alexametrics
32.8 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Percepat Pembangunan Jalur Kereta

Menteri Tito Buka Musrenbang Regional Kalimantan

Listrik dan Gas Jadi Prioritas Lain

PONTIANAK – Percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan menjadi salah satu fokus perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan Tahun 2020 di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2). Satu di antaranya adalah percepatan rencana pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan.

Meski jalan trans Kalimantan sudah terhubung dan terus dikembangkan, jalur kereta api dinilai cukup penting. Terutama setelah diputuskannya Kalimantan menjadi ibu kota negara. Gubernur Kalimantan barat, Sutarmidji mengatakan, kereta akan mempermudah lalu lintas dari berbagai wilayah di Pulau Kalimantan. Sekaligus sebagai jalur distribusi sumber daya alam yang murah.

“Jadi (kereta) jalur distribusi SDA, agar murah karena wilayah kita sangat luas dan panjang. Sehingga kereta api pilihan paling tepat untuk menghubungkan semua wilayah di Kalimantan,” paparnya.
Jika ibu kota negara sudah pindah ke Kalimantan, jalur kereta ini juga akan memudahkan lalu lintas perjalanan orang antar wilayah di Kalimantan. Karena itu, pembangunan jalur kereta ini memang menjadi satu keharusan.

“Agar ada percepatan pembangunan di Kalimantan. Sekaligus mendukung percepatan pemindahan ibu kota negara. Saya yakin Pak Mendagri bisa menyuarakan kepentingan daerah, saya optimis,” pungkasnya.

Selain soal kereta, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyampaikan beberapa usulan. Antara lain soal kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan. Dari rencana pembangunan 11 semelter, Kalimantan dikatakan butuh energi listrik sebesar 579,5 Mega Watt (MW).

Baca Juga :  Kawasan Pendopo Jadi Hutan Kota

“Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya.

Energi listrik ini menurutnya sejalan untuk mendukung kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke Pulau Kalimantan. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, hilirisasi industri menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh karena itu ia mengatakan kepala daerah se-Kalimantan mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan kawasan industri di Kalimantan. “Untuk rasio elektrifikasi di Kalbar sebesar 96 persen, Kalteng sebesar 95 persen, Kalsel 99 persen, Kaltim sebesar 99 persen, Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen,” tuturnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kalbar itu berharap pemerintah pusat bisa meningkatkan dan mempercepat pembangunan pipa transmisi gas bumi Trans Kalimantan. Yakni dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN. “Transmisi gas trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya,” katanya.

Selain listrik dan gas, banyak persoalan lain yang juga disampaikan Sutarmidji dalam kesempatan tersebut. Seperti tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan yang telah melaksanakan Musrenbang sejak dini. Kalimantan menurutnya menjadi regional yang pertama se-Indonesia menggelar Musrenbang. “Aspirasi sudah banyak dipaparkan yang diwakili oleh Gubernur Kalbar membawa aspirasi dari Pemda Provinsi lain termasuk kabupaten/kota,” ungkapnya.

Baca Juga :  Upaya Pemkot Pontianak Cegah Gizi Buruk

Apa yang diharapkan pemerintah daerah dikatakan dia tetap akan disinergikan dengan program di pusat. Yakni sesuai dengan lima prioritas pembangunan tahun 2019-2024 yang digambarkan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres RI Ma’ruf Amin.

Namun yang pasti, pemindahaan ibu kota negara Indonesia dinilai akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Pulau Kalimantan. Dimana perkiraan anggaran pembangunan IKN bakal menelan biaya sekitar Rp400 triliun.

“Pembangunan memerlukan Rp400 triliun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim, sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan ke depannya,” ungkap Tito.

Nantinya akan ada sekitar 1,5 juta orang pindah ke IKN yang baru. Otomatis dari segi kebutuhan akan meningkat drastis seperti makanan, sekolah dan lain sebagainya. “Maka konektivitas akan terbangun dengan sendirinya. Otomatis bukan hanya Kaltim saja yang terdongkrak tapi juga daerah sekitarnya. Seperti pertanian, perkebunan, pendidikan dan jalan akan dibangun,” tutupnya. (bar)

Menteri Tito Buka Musrenbang Regional Kalimantan

Listrik dan Gas Jadi Prioritas Lain

PONTIANAK – Percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan menjadi salah satu fokus perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan Tahun 2020 di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2). Satu di antaranya adalah percepatan rencana pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan.

