alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Gubernur Minta Waktu Pelayanan hanya 10 Menit

Gabungkan 15 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggabungkan sejumlah unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah. Dari yang awalnya terdapat 15 UPT-PDD saat ini menjadi tujuh saja.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

SEPERTI diungkapkan, Kabid Pajak Bapenda Kalbar Gustiar, awalnya di setiap kabupaten/kota masing-masing memiliki satu UPT-PDD dan khusus wilayah Kota Pontianak memiliki dua UPT.

“Sesuai peraturan gubernur yang telah diterbitkan oleh biro organisasi bahwa dari 15 UPT PPD se-Kalbar saat ini sudah disesuaikan menjadi tujuh, yakni penggabungan satu atau dua kabupaten menjadi satu (UPT-PDD),” ungkapnya belum lama ini.

Ia mencontohkan untuk wilayah Singkawang, Sambas dan Bengkayang secara organisasi atau kelembagaan memang digabungkan dari tiga menjadi satu. Sehingga ada langkah penataan personel dan pegawai di dalamnya. Termasuk dalam hal percepatan pelayanan maupun yang terkait dengan alokasi anggaran. “Bisa dinilai apakah lebih efisien atau memang dengan penggabungan ini akan lebih efektif,” katanya.

Meski secara kelembagaan digabungkan, namun pelayanan di masing-masing 15 UPT PPD yang ada selama ini tetap berjalan. Baik itu pengesahan, pembayaran pajak tahunan,  maupun penggantian STNK serta cetak pelat dan balik nama tetap bisa dilakukan di 15 kantor yang sudah ada.

Baca Juga :  Midji Soroti Antrean Migor Abai Prokes, Pastikan Stok Aman Sebelum Ramadan

“Jadi untuk pelayanan tetap, tapi nanti untuk kewenangan dan otoritas pejabat yang ada di Samsat akan diusulkan untuk ditunjuk salah satu pejabat senior selaku penanggung jawab pelayanan di samsat yang kena regrouping,” paparnya.

Mengenai penggabungan kelembagaan ini menurut Gustiar secara struktrual Surat Keputusannya (SK) sudah ditetapkan. Hanya saja untuk personel sampai saat ini belum dilaksanakan pelantikan pejabat di tujuh UPT PPD yang baru. “Mungkin menunggu penataan personel dalam hal ini BKD dan gubernur sebagai pembina kepegawaian dengan Sekda,” ucapnya.

Gustiar memastikan regrouping tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang sudah berjalan selama ini. Bahkan pelayanan yang ada bakal terus ditingkatkan demi kepuasan para wajib pajak (WP).

“Pelayanan akan terus ditingkatkan apalagi gubernur minta UPT PPD supaya jangan lama antreannya, yang sampai 30 menit kalau bisa hanya 10 menit,” pungkasnya.

Terpisah Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, penggabungan kelembagaan UPT PPD dilakukan agar lebih efisien. Mengingat saat ini Pemprov masih cukup kekurangan tenaga pegawai, sehingga perlu adanya efisiensi agar lebih efektif. “Jangan sampai nanti yang bukan pegawai tapi tenaga kontrak yang menangani berkaitan dengan uang, itu tidak boleh,” tegasnya.

Baca Juga :  Sutarmidji Raih Public Leader Awards

Setelah digabung, orang nomor satu di Kalbar itu meminta agar semua pelayanan dipercepat. Dari peninjauannya ke UPT-PDD Wilayah I beberapa waktu lalu masih ada WP yang mengantre sampai 30 menit.

“Bagaimana dia (Bapenda) buat, kalau perlu nunggu lima menit selesai, kan kita sudah punya data tentang pajak-pajak, tinggal aplikasi apa yang bisa digunakan untuk percepatan,” kata Midji sapaan akrabnya.

Midji berharap dari 30 menit pelayanan, bisa dibuat menjadi lima sampai 10 menit saja. Untuk itu, maka perlu juga dilakukan penambahan loket agar mengurangi antrean.

