alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, July 1, 2022

Masuk Kalbar, Wajib Karantina Lima Hari

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penanganan Covid-19 di perbatasan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar Nomor 250/BPBD/2021 per, Jumat (19/3) kemarin. Komandan Satgas Khusus Penanganan Covid-19 di perbatasan ini dipimpin oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

“Saya ditunjuk dengan beberapa pembantu yang terdiri dari unsur TNI-Polri dan kementerian lembaga di Provinsi Kalbar,” ungkap Pangdam usai Rakor kemarin.

Ia menjelaskan bahwa dengan terbentuknya Satgas ini maka sudah mulai disosialisasikan ke masyarakat. Sekaligus meminta masing-masing pihak yang terlibat untuk membuat rencana-rencana. “Mulai besok (hari ini), semua PMI (pekerja migran indonesia) akan kami layani dengan baik, tentunya sesuai dengan prosedur Covid-19. Satgas ini akan operasional mulai besok, berkaitan dengan itu semua, besok tentunya sudah bekerja sesuai tahapan yang ditentukan,” terangnya.

Pada intinya, lanjut dia, tugas Satgas tersebut adalah untuk mengawal semua WNI yang kembali ke wilayah Indonesia. Selain WNI, juga WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Adapun sesuai ketentuan baik WNI maupun WNA harus mengantongi persyaratan wajib negatif tes usap (swab) PCR hasil pemeriksaan maksimal tiga kali 24 jam. Kemudian setelah masuk di wilayah Indonesia, mereka semua tetap harus menjalani karantina selama lima kali 24 jam.

Baca Juga :  Perkuat Tata Kelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

“Nanti (setelah lima hari) akan menjalani swab PCR, apabila dinyatakan negatif, setelah lima hari diizinkan melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah masing-masing. Apabila positif, maka akan dikarantina kembali,” ujarnya.

Pangdam mengatakan untuk tempat isolasi atau karantina, sesuai keputusan serta masukan dari pemerintah daerah di Aruk disiapkan Wisma BLK Kabupaten Sambas dan Wisma Haji. Untuk dua tempat tersebut daya tampungnya masing-masing 200 orang. Fasilitas tersebut dinilai masing kurang. Harapannya ada tambahan dari masing-masing pemerintah daerah untuk mencukupi kekurangan tempat isolasi.

“Untuk sekarang ini sudah tergelar, di PLBN Aruk ada 150 personel gabungan TNI-Polri dengan kementerian lembaga. Termasuk di PLBN lainnya, sekarang kami tinggal penguatan saja ditambah unsur-unsur lainnya seperti kesehatan dan pendukung logistik,” paparnya.

Sementara untuk mengantisipasi membeludaknya kepulangan PMI jelang ramadan dan idulfitri, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia. Dari sana bisa diketahui berapa data PMI yang pulang per harinya. Untuk mekanisme pemeriksaannya sampel tes usap dari para PMI bakal dikirim ke Pontianak untuk diperiksa di lab provinsi.

Baca Juga :  Satu Lagi Pasien Covid-19 Asal Landak Meninggal Dunia

“Kami akan lakukan persiapan-persiapan, seperti yang lalu itu ada kurang lebih 250 per hari jelang ramadan, puncak pengembalian mungkin ada kemungkinan 500-600 orang itu biasanya H-2 atau H-1 (Idulfitri). Nanti akan kami siapkan juga tenda-tenda untuk bisa menampung para PMI ini,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson menilai selama ini penanganan PMI yang datang dari Malaysia cenderung tidak tertangani dengan baik. Untuk itu gubernur mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Satgas khusus penanganan Covid-19 di perbatasan Kalbar.

“Kenapa PMI tidak tertangani dengan baik, karena sebenarnya ada kewenangan dan tugas dari pemerintah pusat yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemprov mau mengambil langkah, tapi itu bukan kewenangan Pemprov, tapi kalau tidak diambil langkah, maka akan membahayakan masyarakat kalbar sendiri,” ungkapnya.

Ia mencontohkan seperti kasus temuan 69 orang PMI dengan kasus konfirmasi Covid-19 masuk ke Indonesia. Sementara jika hal itu tidak ditangani dengan baik, maka bisa berpotensi menyebar dan akan membuat Kalbar terjadi kenaikan kasus Covid-19.

