PONTIANAK – Pemerintah diminta mengkaji wacana atau penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Provinsi Kalimantan Barat, yang kemungkinan sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Kebijakan tersebut dianggap belum tepat lantaran Pandemi COVID-19 belum berakhir. Hal tersebut dikemukakan Tony Kurniadi ST, M.Si Anggota DPRD Kalbar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), belum lama ini.
Alasan lain belum layaknya penerapan PTM dikejar karena cakupan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat masih rendah dan belum merata setiap Kabupaten/Kota. Sementara kebijakan PTM sendiri mengacu kepada zona tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu.
“Saya pikir pemerintah janganlah teruburu buru melaksanakan PTM. Apalagi kebijakan tersebut hanya berdasarkan zona di daeerah saja. Sifat penetapan zona juga sangat fluktuatif di zaman Pandemi COVID-19 ini. Artinya bisa berubah sewaktu waktu,” ucapnya.
Dia menyebutkan tentu ada syarat yang harus dipenuhi jika memang PTM di Kalbar bakalan diterapkan. Minimal dua syarat harus dipenuhi. Pertama, masa penetapan status Pandemi COVID-19 sudah berkahir. Kedua, vaksinasi COVID-19 harus sudah mencapai 100 persen. Sehingga target herd immunity bakalan tercapai.
“Nah, kalau melihat kondisi vaksiansi Kalbar, sepertinya masih jauh dari target. Mengapa kita harus memaksakan PTM dilakukan,” ucapnya dengan nada setengah bertanya.
Politisi PAN Kalbar dari Dapil Sambas ini justru mempertanyakan balik alasan mendasar pemerintah, yang buru-buru akan melakukan PTM. Sementara, tim Satgas COVID-19 masih berjibaku melawan virus berbahaya ini.
“Nah jadi pertanyaan adalah apakah pemerintah hanya ingin menunjukkan bahwa sudah bisa mengendalikan pandemi? Kalau ini dijadikan alasan jelas sekali sangat tidak substansif,” ujarnya.
Tony menilai bahwa zona wilayah masing-masing daerah harusnya bukan menjadi acuan tepat pemerintah membuka PTM di Kalbar. Jelas namanya zona wilayah terkadang merah, orange, kuningb dan hijau sifatnya fluktuatif sekali. “Lihatg saja faktanya. Hari ini ada wilayah g masuk kategori zona hijau. besok-besoknya ada beberapa orang postif. Kemudian belasan orang positif. Jelas, bagi saya ini tidak bisa jadi acuan,” pungkasnya.
Dia meminta pemerintah harus bersabar dan lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan jiwa setiap individu, lebih-lebih peserta didik.
Pemerintah juga harus mengutamakan kesabaran di tengah dorongan para orang tua dan kerinduan anak akan sekolah. Namun, berupaya mencapai herd immunity dengan mempercepat cangkupan vaksinasi.
Di sisi lain, dia berharap semua pihak mengambil hikmah dari pembelajaran daring. Khususnya dalam penggunaan teknologi pada guru dan siswa. Walau pun, harus diakui masih terdapat kekurangan dan kendala yang selama pembelajaran daring dilakukan. Terutama efektivitas pembelajaran daring yang menjadi keluhan guru.“Kita berharap pemerintah melakukan inovasi dan kreasi di tengah kondisi sekarang, agar target pembelajaran bisa tercapai,” terangnya.
Tak hanya itu, dia juga mendorong pemerintah terus membantu pemenuhan kuota peserta didik dan memastikan data penerima benar-benar orang yang berhak. “Jangan orang yang sudah mampu secara finansial yang dapat. Tapi siswa yang tak mampu malah tak dapat. Ini perlu dilakukan evaluasi,” ucap dia.(den)