“Sekarang satu hari hanya bisa melayani 400 saja, coba ditingkatkan menjadi 800. Pelayanan keseluruhan sudah membaik, tapi saya ingin pelayanan lebih cepat, jadi ada kepuasan, kalau perlu tak ada antre,” pungkasnya.(bar)

 

Gabungkan 15 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggabungkan sejumlah unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah. Dari yang awalnya terdapat 15 UPT-PDD saat ini menjadi tujuh saja.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

SEPERTI diungkapkan, Kabid Pajak Bapenda Kalbar Gustiar, awalnya di setiap kabupaten/kota masing-masing memiliki satu UPT-PDD dan khusus wilayah Kota Pontianak memiliki dua UPT.

“Sesuai peraturan gubernur yang telah diterbitkan oleh biro organisasi bahwa dari 15 UPT PPD se-Kalbar saat ini sudah disesuaikan menjadi tujuh, yakni penggabungan satu atau dua kabupaten menjadi satu (UPT-PDD),” ungkapnya belum lama ini.

Ia mencontohkan untuk wilayah Singkawang, Sambas dan Bengkayang secara organisasi atau kelembagaan memang digabungkan dari tiga menjadi satu. Sehingga ada langkah penataan personel dan pegawai di dalamnya. Termasuk dalam hal percepatan pelayanan maupun yang terkait dengan alokasi anggaran. “Bisa dinilai apakah lebih efisien atau memang dengan penggabungan ini akan lebih efektif,” katanya.

Meski secara kelembagaan digabungkan, namun pelayanan di masing-masing 15 UPT PPD yang ada selama ini tetap berjalan. Baik itu pengesahan, pembayaran pajak tahunan,  maupun penggantian STNK serta cetak pelat dan balik nama tetap bisa dilakukan di 15 kantor yang sudah ada.

Baca Juga :  Kontingen Peparnas Kalbar Tambah 4 Emas Lagi

“Jadi untuk pelayanan tetap, tapi nanti untuk kewenangan dan otoritas pejabat yang ada di Samsat akan diusulkan untuk ditunjuk salah satu pejabat senior selaku penanggung jawab pelayanan di samsat yang kena regrouping,” paparnya.

Mengenai penggabungan kelembagaan ini menurut Gustiar secara struktrual Surat Keputusannya (SK) sudah ditetapkan. Hanya saja untuk personel sampai saat ini belum dilaksanakan pelantikan pejabat di tujuh UPT PPD yang baru. “Mungkin menunggu penataan personel dalam hal ini BKD dan gubernur sebagai pembina kepegawaian dengan Sekda,” ucapnya.

Gustiar memastikan regrouping tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang sudah berjalan selama ini. Bahkan pelayanan yang ada bakal terus ditingkatkan demi kepuasan para wajib pajak (WP).

“Pelayanan akan terus ditingkatkan apalagi gubernur minta UPT PPD supaya jangan lama antreannya, yang sampai 30 menit kalau bisa hanya 10 menit,” pungkasnya.

Terpisah Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, penggabungan kelembagaan UPT PPD dilakukan agar lebih efisien. Mengingat saat ini Pemprov masih cukup kekurangan tenaga pegawai, sehingga perlu adanya efisiensi agar lebih efektif. “Jangan sampai nanti yang bukan pegawai tapi tenaga kontrak yang menangani berkaitan dengan uang, itu tidak boleh,” tegasnya.

Baca Juga :  Fokus Pelayanan Publik

Setelah digabung, orang nomor satu di Kalbar itu meminta agar semua pelayanan dipercepat. Dari peninjauannya ke UPT-PDD Wilayah I beberapa waktu lalu masih ada WP yang mengantre sampai 30 menit.

“Bagaimana dia (Bapenda) buat, kalau perlu nunggu lima menit selesai, kan kita sudah punya data tentang pajak-pajak, tinggal aplikasi apa yang bisa digunakan untuk percepatan,” kata Midji sapaan akrabnya.

Midji berharap dari 30 menit pelayanan, bisa dibuat menjadi lima sampai 10 menit saja. Untuk itu, maka perlu juga dilakukan penambahan loket agar mengurangi antrean.

“Sekarang satu hari hanya bisa melayani 400 saja, coba ditingkatkan menjadi 800. Pelayanan keseluruhan sudah membaik, tapi saya ingin pelayanan lebih cepat, jadi ada kepuasan, kalau perlu tak ada antre,” pungkasnya.(bar)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/