“Padahal kami selama ini sudah cenderung stabil dan kami bisa mengendalikan Covid-19,” katanya.(bar)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penanganan Covid-19 di perbatasan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar Nomor 250/BPBD/2021 per, Jumat (19/3) kemarin. Komandan Satgas Khusus Penanganan Covid-19 di perbatasan ini dipimpin oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

“Saya ditunjuk dengan beberapa pembantu yang terdiri dari unsur TNI-Polri dan kementerian lembaga di Provinsi Kalbar,” ungkap Pangdam usai Rakor kemarin.

Ia menjelaskan bahwa dengan terbentuknya Satgas ini maka sudah mulai disosialisasikan ke masyarakat. Sekaligus meminta masing-masing pihak yang terlibat untuk membuat rencana-rencana. “Mulai besok (hari ini), semua PMI (pekerja migran indonesia) akan kami layani dengan baik, tentunya sesuai dengan prosedur Covid-19. Satgas ini akan operasional mulai besok, berkaitan dengan itu semua, besok tentunya sudah bekerja sesuai tahapan yang ditentukan,” terangnya.

Pada intinya, lanjut dia, tugas Satgas tersebut adalah untuk mengawal semua WNI yang kembali ke wilayah Indonesia. Selain WNI, juga WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Adapun sesuai ketentuan baik WNI maupun WNA harus mengantongi persyaratan wajib negatif tes usap (swab) PCR hasil pemeriksaan maksimal tiga kali 24 jam. Kemudian setelah masuk di wilayah Indonesia, mereka semua tetap harus menjalani karantina selama lima kali 24 jam.

Baca Juga :  Harimau Tora Jalani Karantina

“Nanti (setelah lima hari) akan menjalani swab PCR, apabila dinyatakan negatif, setelah lima hari diizinkan melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah masing-masing. Apabila positif, maka akan dikarantina kembali,” ujarnya.

Pangdam mengatakan untuk tempat isolasi atau karantina, sesuai keputusan serta masukan dari pemerintah daerah di Aruk disiapkan Wisma BLK Kabupaten Sambas dan Wisma Haji. Untuk dua tempat tersebut daya tampungnya masing-masing 200 orang. Fasilitas tersebut dinilai masing kurang. Harapannya ada tambahan dari masing-masing pemerintah daerah untuk mencukupi kekurangan tempat isolasi.

“Untuk sekarang ini sudah tergelar, di PLBN Aruk ada 150 personel gabungan TNI-Polri dengan kementerian lembaga. Termasuk di PLBN lainnya, sekarang kami tinggal penguatan saja ditambah unsur-unsur lainnya seperti kesehatan dan pendukung logistik,” paparnya.

Sementara untuk mengantisipasi membeludaknya kepulangan PMI jelang ramadan dan idulfitri, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia. Dari sana bisa diketahui berapa data PMI yang pulang per harinya. Untuk mekanisme pemeriksaannya sampel tes usap dari para PMI bakal dikirim ke Pontianak untuk diperiksa di lab provinsi.

Baca Juga :  Haris Supiandi dan Pawadi Jihad Lolos Festival Film Europe on Screen dan Calon Nomine FFI

“Kami akan lakukan persiapan-persiapan, seperti yang lalu itu ada kurang lebih 250 per hari jelang ramadan, puncak pengembalian mungkin ada kemungkinan 500-600 orang itu biasanya H-2 atau H-1 (Idulfitri). Nanti akan kami siapkan juga tenda-tenda untuk bisa menampung para PMI ini,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson menilai selama ini penanganan PMI yang datang dari Malaysia cenderung tidak tertangani dengan baik. Untuk itu gubernur mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Satgas khusus penanganan Covid-19 di perbatasan Kalbar.

“Kenapa PMI tidak tertangani dengan baik, karena sebenarnya ada kewenangan dan tugas dari pemerintah pusat yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemprov mau mengambil langkah, tapi itu bukan kewenangan Pemprov, tapi kalau tidak diambil langkah, maka akan membahayakan masyarakat kalbar sendiri,” ungkapnya.

Ia mencontohkan seperti kasus temuan 69 orang PMI dengan kasus konfirmasi Covid-19 masuk ke Indonesia. Sementara jika hal itu tidak ditangani dengan baik, maka bisa berpotensi menyebar dan akan membuat Kalbar terjadi kenaikan kasus Covid-19.

“Padahal kami selama ini sudah cenderung stabil dan kami bisa mengendalikan Covid-19,” katanya.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/