alexametrics
33 C
Pontianak
Thursday, July 7, 2022

Saksi Nyatakan Buku Tanah Terdaftar dan Tersimpan di BPN

PONTIANAK – Sidang perkara pemalsuan buku tanah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Dua terdakwa beserta dua saksi fakta hadir memberikan keterangan. Kamis (19/5).

Sidang dipimpin Ketua majelis hakim, Akhmad Fijiriansyah Joko Sutrisno. Didampingi dua hakim anggota, Kurnia Dianta dan Moch Nor Azizi.

Hadir dua orang jaksa penuntut umum (JPU), Andreas Tarigan dan Abramma Rojahan.

Dalam persidangan, terdakwa Habib Alwi Al-Munthohar dengan tegas mengatakan, jika buku tanah nomor 49 tahun 1963 tersebut didapat dari almarhum ayahnya, yakni Syarif Taher Al-Munthohar.

Dimana, lanjut dia, selain buku tanah, orangtuanya juga memberikan surat adat, yang didapat atas pemberian Sultan Pontianak, Syarif Muhammad.

“Surat adat itu diberikan Sultan Pontianak kepada kakek saya,” kata Habib Alwi Al-Munthohar, di depan majelis hakim.

Begitu pula terdakwa, Habib Salim Achmad, saat dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum, mengenai surat kuasa yang didapat, buku tanah yang di simpan serta apa saja yang dilakukan.

Habib Salim Achmad, menyatakan, jika dirinya mendapatkan surat kuasa dari Syarif Taher Al-Munthohar pada 2006. Surat kuasa tersebut diberikan kepadanya untuk membantu melakukan pengurusan surat tanah nomor 49 tahun 1963.

Habib Salim Achmad, menerangkan, setelah mendapatkan kuasa dari Syarif Taher Al-Munthohar almarhum), dirinta langsung mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Pontianak untuk mengajukan pengukuran balik batas atas surat tanah tersebut.

“Ketika berada di kantor BPN Pontianak, saya diperintahkan untk melakukan pembayaran ke loket biaya pengukuran,” kata Habib Salim Achmad.

Dia menuturkan, setelah melakukan pembayaran untuk pengukuran, ia menerima kuitansi pembayaran serta nama petugas pengukurannya.

Namun, dia menambahkan, sejak dimohonkan untuk melakukan pengukuran batas tanah pada 2006, oleh petugas pengukuran baru dilakukan oleh pegawai BPN Pontianak, pada 2017.

Baca Juga :  Semua Bidang Tanah di Kalbar Selesai Terpetakan 2024

“Dimana dalam isi surat BPN Pontianak, disampaikan jika di atas objek tanah tersebut telah terbit sembilab sertifikat atas nama Bambang Widjanarko,” ungkap Habib Salim Achmad.

Habib Salim Achmad mengatakan, setelah mengetahui terdapat tumpang tindih kepemilikan atas objek tanah yang sama, ia kemudian pergi ke kantor Kanwil BPN Kalbar untuk bertemu dengan bidang bagian sengketa yaitu atas nama Erfan.

“Ketika saya bertemu dengan Erfan, ia menyarankan saya untuk melakukan upaya hukum yakni mengajukan gugatan ke PTUN Pontianak,” cerita Habib Salim Achmad.

Setelah mendengarkan keterangan dari kedua terdakwa, sidang kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi fakta yang dibawa oleh kuasa hukum terdakwa. Adapun kedua saksi fakta tersebut adalah pensiunan pegawai Kantor Wilayah BPN Kalbar, Erfan dan Jumadi.

Saksi Erfan, mengatakan, memang benar terdakwa Habib Salim Achmad ada menemuinya untuk menanyakan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapinya atas munculnya sembilan sertifikat di atas objek tanah milik ahli waris.

Menurut Erfan, buku tanah nomor 49 tahun 1963 yang ada pada ahli waris, tidak mungkin buku tanah palsu atau dipalsukan.

Menurut Erfan, bahkan dirinya saat itu pernah menghubungi pegawai BPN Pontianak bagian kearsipan untuk mengecek buku tanah nomor 49 tahun 1963 atas nama Syarif Taher Al-Munthohar tersebut. Apakh terdaftar di kantor BPN Pontianak atau tidak.

“Petugas bagian kearsipan BPN Pontianak saat itu menyatakan memang benar buku tanah nomor 49 tahun 1963 atas nama Syarif Taher Al-Munthohar,” ucap Erfan.

