alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

BBPOM di Pontianak Terapkan Standar Pelayanan Publik Secara Konsisten 

PONTIANAK – BBPOM di Pontianak sebagai Unit yang melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat juga melaksanakan Pelayanan Publik. Penerapan secara konsisten Standar Pelayanan Publik terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2021 mendapat nilai 90,7 dengan kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik). Nilai ini meningkat dari nilai SKM Tahun 2020 dengan nilai 89,32.

Secara detail hasil SKM adalah sebagai berikut: Persyaratan (90,63), Sistem Mekanisme dan Prosedur (89,58), Waktu Penyelesaian (91,32), Biaya/Tarif (89,58), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (88,54), Kompetensi Pelaksana (92,19), Perilaku Pelaksana (95,83), Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (90,10), dan Sarana Prasarana (88,54).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor, Pengujian Obat dan Makanan, serta Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt, Kepala BBPOM di Pontianak dalam Maklumat Pelayanan menyatakan bahwa BBPOM di Pontianak sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati, maka siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerbitan surat keterangan impor/ekspor ditetapkan persyaratan yakni dokumen administratif, dokumen teknis, dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

Baca Juga :  Cegah Masuknya Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Sistem mekanisme dan prosedurnya: pemohon mengajukan permohonan dan data dukung, selanjutnya petugas menerima permohonan dan data dukung, kemudian petugas menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan, petugas membuat rekomendasi,penerbitan SKI/SKE. Untuk jangka waktu SKI 6 jam, SKE 2 hari kerja, setelah dokumen lengkap sesuai persyaratan dan setelah melakukan pembayaran PNBP. Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM. Produk layanan berupa Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor.

Persyaratan pada pengujian obat dan makanan harus memiliki surat permohonan, identitas pemohon, dokumen khusus untuk sampel barang bukti dari kepolisian.

Sistem Mekanisme dan prosedur : pemohon mengajukan surat permohonan pengujian sampel, pemohon menyerahkan sampel disertai kelengkapan dokumen terkait. Pemohon juga membayar biaya uji di bank, lalu menyerahkan bukti setoran bank ke petugas. Kemudian pemohon mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diuji. Nantinya, petugas melakukan  pengujian sesuai metode acuan dan membuat laporan/sertifikat pengujian.

Baca Juga :  Harry Toledo; Bassist Menggagas Program Sumbang Beras

Jangka waktu sesuai Peraturan Badan POM  Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Biaya tarif sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM. Produk layanan berupa sertifikat pengujian/laporan hasil uji.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibutuhkan identitas pemohon, jenis informasi yang dibutuhkan, serta identitas produk yang diadukan. Sistem mekanisme dan prosedur : pemohon mengajukan pengaduan atau permintaan informasi, petugas menerima pengaduan, permohonan informasi sesuai persyaratan, petugas melakukan klarifikasi data, petugas merumuskan jawaban atau informasi. Kemudian, petugas memberikan hasil informasi dari hasil tindak lanjut pengaduan atau permintaan informasi.

Jika memerlukan rujukan, petugas melakukan rujukan ke unit terkait. Jangka waktu informasi tersedia satu hari kerja, jika memerlukan rujukan tujuh hari kerja dapat diperpanjang hingga lima hari kerja dengan pemberitahuan. Layanan ini tidak dipungut biaya.  Produk layanan berupa informasi dan tindak-lanjut pengaduan. Masyarakat dapat menghubungi whatsapp 0822-5547-0600 untuk informasi lebih lanjut. (mrd/ser)

PONTIANAK – BBPOM di Pontianak sebagai Unit yang melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat juga melaksanakan Pelayanan Publik. Penerapan secara konsisten Standar Pelayanan Publik terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2021 mendapat nilai 90,7 dengan kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik). Nilai ini meningkat dari nilai SKM Tahun 2020 dengan nilai 89,32.

Secara detail hasil SKM adalah sebagai berikut: Persyaratan (90,63), Sistem Mekanisme dan Prosedur (89,58), Waktu Penyelesaian (91,32), Biaya/Tarif (89,58), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (88,54), Kompetensi Pelaksana (92,19), Perilaku Pelaksana (95,83), Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (90,10), dan Sarana Prasarana (88,54).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor, Pengujian Obat dan Makanan, serta Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt, Kepala BBPOM di Pontianak dalam Maklumat Pelayanan menyatakan bahwa BBPOM di Pontianak sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati, maka siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerbitan surat keterangan impor/ekspor ditetapkan persyaratan yakni dokumen administratif, dokumen teknis, dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

Baca Juga :  Dua Tambahan Kasus Positif Covid-19, Suami Istri Warga Pontianak

Sistem mekanisme dan prosedurnya: pemohon mengajukan permohonan dan data dukung, selanjutnya petugas menerima permohonan dan data dukung, kemudian petugas menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan, petugas membuat rekomendasi,penerbitan SKI/SKE. Untuk jangka waktu SKI 6 jam, SKE 2 hari kerja, setelah dokumen lengkap sesuai persyaratan dan setelah melakukan pembayaran PNBP. Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM. Produk layanan berupa Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor.

Persyaratan pada pengujian obat dan makanan harus memiliki surat permohonan, identitas pemohon, dokumen khusus untuk sampel barang bukti dari kepolisian.

Sistem Mekanisme dan prosedur : pemohon mengajukan surat permohonan pengujian sampel, pemohon menyerahkan sampel disertai kelengkapan dokumen terkait. Pemohon juga membayar biaya uji di bank, lalu menyerahkan bukti setoran bank ke petugas. Kemudian pemohon mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diuji. Nantinya, petugas melakukan  pengujian sesuai metode acuan dan membuat laporan/sertifikat pengujian.

Baca Juga :  Harry Toledo; Bassist Menggagas Program Sumbang Beras

Jangka waktu sesuai Peraturan Badan POM  Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Biaya tarif sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM. Produk layanan berupa sertifikat pengujian/laporan hasil uji.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibutuhkan identitas pemohon, jenis informasi yang dibutuhkan, serta identitas produk yang diadukan. Sistem mekanisme dan prosedur : pemohon mengajukan pengaduan atau permintaan informasi, petugas menerima pengaduan, permohonan informasi sesuai persyaratan, petugas melakukan klarifikasi data, petugas merumuskan jawaban atau informasi. Kemudian, petugas memberikan hasil informasi dari hasil tindak lanjut pengaduan atau permintaan informasi.

Jika memerlukan rujukan, petugas melakukan rujukan ke unit terkait. Jangka waktu informasi tersedia satu hari kerja, jika memerlukan rujukan tujuh hari kerja dapat diperpanjang hingga lima hari kerja dengan pemberitahuan. Layanan ini tidak dipungut biaya.  Produk layanan berupa informasi dan tindak-lanjut pengaduan. Masyarakat dapat menghubungi whatsapp 0822-5547-0600 untuk informasi lebih lanjut. (mrd/ser)

Most Read

Artikel Terbaru

/