alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Penggunaan Vaksin AstraZeneca Mubah

M Basri HAR, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca. Ketentuan umum dalam fatwa ini, lanjut Basri menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd, Andong, Korea Selatan.

Dalam ketentuan umum fatwa ini menerangkan bahwa Vaksin Covid-19 produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Namun, penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca, pada saat ini dibolehkan (mubah) karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah). Kemudian ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

Baca Juga :  Obat Antivirus Covid-19 Langka

Selain itu, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci juga tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtar mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity). Kemudian, sudah ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca harus memenuhi ketentuan tersebut di atas. Di sisi lain, pemerintah wajib untuk terus mengikhtiarkan ketersedian vaksin Covid-19 yang halal dan suci. Umat Islam pun wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

“MUI juga mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT,” ajaknya.

Baca Juga :  Satar Siap Divaksin Pertama

Fatwa ini, kata Basri, juga merekomendasikan pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid 19 yang tersertifikasi halal.

Fatwa ini dikeluarkan MUI setelah menimbang bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid 19 ini adalah melalui vaksinasi.

Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara. Fatwa MUI tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaannya. (mrd)

M Basri HAR, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca. Ketentuan umum dalam fatwa ini, lanjut Basri menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd, Andong, Korea Selatan.

Dalam ketentuan umum fatwa ini menerangkan bahwa Vaksin Covid-19 produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Namun, penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca, pada saat ini dibolehkan (mubah) karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah). Kemudian ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

Baca Juga :  Satar Siap Divaksin Pertama

Selain itu, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci juga tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtar mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity). Kemudian, sudah ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca harus memenuhi ketentuan tersebut di atas. Di sisi lain, pemerintah wajib untuk terus mengikhtiarkan ketersedian vaksin Covid-19 yang halal dan suci. Umat Islam pun wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

“MUI juga mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT,” ajaknya.

Baca Juga :  Stok Vaksin di Kalbar Menipis

Fatwa ini, kata Basri, juga merekomendasikan pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid 19 yang tersertifikasi halal.

Fatwa ini dikeluarkan MUI setelah menimbang bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid 19 ini adalah melalui vaksinasi.

Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara. Fatwa MUI tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaannya. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/