Erfan menyatakan, bahkan untuk meyakinkan dirinya, ia kemudian langsung pergi ke kantor BPN pontianak untuk melihat langsung buku tanah nomor 49 tahun 1963. Dan memang benar terdaftar dan buku tanah tersebut berada di kantor BPN Pontianak.

Baca Juga :  Lacak Korporasi Pemberi Gratifikasi

Ditemui usai sidang, kuasa hukum kedua terdakwa dari kantor hukum Syarif Kurniawan, Bayu Sukmadiansyah, mengatakan, fakta persidangan kali ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi, bahwa keberadaan buku tanah nomor 49 tahun 1964 milik Syarif Taher Al-Munthohar tersimpan dan terdaftar di kantor BPN Pontianak.

Menurut Bayu, hal tersebut terkonfirmasi juga dari saksi ahli agraria yang menyatakan jika memang buku tanah milik terdakwa tidak terdaftar, seharusnya pada saat pendaftaran balik batas pada 2006 pihak kantor BPN Pontianak menolak serta melakukan penyitaan atau menstampel buku tanah tersebut bukan produk BPN pontianak.

“Dari hasil fakta persidangan pemeriksaan para terdakwa, membuktikan bahwa surat dakwaan dari JPU tidak terbukti. Dimana pasal di dakwaan adalah pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan dimana objek dari delik materillnya adalah membuat palsu dan memalsukan surat,” tegas Bayu.

Bayu menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan itu, maka pihaknya menantang JPU apakah berani di dalam surat tuntutannya nanti menyatakan Onslag atau bebas kepada kedua terdakwa.

“Mengapa kami tantang JPU untuk menuntut bebas kedua terdakwa, karena bersama sudah didapatkan fakta-fakta bahwa dakwaan pasal 263 ayat 1 dan 2 dari JPU tidak terbukti,” tegas Bayu.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU), Abramma Rojahan, mengatakan, setelah proses sidang yang kesekian kalinya hingga mendengarkan keterangan terdakwa dan dua orang saksi, pada Kamis 19 Mei, pihaknya tetap mempertahankan dakwaan.

“Kami mendakwa menggunakan dua alat bukti,” kata Abramma.

Mengenai tantangan kuasa hukum kedua terdakwa, Abramma, menyatakan, hal itu sah-sah saja disampaikan kuasa hukum. Namun pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum acara yang ada.

“Kita tidak bersidang di luar persidangan. Oleh karena itu hormatilah proses sidang,” pungkas Abramma. (adg)

PONTIANAK – Sidang perkara pemalsuan buku tanah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Dua terdakwa beserta dua saksi fakta hadir memberikan keterangan. Kamis (19/5).

Sidang dipimpin Ketua majelis hakim, Akhmad Fijiriansyah Joko Sutrisno. Didampingi dua hakim anggota, Kurnia Dianta dan Moch Nor Azizi.

Hadir dua orang jaksa penuntut umum (JPU), Andreas Tarigan dan Abramma Rojahan.

Dalam persidangan, terdakwa Habib Alwi Al-Munthohar dengan tegas mengatakan, jika buku tanah nomor 49 tahun 1963 tersebut didapat dari almarhum ayahnya, yakni Syarif Taher Al-Munthohar.

Dimana, lanjut dia, selain buku tanah, orangtuanya juga memberikan surat adat, yang didapat atas pemberian Sultan Pontianak, Syarif Muhammad.

“Surat adat itu diberikan Sultan Pontianak kepada kakek saya,” kata Habib Alwi Al-Munthohar, di depan majelis hakim.

Begitu pula terdakwa, Habib Salim Achmad, saat dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum, mengenai surat kuasa yang didapat, buku tanah yang di simpan serta apa saja yang dilakukan.

Habib Salim Achmad, menyatakan, jika dirinya mendapatkan surat kuasa dari Syarif Taher Al-Munthohar pada 2006. Surat kuasa tersebut diberikan kepadanya untuk membantu melakukan pengurusan surat tanah nomor 49 tahun 1963.

Habib Salim Achmad, menerangkan, setelah mendapatkan kuasa dari Syarif Taher Al-Munthohar almarhum), dirinta langsung mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Pontianak untuk mengajukan pengukuran balik batas atas surat tanah tersebut.

“Ketika berada di kantor BPN Pontianak, saya diperintahkan untk melakukan pembayaran ke loket biaya pengukuran,” kata Habib Salim Achmad.

Dia menuturkan, setelah melakukan pembayaran untuk pengukuran, ia menerima kuitansi pembayaran serta nama petugas pengukurannya.

Namun, dia menambahkan, sejak dimohonkan untuk melakukan pengukuran batas tanah pada 2006, oleh petugas pengukuran baru dilakukan oleh pegawai BPN Pontianak, pada 2017.

