ada hak pensiun saja, jadi jangan dianggap gimana-gimana,” terangnya

Khusus untuk guru para P3K ini nantinya juga akan tetap mendapat tunjuangan fungsional. Dari pendapatan itu, Midji menyarankan bisa dimasukkan ke asuransi sebagai jaminan hari tua. Ia memastikan tidak ada perbedaan yang signifkan antara P3K dengan ASN biasa. Tinggal bagaimana masing-masing individunya untuk mengatur penghasilan yang diterima.

“Jadi jangan bilang P3K beda, dia (P3K) terikat dengan aturan pemerintah, gajinya dibayar APBN, gajinya ada, semua ada, tunjangan dibayar. Hanya tidak ada hak pensiun saja, itu saja,” katanya lagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Ani Sofyan menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknisi dari pemerintah pusat terkait pembukaan pendaftaraan P3K ini. Yang pasti mereka yang bisa mendaftar nantinya tidak hanya para guru honorer tapi juga lulusan baru. Sesuai aturan, usia yang boleh mendaftar P3K mulai dari 20-59 tahun.

Baca Juga :  Antusias Lansia Sadar Vaksin COVID-19

“Jadi tes nanti hanya SKB (seleksi kompetensi bidang) saja, artinya yang berpengalaman mengajar pasti banyak kemudahan,” katanya.

Untuk pembukaan pendaftaraan sesuai informasi yang ia terima perkiraan di bulan Maret atau April 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan tesnya masih menunggu informasi dari pusat. “Adapun yang perlu dipersiapkan masih mengacu pada persyaratan yang lalu, ada beberapa hal untuk pendaftaran dan harus siap bersaing. Adanya sertifikat mengajar itu penting,” pungkasnya.

Akademi Universitas Tanjungpura, Aswandi mengatakan, program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk rekrutmen guru bisa menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru, utamanya berstatus honorer.

Ia melanjutkan selama ini pendapatan yang diterima guru honorer selama sebulan tak mencapai UMR. Umumnya mereka digaji dari dana BOS. Besaran yang bisa digunakan untuk memberikan upah guru honorer sebesar 50 persen dari alokasi dana BOS.

Hal itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah membuka program PPPK, untuk rekrutmen tenaga guru. “Pemerintah ingin menghargai guru honor. Banyak yang bagus tapi tidak mendapat penghargaan yang layak. Mereka biasanya digaji dari dana BOS. Sementara dana itu kecil sekali apalagi di daerah. Murid tidak banyak, tapi guru honorernya yang banyak,” kata Aswandi di Pontianak, kemarin.

Aswandi menyebutkan para tenaga honorer memiliki pengabdian yang luar biasa. Sementara berbanding terbalik dengan pendapatan yang harus mereka terima. Kemudian dari sisi jumlah, guru yang honor lebih banyak dibandingkan yang PNS. “Pemerintah memberikan penghargaan secara adil agar mendapat penghasilan layak,” kata Aswandi.

Baca Juga :  Edi Silaturahmi Melalui Virtual Sambil Nikmati Gudeg

Selain itu, ia melanjutkan pemerintah juga ingin menyelesaikan persoalan kekurangna guru, sehingga jumlah yang direkrut secara nasional mencapai satu juta.

Aswandi mengatakan jumlah itu sesuai dengan kebutuhan guru saat ini. Sebab jumlah penerimaan itu juga berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. “Pemerintah daerah mengusulkan sesuai kewenangannya. Untuk SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Kalau SMA itu kewenangan dari provinsi,” kata dia.

Kemudian, ia menambahkan jumlah yang diusulkan itu juga berdasarkan data pokok kependidikan atau dapodik. “Jadi datanya harus sudah ada karena yang belum ada datanya tidak bisa,” kata Aswandi.

Ia menilai dari program ini pemerintah juga berharap persoalan pemerataan guru juga terselesaikan. Meski demikian ia mengingatkan pemerintah juga harus siap dengan persoalan yang kemudian hari timbul. Antara lain berkaitan dengan karir guru.

Ia mengatakan guru PPPK ini menggunakan sistem kontrak, dengan masa kontrak beragam, satu atau dua hingga lima tahun. Guru PPPK bisa diberhentikan jika kompetensi yang dimilikinya tidak cocok lagi dengan kebutuhan yang ada.

“Jika habis kontrak kemudian diperpanjang, rawannya guru PPPK bisa diberhentikan kapan saja karena kompetensi tidak lagi cocok,” pungkas Aswandi. (bar/mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/