alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Hasil Rapid Test Reaktif Semakin Meningkat, Pemkot Kaji Penerapan PSBB

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak sedang mempertimbangkan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyusul temuan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang mana jumlah hasil rapid test reaktif semakin meningkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari distribusi 4.480 perangkat rapid test di Kota Pontianak, didapati 2.187 orang dengan hasil nonreaktif, dan 130 dinyatakan reaktif. Masih tersisa 2.148 alat rapid test. Rapid test akan terus dilakukan di lokasi tempat berkumpulnya masyarakat. Tujuannya untuk memetakan lokasi rawan Covid-19 sekaligus  menelusuri asal penularan.

Menurut Edi, sebelum PSBB diterapkan, ada banyak persoalan yang akan dikaji mengingat dampaknya yang sangat luas. “Kami akan kaji jika PSBB memang benar-benar harus dilakukan. Koordinasi juga akan dilakukan dengan gubernur. Jika itu diterapkan tentu dari sisi segalanya Pontianak harus sudah siap. Jangan tidak siap, nanti malah tidak bermanfaat,” ungkap Wali Kota, Edi Rusdi Kamtono, kemarin.

PSBB ‘versi Kota Pontianak’, kata dia, akan dilakukan dengan skala lebih besar. Tidak boleh ada aktivitas selama dua minggu di Kota Pontianak. “Akan hal tersebut, apakah siap dari tenaganya, pengawasan kantor-kantor, rumah makan dan lainnya, semua diwajibkan tutup. Pastinya, sebelum menjalankan PSBB, akan banyak pertimbangan terutama dari segi sebab dan akibat,” paparnya.

Edi berharap PSBB tidak sampai dilakukan. Jika masyarakat disiplin dan menjalankan imbauan dari pemerintah, menurutnya penanganan wabah Covid-19 sudah dapat berjalan sesuai harapan. Temuan kasus Covid-19 diyakini akan semakin berkurang.

Jika nanti PSBB diberlakukan, tambah Edi, pemkot membutuhkan kerja sama dengan kabupaten tetangga. Soalnya, kedatangan orang dari luar kota ke Pontianak pun harus dibatasi. “Pastinya tidak membuat nyaman masyarakat karena ada hubungannya dengan mobilitas,” katanya.

Baca Juga :  Belum Ditemukan Daging Sapi Palsu di Kalbar

Dalam minggu ini, dirinya akan melakukan rapat bersama tokoh masyarakat. Tujuannya untuk mendiskusikan upaya pencegahan Covid-19. Kerja sama masyarakat sangat diperlukan guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Apabila penanganan hanya dilakukan oleh pemerintah, tentu tidak akan berhasil.

Berdasarkan pantauannya, sejauh ini sudah banyak aksi sosial membantu pemerintah yang dilaksanakan para pengusaha, tokoh masyarakat hingga anak muda. Sekarang yang diperlukan yakni masyarakat berdisiplin untuk tidak keluar rumah, kecuali ada keperluan mendesak. “Gunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Waktu dua minggu itu tidak lama. Jika dilanggar, kemungkinan masanya akan diperpanjang lagi,” ujarnya.

Karantina Parsial

Sementara itu, kendati mengetahui banyaknya hasil rapid test reaktif di Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengaku belum berencana menerapkan PSBB. Ia mengaku tidak ingin berandai-andai.

“Semoga saja tidak ada lagi yang reaktif dan wabah Covid-19 segera berakhir. Kami tidak mau berandai-andai untuk menerapkan kebijakan,” kata Muda kepada Pontianak Post, Minggu (19/4) di Sungai Raya.

Sejauh ini, sambung Muda, pihaknya terus berupaya membentengi setiap rumah tangga di Kubu Raya dari kepanikan berlebihan akibat wabah Covid-19. Jika hal itu tidak dikelola dengan baik, menurutnya ada potensi terjadi depresi massal.

Yang jelas, kata Muda, apabila Pemkot Pontianak sampai menerapkan PSBB, tidak menutup kemungkinan Kubu Raya akan menerapkan karantina parsial.