Meski jalan trans Kalimantan sudah terhubung dan terus dikembangkan, jalur kereta api dinilai cukup penting. Terutama setelah diputuskannya Kalimantan menjadi ibu kota negara. Gubernur Kalimantan barat, Sutarmidji mengatakan, kereta akan mempermudah lalu lintas dari berbagai wilayah di Pulau Kalimantan. Sekaligus sebagai jalur distribusi sumber daya alam yang murah.

“Jadi (kereta) jalur distribusi SDA, agar murah karena wilayah kita sangat luas dan panjang. Sehingga kereta api pilihan paling tepat untuk menghubungkan semua wilayah di Kalimantan,” paparnya.
Jika ibu kota negara sudah pindah ke Kalimantan, jalur kereta ini juga akan memudahkan lalu lintas perjalanan orang antar wilayah di Kalimantan. Karena itu, pembangunan jalur kereta ini memang menjadi satu keharusan.

“Agar ada percepatan pembangunan di Kalimantan. Sekaligus mendukung percepatan pemindahan ibu kota negara. Saya yakin Pak Mendagri bisa menyuarakan kepentingan daerah, saya optimis,” pungkasnya.

Selain soal kereta, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyampaikan beberapa usulan. Antara lain soal kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan. Dari rencana pembangunan 11 semelter, Kalimantan dikatakan butuh energi listrik sebesar 579,5 Mega Watt (MW).

Baca Juga :  Aparatur Kelurahan Ujung Tombak Cegah Radikalisme

“Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya.

Energi listrik ini menurutnya sejalan untuk mendukung kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke Pulau Kalimantan. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, hilirisasi industri menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh karena itu ia mengatakan kepala daerah se-Kalimantan mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan kawasan industri di Kalimantan. “Untuk rasio elektrifikasi di Kalbar sebesar 96 persen, Kalteng sebesar 95 persen, Kalsel 99 persen, Kaltim sebesar 99 persen, Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen,” tuturnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kalbar itu berharap pemerintah pusat bisa meningkatkan dan mempercepat pembangunan pipa transmisi gas bumi Trans Kalimantan. Yakni dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN. “Transmisi gas trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya,” katanya.

Selain listrik dan gas, banyak persoalan lain yang juga disampaikan Sutarmidji dalam kesempatan tersebut. Seperti tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan yang telah melaksanakan Musrenbang sejak dini. Kalimantan menurutnya menjadi regional yang pertama se-Indonesia menggelar Musrenbang. “Aspirasi sudah banyak dipaparkan yang diwakili oleh Gubernur Kalbar membawa aspirasi dari Pemda Provinsi lain termasuk kabupaten/kota,” ungkapnya.

Baca Juga :  DAD Landak Minta Edy Mulyadi Diproses Secara Pidana dan Hukum Adat

Apa yang diharapkan pemerintah daerah dikatakan dia tetap akan disinergikan dengan program di pusat. Yakni sesuai dengan lima prioritas pembangunan tahun 2019-2024 yang digambarkan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres RI Ma’ruf Amin.

Namun yang pasti, pemindahaan ibu kota negara Indonesia dinilai akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Pulau Kalimantan. Dimana perkiraan anggaran pembangunan IKN bakal menelan biaya sekitar Rp400 triliun.

“Pembangunan memerlukan Rp400 triliun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim, sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan ke depannya,” ungkap Tito.

Nantinya akan ada sekitar 1,5 juta orang pindah ke IKN yang baru. Otomatis dari segi kebutuhan akan meningkat drastis seperti makanan, sekolah dan lain sebagainya. “Maka konektivitas akan terbangun dengan sendirinya. Otomatis bukan hanya Kaltim saja yang terdongkrak tapi juga daerah sekitarnya. Seperti pertanian, perkebunan, pendidikan dan jalan akan dibangun,” tutupnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/