Baca Juga :  Gubernur Minta Waktu Pelayanan hanya 10 Menit

“Dimana dalam isi surat BPN Pontianak, disampaikan jika di atas objek tanah tersebut telah terbit sembilab sertifikat atas nama Bambang Widjanarko,” ungkap Habib Salim Achmad.

Habib Salim Achmad mengatakan, setelah mengetahui terdapat tumpang tindih kepemilikan atas objek tanah yang sama, ia kemudian pergi ke kantor Kanwil BPN Kalbar untuk bertemu dengan bidang bagian sengketa yaitu atas nama Erfan.

“Ketika saya bertemu dengan Erfan, ia menyarankan saya untuk melakukan upaya hukum yakni mengajukan gugatan ke PTUN Pontianak,” cerita Habib Salim Achmad.

Setelah mendengarkan keterangan dari kedua terdakwa, sidang kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi fakta yang dibawa oleh kuasa hukum terdakwa. Adapun kedua saksi fakta tersebut adalah pensiunan pegawai Kantor Wilayah BPN Kalbar, Erfan dan Jumadi.

Saksi Erfan, mengatakan, memang benar terdakwa Habib Salim Achmad ada menemuinya untuk menanyakan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapinya atas munculnya sembilan sertifikat di atas objek tanah milik ahli waris.

Menurut Erfan, buku tanah nomor 49 tahun 1963 yang ada pada ahli waris, tidak mungkin buku tanah palsu atau dipalsukan.

Menurut Erfan, bahkan dirinya saat itu pernah menghubungi pegawai BPN Pontianak bagian kearsipan untuk mengecek buku tanah nomor 49 tahun 1963 atas nama Syarif Taher Al-Munthohar tersebut. Apakh terdaftar di kantor BPN Pontianak atau tidak.

“Petugas bagian kearsipan BPN Pontianak saat itu menyatakan memang benar buku tanah nomor 49 tahun 1963 atas nama Syarif Taher Al-Munthohar,” ucap Erfan.

Erfan menyatakan, bahkan untuk meyakinkan dirinya, ia kemudian langsung pergi ke kantor BPN pontianak untuk melihat langsung buku tanah nomor 49 tahun 1963. Dan memang benar terdaftar dan buku tanah tersebut berada di kantor BPN Pontianak.

Baca Juga :  Warga Datangi BPN Kubu Raya

Ditemui usai sidang, kuasa hukum kedua terdakwa dari kantor hukum Syarif Kurniawan, Bayu Sukmadiansyah, mengatakan, fakta persidangan kali ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi, bahwa keberadaan buku tanah nomor 49 tahun 1964 milik Syarif Taher Al-Munthohar tersimpan dan terdaftar di kantor BPN Pontianak.

Menurut Bayu, hal tersebut terkonfirmasi juga dari saksi ahli agraria yang menyatakan jika memang buku tanah milik terdakwa tidak terdaftar, seharusnya pada saat pendaftaran balik batas pada 2006 pihak kantor BPN Pontianak menolak serta melakukan penyitaan atau menstampel buku tanah tersebut bukan produk BPN pontianak.

“Dari hasil fakta persidangan pemeriksaan para terdakwa, membuktikan bahwa surat dakwaan dari JPU tidak terbukti. Dimana pasal di dakwaan adalah pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan dimana objek dari delik materillnya adalah membuat palsu dan memalsukan surat,” tegas Bayu.

Bayu menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan itu, maka pihaknya menantang JPU apakah berani di dalam surat tuntutannya nanti menyatakan Onslag atau bebas kepada kedua terdakwa.

“Mengapa kami tantang JPU untuk menuntut bebas kedua terdakwa, karena bersama sudah didapatkan fakta-fakta bahwa dakwaan pasal 263 ayat 1 dan 2 dari JPU tidak terbukti,” tegas Bayu.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU), Abramma Rojahan, mengatakan, setelah proses sidang yang kesekian kalinya hingga mendengarkan keterangan terdakwa dan dua orang saksi, pada Kamis 19 Mei, pihaknya tetap mempertahankan dakwaan.

“Kami mendakwa menggunakan dua alat bukti,” kata Abramma.

Mengenai tantangan kuasa hukum kedua terdakwa, Abramma, menyatakan, hal itu sah-sah saja disampaikan kuasa hukum. Namun pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum acara yang ada.

“Kita tidak bersidang di luar persidangan. Oleh karena itu hormatilah proses sidang,” pungkas Abramma. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/