“Jadi, mungkin hanya desa-desa yang berbatasan langsung dengan kota saja diterapkan karantina parsialnya. Tapi itupun masih dilihat dilihat dulu bagaimana kemungkinan dan perkembangannya termasuk konsolidasi dulu dengan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa-desa yang berbatasan tadi,” ucap Muda. Konsekuensinya, jika PSBB diterapkan di Kota Pontianak maka warga Kubu Raya maupun warga luar kota lain tidak akan bisa masuk ke Kota Pontianak. Begitu juga sebaliknya.

Baca Juga :  Delapan Positif, Satu Meninggal

Polri Dirikan Dapur Umum

Sementara itu, di Jakarta, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, tim pengawas dikerahkan ke beberapa lokasi. Tim pertama memantau DKI Jakarta. ”Yang paling awal menerapkan PSBB,” katanya. Sayang, kendati DKI paling awal menerapkan, pelanggaran masih ada. Sesuai data Polda Metro Jaya, dalam sehari bisa terjadi 988 pelanggaran. ”Data itu diambil pada 16 April,” paparnya.

Jenis pelanggaran bervariasi. Mulai pengemudi motor berboncengan bukan satu alamat hingga penumpang mobil melebihi 50 persen. ”Walau ada gejala penurunan pelanggaran, tapi pelanggaran terus terjadi. Artinya, potensi penyebaran virus masih ada,” paparnya. Untuk daerah di luar DKI Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan Bogor, juga masih ada pelanggaran. Namun, Polri tidak mempermasalahkannya karena masih masa sosialisasi. ”Sehingga masyarakat hanya diingatkan dan diimbau,” terangnya.

Dia juga menjelaskan tentang program Polri untuk membantu para korban korona. Selain mengadakan program peduli driver, Polri membikin beberapa dapur umum. ”Ada 28 dapur umum di Jakarta yang dibentuk Polri bersama TNI,” terangnya.

Setiap dapur umum mampu membuat makanan 500 hingga 1.000 porsi. Makanan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (iza/ash)

 

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak sedang mempertimbangkan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyusul temuan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang mana jumlah hasil rapid test reaktif semakin meningkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari distribusi 4.480 perangkat rapid test di Kota Pontianak, didapati 2.187 orang dengan hasil nonreaktif, dan 130 dinyatakan reaktif. Masih tersisa 2.148 alat rapid test. Rapid test akan terus dilakukan di lokasi tempat berkumpulnya masyarakat. Tujuannya untuk memetakan lokasi rawan Covid-19 sekaligus  menelusuri asal penularan.

Menurut Edi, sebelum PSBB diterapkan, ada banyak persoalan yang akan dikaji mengingat dampaknya yang sangat luas. “Kami akan kaji jika PSBB memang benar-benar harus dilakukan. Koordinasi juga akan dilakukan dengan gubernur. Jika itu diterapkan tentu dari sisi segalanya Pontianak harus sudah siap. Jangan tidak siap, nanti malah tidak bermanfaat,” ungkap Wali Kota, Edi Rusdi Kamtono, kemarin.

PSBB ‘versi Kota Pontianak’, kata dia, akan dilakukan dengan skala lebih besar. Tidak boleh ada aktivitas selama dua minggu di Kota Pontianak. “Akan hal tersebut, apakah siap dari tenaganya, pengawasan kantor-kantor, rumah makan dan lainnya, semua diwajibkan tutup. Pastinya, sebelum menjalankan PSBB, akan banyak pertimbangan terutama dari segi sebab dan akibat,” paparnya.

Edi berharap PSBB tidak sampai dilakukan. Jika masyarakat disiplin dan menjalankan imbauan dari pemerintah, menurutnya penanganan wabah Covid-19 sudah dapat berjalan sesuai harapan. Temuan kasus Covid-19 diyakini akan semakin berkurang.

Jika nanti PSBB diberlakukan, tambah Edi, pemkot membutuhkan kerja sama dengan kabupaten tetangga. Soalnya, kedatangan orang dari luar kota ke Pontianak pun harus dibatasi. “Pastinya tidak membuat nyaman masyarakat karena ada hubungannya dengan mobilitas,” katanya.

Baca Juga :  Penggunaan Asrama Haji untuk Karantina ODP  dan PDP Covid-19

Dalam minggu ini, dirinya akan melakukan rapat bersama tokoh masyarakat. Tujuannya untuk mendiskusikan upaya pencegahan Covid-19. Kerja sama masyarakat sangat diperlukan guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Apabila penanganan hanya dilakukan oleh pemerintah, tentu tidak akan berhasil.

Berdasarkan pantauannya, sejauh ini sudah banyak aksi sosial membantu pemerintah yang dilaksanakan para pengusaha, tokoh masyarakat hingga anak muda. Sekarang yang diperlukan yakni masyarakat berdisiplin untuk tidak keluar rumah, kecuali ada keperluan mendesak. “Gunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Waktu dua minggu itu tidak lama. Jika dilanggar, kemungkinan masanya akan diperpanjang lagi,” ujarnya.

Karantina Parsial

Sementara itu, kendati mengetahui banyaknya hasil rapid test reaktif di Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengaku belum berencana menerapkan PSBB. Ia mengaku tidak ingin berandai-andai.

“Semoga saja tidak ada lagi yang reaktif dan wabah Covid-19 segera berakhir. Kami tidak mau berandai-andai untuk menerapkan kebijakan,” kata Muda kepada Pontianak Post, Minggu (19/4) di Sungai Raya.

Sejauh ini, sambung Muda, pihaknya terus berupaya membentengi setiap rumah tangga di Kubu Raya dari kepanikan berlebihan akibat wabah Covid-19. Jika hal itu tidak dikelola dengan baik, menurutnya ada potensi terjadi depresi massal.

Yang jelas, kata Muda, apabila Pemkot Pontianak sampai menerapkan PSBB, tidak menutup kemungkinan Kubu Raya akan menerapkan karantina parsial.

“Jadi, mungkin hanya desa-desa yang berbatasan langsung dengan kota saja diterapkan karantina parsialnya. Tapi itupun masih dilihat dilihat dulu bagaimana kemungkinan dan perkembangannya termasuk konsolidasi dulu dengan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa-desa yang berbatasan tadi,” ucap Muda. Konsekuensinya, jika PSBB diterapkan di Kota Pontianak maka warga Kubu Raya maupun warga luar kota lain tidak akan bisa masuk ke Kota Pontianak. Begitu juga sebaliknya.

Baca Juga :  Bantu Biaya Berobat

Polri Dirikan Dapur Umum

Sementara itu, di Jakarta, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, tim pengawas dikerahkan ke beberapa lokasi. Tim pertama memantau DKI Jakarta. ”Yang paling awal menerapkan PSBB,” katanya. Sayang, kendati DKI paling awal menerapkan, pelanggaran masih ada. Sesuai data Polda Metro Jaya, dalam sehari bisa terjadi 988 pelanggaran. ”Data itu diambil pada 16 April,” paparnya.

Jenis pelanggaran bervariasi. Mulai pengemudi motor berboncengan bukan satu alamat hingga penumpang mobil melebihi 50 persen. ”Walau ada gejala penurunan pelanggaran, tapi pelanggaran terus terjadi. Artinya, potensi penyebaran virus masih ada,” paparnya. Untuk daerah di luar DKI Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan Bogor, juga masih ada pelanggaran. Namun, Polri tidak mempermasalahkannya karena masih masa sosialisasi. ”Sehingga masyarakat hanya diingatkan dan diimbau,” terangnya.

Dia juga menjelaskan tentang program Polri untuk membantu para korban korona. Selain mengadakan program peduli driver, Polri membikin beberapa dapur umum. ”Ada 28 dapur umum di Jakarta yang dibentuk Polri bersama TNI,” terangnya.

Setiap dapur umum mampu membuat makanan 500 hingga 1.000 porsi. Makanan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (iza/ash)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/